Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018.
Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono pun mengapresiasi atas upaya dan kerja keras pemerintah saat ini.
"Saya sangat bangga dengan pemerintah sekarang terkait dengan usaha yang keras, dengan komunikasi yang bagus dapat mencapai (opini) wajar tanpa pengecualian dengan tingkat profesionalisme," kata Agus dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2018 di Auditorium BPK, Jakarta, Rabu (12/6).
Kendati mendapat opini WTP, Agus mengatakan, BPK masih menemukan beberapa hal terkait dengan permasalahan pengendalian internal. Pihaknya berharap temuan permasalahan tersebut bisa ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait.
"Atas pernasalahan tersebut, kami mengharapkan komitmen seluruh jajaran kementerian/lembaga untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK sesuai batas waktu yang ditetapkan," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyambut baik perolehan opini WTP atas laporan keuangan pemerintah tersebut. Dalam mengelola APBN, kata dia, pemerintah berkomitmen untuk mengedepankan tata kelola yang baik.
Baca juga : BPK Usul Peningkatan Alokasi Dana Riset Pertanian
Audit dan catatan temuan BPK, kata Sri Mulyani, terus membantu pemerintah dalam rangka untuk terus meningkatkan pengelolaan keuangan negara dan juga pertanggungjawaban keuangan negara yang semakin baik.
"BPK RI telah melakukan pemeriksaan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk tahun 2018. Dan atas pemeriksaan tersebut BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk yang ketiga kalinya berturut-turut," ucap Sri Mulyani dalam sambutannya yang mewakili Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution.
Sri Mulyani pun berharap kepada seluruh pimpinan kementerian/lembaga agar tidak hanya puas dan berlomba untuk mengejar opini WTP semata. Ia meminta kementerian/lembaga terus bekerja keras di dalam melaksanakan pengelolaan anggaran dan praktek tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
"Kami mewakili pemerintah menyampaikan kepada para menteri dan pimpinan lembaga bahwa terhadap hasil pemeriksaan BPK tersebut agar seluruh menteri memimpin sendiri di dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK," kata Sri Mulyani.
Di penghujung sambutannya, Sri Mulyani pun menutupnya dengan menyampaikan dua buah pantun.
"Pulang mudik lewat Cipali, kena macet cuma sesekali. Kerja sama yang baik perlu digali, tahun depan WTP kembali," ucap Sri Mulyani yang disambut tepuk tangan para hadirin.
"Bila datang ke Jakarta, jangan lupa bawa KTP. Terimakasih BPK, sekali WTP tetap WTP," tutupnya. (OL-8)
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily membuka P3N Angkatan ke-27 dengan harapan melahirkan pemimpin nasional berintegritas dan berwawasan kebangsaan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Mobilitas merupakan salah satu faktor krusial dalam menunjang kelancaran operasional perusahaan.
"Tahapan-tahapan itu, sebenarnya dari 1.067 kami mau efisienkan menjadi sekitar 250-an (perusahaan), dengan catatan tidak boleh ada lay-off begitu."
PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo menetapkan dividen tunai sebesar Rp1,5 triliun kepada pemegang saham/negara setelah membukukan kinerja keuangan 2024 yang melesat.
PPRE akan menyediakan berbagai peralatan dan dukungan operasional guna menunjang kegiatan produksi dan logistik di area pertambangan.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mencairkan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp644,9 triliun per 30 September 2025.
PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL), subholding Pelindo yang mengelola layanan terintegrasi di kawasan pelabuhan dan sekitarnya mencatat kinerja positif hingga Agustus 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved