Headline
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018.
Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono pun mengapresiasi atas upaya dan kerja keras pemerintah saat ini.
"Saya sangat bangga dengan pemerintah sekarang terkait dengan usaha yang keras, dengan komunikasi yang bagus dapat mencapai (opini) wajar tanpa pengecualian dengan tingkat profesionalisme," kata Agus dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2018 di Auditorium BPK, Jakarta, Rabu (12/6).
Kendati mendapat opini WTP, Agus mengatakan, BPK masih menemukan beberapa hal terkait dengan permasalahan pengendalian internal. Pihaknya berharap temuan permasalahan tersebut bisa ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait.
"Atas pernasalahan tersebut, kami mengharapkan komitmen seluruh jajaran kementerian/lembaga untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK sesuai batas waktu yang ditetapkan," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyambut baik perolehan opini WTP atas laporan keuangan pemerintah tersebut. Dalam mengelola APBN, kata dia, pemerintah berkomitmen untuk mengedepankan tata kelola yang baik.
Baca juga : BPK Usul Peningkatan Alokasi Dana Riset Pertanian
Audit dan catatan temuan BPK, kata Sri Mulyani, terus membantu pemerintah dalam rangka untuk terus meningkatkan pengelolaan keuangan negara dan juga pertanggungjawaban keuangan negara yang semakin baik.
"BPK RI telah melakukan pemeriksaan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk tahun 2018. Dan atas pemeriksaan tersebut BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk yang ketiga kalinya berturut-turut," ucap Sri Mulyani dalam sambutannya yang mewakili Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution.
Sri Mulyani pun berharap kepada seluruh pimpinan kementerian/lembaga agar tidak hanya puas dan berlomba untuk mengejar opini WTP semata. Ia meminta kementerian/lembaga terus bekerja keras di dalam melaksanakan pengelolaan anggaran dan praktek tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
"Kami mewakili pemerintah menyampaikan kepada para menteri dan pimpinan lembaga bahwa terhadap hasil pemeriksaan BPK tersebut agar seluruh menteri memimpin sendiri di dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK," kata Sri Mulyani.
Di penghujung sambutannya, Sri Mulyani pun menutupnya dengan menyampaikan dua buah pantun.
"Pulang mudik lewat Cipali, kena macet cuma sesekali. Kerja sama yang baik perlu digali, tahun depan WTP kembali," ucap Sri Mulyani yang disambut tepuk tangan para hadirin.
"Bila datang ke Jakarta, jangan lupa bawa KTP. Terimakasih BPK, sekali WTP tetap WTP," tutupnya. (OL-8)
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menekankan soal posisi partainya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Surya juga mengajak para kader untuk berpikir waras.
PENURUNAN daya saing Indonesia di tingkat global dinilai mengkhawatirkan. Terlebih penurunan daya saing itu utamanya disebabkan oleh penurunan peringkat efisiensi pemerintah.
PENURUNAN tajam peringkat daya saing Indonesia dalam laporan IMD World Competitiveness Ranking 2025 tidak lepas dari merosotnya efisiensi pemerintah dan efisiensi bisnis.
Hal yang harus dipertimbangkan dalam melakukan kegiatan adalan kualitas layanan serta ketersediaan anggaran
PEMERINTAH resmi menghapus tunjangan komunikasi atau uang pulsa hingga uang saku untuk rapat bagi ASN, menurut pengamat kebijakan ini tepat di tengah efisiensi
Elon Musk resmi mundur dari Doge, inisiatif efisiensi pemerintah AS, setelah 130 hari menjabat.
Bahkan media-media besar sudah melakukan penyesuaian konten, efisiensi tenaga kerja, dan perubahan pola bisnis
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved