BPK Usul Peningkatan Alokasi Dana Riset Pertanian

Penulis: mediaindonesia.com Pada: Rabu, 12 Jun 2019, 14:05 WIB Ekonomi
BPK Usul Peningkatan Alokasi Dana Riset Pertanian

Dok. Kementan
Penyerahan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kementan tahun 2018 oleh BPK RI

ANGGOTA IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil optimistis Indonesia semakin siap menghadapi persaingan global di sektor pertanian. Untuk semakin menguatkan peluang di sektor pertanian global, Rizal mengusulkan peningkatan alokasi dana riset.

“Dengan kemajuan R&D (research & development.red), produk-produk pangan yang selama ini sudah bagus, bisa menjadi lebih kompetitif lagi di pasar global. Kami optimistis, produk Indonesia bisa berjaya di tingkat internasional,” ungkap Rizal seusai menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kementan tahun 2018 kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Selasa (11/6).

Selain mengusulkan peningkatan dana riset, Rizal juga mendorong Kementan mengalokasikan dana khusus untuk memperbaiki pendataan pangan, seperti luas lahan, luas panen dan data acuan dalam pemberian subsidi pangan.

“Sekarang ini sudah bagus tapi harus terus dikembangkan, sehingga tidak ada celah lagi bagi pihak-pihak tertentu memanfaatkan, seperti melakukan impor dan sebagainya,” ungkapnya.

Baca juga: Kementan Pertahankan Opini WTP 3 Tahun Berturut-Turut

Keyakinan Rizal atas kesiapan Indonesia di sektor pertanian bukan tanpa alasan. Hal ini berkaca dari sejumlah capaian sektor pertanian beberapa tahun belakangan ini.

“Inflasi pangan terkendali, produksi pangan naik, serta investasi dan ekspor pertanian meningkat. Nilai tukar petani pun naik secara signifikan,” sebut Rizal.

Rizal juga turut mengapresiasi kepemimpinan Amran yang berhasil membawa perubahan revolusioner di Kementan. Salah satu perubahan besar yang dilakukan Amran adalah membangun sistem pengelolaan keuangan yabg akuntibel. Selama tiga tahun berturut-turut, Kementan berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

“Kami mengapresiasi upaya Kementan dalam mewujudkan sistem keuangan yang akuntabel baik di tingkat pusat maupun unit pelaksana teknis yang tersebar di berbagai daerah. Raihan opini WTP ini berarti Kementan telah berhasil menyajikan laporan keuangan yang secara material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan,” tutur Rizal.

WTP merupakan opini terbaik yang diberikan oleh BPK terhadap pertanggungjawaban kementerian dan lembaga pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2019.

Opini terbaik dalam penyajian laporan keuangan ini bukan kali pertama diraih oleh Kementan. Setelah 10 tahun, opini WTP diraih Kementan di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman secara berturut dalam tiga tahun terakhir, yakni sejak tahun 2016 hingga 2018.

Menurut Rizal, capaian opini terbaik yang diraih Kementan ini jangan dianggap sebagai sesuatu yang rutin. Untuk dapat meraih WTP tiga tahun berturut-turut, Kementan tidak bisa bekerja sendiri.

“Dengan besarnya tantangan yang dihadapi, Kementan berhasil merealisasikan anggaran Rp21,84 triliun atau lebih dari 90% dari total anggaran tahun 2018 senilai Rp24,38 triliun. Tidak gampang merealisasikan anggaran sebesar itu. Apalagi terkait upaya mensejahterakan petani dan masyarakat, Kementan harus bersinergi dengan banyak, termasuk pemerintah daerah, dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota,” pungkasnya.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More