Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Oce Madril mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit terhadap penumpukan beras jutaan ton di gudang Perum Bulog.
Penumpukan yang terlalu besar membuat beras-beras di beberapa wilayah menjadi busuk dan menimbulkan kerugian bagi negara.
"Serapan beras itu kan sebagian dibayar melalui APBN. Kalau sampai tidak terpakai dan busuk, itu kan kerugian," ujar Oce melalui keterangan resmi, Sabtu (11/5).
Menurut Oce, adanya penumpukan beras menunjukkan perseroan tidak memiliki perencanaan matang sehingga realisasi tidak berjalan dengan baik.
Dalam kesempatan terpisah, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas menilai terdapat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Bulog terkait tata kelola komoditas beras.
Baca juga: Beras Bulog bakal Jadi Raskin Lagi
Salah satu tugas yang belum usai yakni belum adanya data yang sinkron terkait produksi, kebutuhan dan ketersediaan pasokan di gudang.
"Kita banyak menemukan ketidaksinkronan data, baik data produksi, kebutuhan dan barang yang ada di Bulog," ucap Firdaus.
Menanggapi hal itu, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh mengakui penyaluran beras perseroan memang tersendat. Pasalnya, kini, sumber penyaluran terbesar bagi Bulog, yakni bantuan sosial beras sejahtera (rastra) semakin ditutup rapat-rapat.
Berdasarkan data perseroan, penyaluran rastra terus mengalami tren penurunan dari tahun ke tahun. Pada 2015, jumlah rastra yang tersalur mencapai 3,26 juta ton. Turun menjadi 2,79 juta ton pada 2016 dan kembali merosot tipis ke 2,55 juta ton pada 2017.
Penurunan signifikan terjadi pada 2018 ketika penyaluran hanya 1,21 juta ton dan untuk tahun ini, periode Januari-April ditetapkan sangat kecil, hanya 213 ribu ton.
Menipisnya penyaluran rastra tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang mengalihkan program bantuan dari rastra ke pangan nontunai. Itu membuat pasar untuk stok beras bulog tertutup.
Sementara, perseroan harus mengeluarkan pasokan yang ada. Jika tidak, beras-beras yang telah disimpan dalam waktu lama akan rusak dan tidak bisa dimanfaatkan.(OL-5)
MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan bahwa stok beras yang dikuasai oleh pemerintah saat ini dalam kondisi melimpah.
PEMERINTAH melalui Perum Bulog menggelar program “Bazar Dari Istana Untuk Rakyat” sebagai upaya menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan masyarakat tidak panic buying.
Bulog bantah berita hoaks tentang jabatan Direktur Utama Perum Bulog menjadi Kabais TNI.
Perum Bulog wilayah Kediri memastikan stok beras dan minyak goreng mencukupi kebutuhan masyarakat hingga Lebaran.
Selain ketersediaan beras, Bulog juga memastikan pasokan minyak goreng tetap terjaga
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan kondisi pangan nasional berada dalam keadaan aman dan terkendali
KPK ungkap hasil audit BPK dalam sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas. Kerugian negara kasus korupsi kuota haji capai Rp622 miliar dengan 200 dokumen bukti.
BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengumumkan capaian tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebesar 95,69 persen.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025 merupakan solusi atau jawaban inefisiensi industri pupuk yang diterbitkan berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
KPK tak kunjung menahan eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dalam kasus dugaan korupsi kuota haji Tahun 2023-2024. Kerugian negara Masih diperiksa oleh BPK
Laporan masyarakat akan dianalisis secara mendalam.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved