Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Oce Madril mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit terhadap penumpukan beras jutaan ton di gudang Perum Bulog.
Penumpukan yang terlalu besar membuat beras-beras di beberapa wilayah menjadi busuk dan menimbulkan kerugian bagi negara.
"Serapan beras itu kan sebagian dibayar melalui APBN. Kalau sampai tidak terpakai dan busuk, itu kan kerugian," ujar Oce melalui keterangan resmi, Sabtu (11/5).
Menurut Oce, adanya penumpukan beras menunjukkan perseroan tidak memiliki perencanaan matang sehingga realisasi tidak berjalan dengan baik.
Dalam kesempatan terpisah, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas menilai terdapat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Bulog terkait tata kelola komoditas beras.
Baca juga: Beras Bulog bakal Jadi Raskin Lagi
Salah satu tugas yang belum usai yakni belum adanya data yang sinkron terkait produksi, kebutuhan dan ketersediaan pasokan di gudang.
"Kita banyak menemukan ketidaksinkronan data, baik data produksi, kebutuhan dan barang yang ada di Bulog," ucap Firdaus.
Menanggapi hal itu, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh mengakui penyaluran beras perseroan memang tersendat. Pasalnya, kini, sumber penyaluran terbesar bagi Bulog, yakni bantuan sosial beras sejahtera (rastra) semakin ditutup rapat-rapat.
Berdasarkan data perseroan, penyaluran rastra terus mengalami tren penurunan dari tahun ke tahun. Pada 2015, jumlah rastra yang tersalur mencapai 3,26 juta ton. Turun menjadi 2,79 juta ton pada 2016 dan kembali merosot tipis ke 2,55 juta ton pada 2017.
Penurunan signifikan terjadi pada 2018 ketika penyaluran hanya 1,21 juta ton dan untuk tahun ini, periode Januari-April ditetapkan sangat kecil, hanya 213 ribu ton.
Menipisnya penyaluran rastra tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang mengalihkan program bantuan dari rastra ke pangan nontunai. Itu membuat pasar untuk stok beras bulog tertutup.
Sementara, perseroan harus mengeluarkan pasokan yang ada. Jika tidak, beras-beras yang telah disimpan dalam waktu lama akan rusak dan tidak bisa dimanfaatkan.(OL-5)
MENTERI Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pemerintah menargetkan peningkatan stok cadangan beras pemerintah (CBP) hingga 2029 di angka 4 juta ton.
Aceh menjadi wilayah dengan prioritas tertinggi karena tingkat dampak bencana yang berat serta sejumlah daerah yang aksesnya sempat terputus.
MEMASUKI 2026 pemerintahan Kabinet Merah Putih terlihat sedang euforia merayakan pencapaian swasembada beras 2025.
Kerja sama dengan BRIN disebut akan menghadirkan teknologi pemeliharaan beras hasil karya dalam negeri.
Sebanyak 1,5 juta ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan disalurkan untuk seluruh masyarakat Indonesia.
Di sisi distribusi, Bulog telah menyalurkan vantuan pangan sebesar 708 ribu ton sebagai perlindungan sosial bagi masyarakat rentan.
KPK mengedepankan prinsip kehati-hatian guna menghindari celah hukum dalam proses penyidikan kelak.
BPK merilis ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) I pada 2025. Tercatat, ada 4.541 jemaah haji periode 2024 tidak berhak menerima subsidi untuk pejalanan dari pemerintah.
BPK masih melihat pemeriksaan berdasarkan administirasi, tidak melihat efek dari APBD,
Indonesia yang diwakili oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terpilih sebagai Anggota Dewan Pemeriksa PBB atau United Nations Board of Auditors (UN BoA) untuk periode 2026 hingga 2032.
Para taruna-taruni sebagai calon insan siber masa depan didorong untuk memahami pentingnya integritas dan tanggung jawab publik
BPK secara rutin memeriksa laporan keuangan daerah setiap tahun
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved