Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat defisit neraca perdagangan sebesar US$1,159 miliar pada Januari 2019.
Kepala BPS Suhariyanto melihat hal itu terjadi karena masih tidak menentunya kondisi perekonomian di tingkat global. Perang dagang antar negara terutama Amerika Serikat dan Tiongkok juga memicu perlambatan ekspor barang-barang dari Tanah Air.
Sebagaimana diketahui, Tiongkok masih menjadi negara tujuan ekspor terbesar bagi Indonesia. Pada Januari, ekspor ke Negeri Tirai Bambu itu tercatat sebesar US$1,71 miliar atau berkontribusi 13% dari total keseluruhan.
Maka dari itu, jika terjadi sedikit pergolakan ekonomi saja di negara tersebut pasti akan menimbulkan dampak cukup signifikan bagi Indonesia.
"Apa lagi Tiongkok diprediksi mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Itu akan memengaruhi pola belanja mereka. Mereka akan mengerem impor bahan akan berdampak pada indonesia," ujar Suhariyanto di kantornya, Jakarta, Jumat (15/2).
Baca juga: Neraca Perdagangan Defisit, IHSG Memerah
Selain faktor negara lain, harga komoditas yang masih berfluktuasi juga menjadi persoalan lainnya.
Dalam beberapa waktu terakhir, harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan karet mengalami penurunan cukup signifikan.
Pria yang akrab disapa Ketjuk itu mengingatkan agar pemerintah segera meningkatkan kinerja industri manufaktur. Tujuannya ialah agar Indonesia tidak hanya bersandar pada ekspor berbasis komoditas.
Bahan mentah yang ada, lanjutnya, sudah semestinya masuk ke industri pengolahan terlebih dulu. Selain bisa menciptakan nilai tambah, produk-produk olahan juga memiliki harga yang jauh lebih stabil.
"Intinya harus ada diversifikasi produk. Ada banyak hal yang bisa kita andalkan terutama sektor makaman dan mimuman. Itu potensinya luar biasa. Kalau sawit juga kita harus olah menjadi turunan-turunan yang lebih banyak lagi. Sebetulnya kita semua sudah sangat sadar akan hal ini. Pemerintah juga sudah membuat peta jalan tapi ini harus segera diterapkan," tuturnya. (OL-3)
Partisipasi Sarinah di Indonesia Pavilion yang berlangsung pada 19–23 Januari 2026 di Davos, Swiss, menandai dimulainya fase penguatan ekspor perusahaan mulai tahun ini.
Kementrans merencanakan untuk membuat program hilirisasi melalui industri yang melibatkan masyarakat transmigrasi.
Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan neraca perdagangan barang Indonesia mengalami surplus sebesar US$38,54 miliar atau setara Rp645,7 triliun di sepanjang Januari-November 2025.
Industri penunjang minyak dan gas (migas) dalam negeri semakin menunjukkan peran strategisnya.
Holding UMKM Expo 2025 bertema "Ekosistem Bisnis UMKM Kuat, Siap Menjadi Jagoan Ekspor” menjadi wadah yang sangat baik untuk perkembangan UMKM.
Nilai ekspor non-migas Jawa Barat pada periode Januari hingga Oktober 2025 telah menyentuh angka USD 32,01 miliar.
Selain mahasiswa Polstat STIS yang terdiri dari 227 mahasiswa dan 283 mahasiswi, BPS juga mengerahkan 50 pegawai BPS Pusat, serta pegawai BPS di kabupaten/kota terdampak.
AKHIR 2025 publik dikejutkan hasil tes kemampuan akademik (TKA) jenjang SMA yang menunjukkan rata-rata nilai mata pelajaran wajib berada pada level yang relatif rendah.
Harga cabai rawit yang sempat membubung hingga Rp75.000 per kg, sekarang Rp38.000 per kg. Pun, cabai besar merah harga jual di pedagang Rp40.000 per kg.
BPS mencatat inflasi Desember 2025 sebesar 0,64 persen (mtm). Kelompok makanan, minuman, dan tembakau, khususnya cabai rawit dan daging ayam, menjadi penyumbang terbesar.
KEPALA Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman memberikan pandangan terkait angka inflasi Desember 2025.
Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menjadi kelompok provinsi dengan tingkat inflasi bulanan tertinggi pada Desember 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved