Politik Energi seusai Penaikan Harga BBM

BAHAN bakar minyak, juga pangan, sudah menjadi komoditas mahapenting sekaligus supergenting. Disebut komoditas mahapenting karena tanpa BBM, kita tak bisa menjalani hidup sehari-hari. Disebut supergenting karena komoditas tersebut bisa memicu kegaduhan politik, bahkan guncangan keamanan negara.

Kita telanjur kecanduan minyak. Tidak mengherankan bila BBM dianggap akar persoalan sekaligus pangkal penyelesaiannya. Di negara kita, subsidi BBM dianggap sebagai biang keladi terbebaninya APBN.

Oleh karena itu, pemerintah memangkas subsidi harga BBM agar ruang fiskal bisa bernapas lebih lega sehingga APBN bisa dipakai membiayai belanja yang lebih produktif. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi kelak bisa kita pacu.

Celakanya, pertumbuhan ekonomi memicu peningkatan konsumsi, termasuk konsumsi BBM. Itu menunjukkan penghematan konsumsi yang diharapkan terjadi setelah penaikan harga BBM tidak sungguh-sungguh tercapai. Penghematan hanya berlangsung sesaat ketika harga BBM baru dinaikkan.

Kita berangsur-angsur mampu beradaptasi dengan harga BBM dan kebutuhan pokok lain yang meningkat. Itu disebabkan BBM ialah komoditas mahapenting yang kita tak bisa hidup tanpanya, selain karena kita semakin sejahtera sebagai dampak pertumbuhan ekonomi.

Ketika pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menaikkan harga BBM pada 2013, penghematan terjadi sesaat dalam jumlah yang tidak terlalu signifikan. Di ujung 2014, Pertamina mewanti-wanti kuota konsumsi BBM akan terlampaui.

Ketika konsumsi BBM tinggi, Indonesia tetap harus mengimpor minyak. Impor minyak yang tak terkendali menjadi penyumbang utama defisit transaksi berjalan. Kita akan menghadapi persoalan fiskal juga ujung-ujungnya.

Untuk menahan laju impor minyak, kita harus menggunakan energi yang kita produksi sendiri. Konversi ke gas merupakan salah satu langkah yang harus segera diayunkan karena gas kita masih melimpah.

Kita juga mesti membangun kilang-kilang minyak sehingga kita sanggup mengolah sendiri minyak mentah menjadi minyak yang bisa dikonsumsi.

Kita pun harus memperbaiki transportasi publik. Politik transportasi kita harus bertujuan membuat orang kaya mau naik kendaraan umum, bukan membuat orang miskin mampu membeli mobil.

Yang tak kalah pentingnya, negara ini harus segera mengembangkan energi baru dan terbarukan. Kita sesungguhnya punya potensi besar mengembangkan energi panas bumi, nuklir, matahari, angin, dan gelombang laut.

Itu semua semestinya menjadi politik dan kebijakan energi yang harus segera dijalankan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Jokowi-JK tidak boleh berpuas diri hanya dengan menaikkan harga BBM. Jangan berpikiran bahwa menaikkan harga BBM menjadi satu-satunya resep mujarab menyelesaikan persoalan energi bangsa ini.

Parlemen semestinya mendorong dan bekerja sama dengan pemerintah untuk melaksanakan politik energi jangka panjang tersebut demi generasi mendatang. Itu jauh lebih baik daripada sibuk tak menentu mengancam menginterpelasi pemerintah yang menaikkan harga BBM.