Headline

Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.

Fokus

Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.

Tanggalkan Mental Kekerasan

07/9/2022 05:00
Tanggalkan Mental Kekerasan
Ilustrasi MI(MI/Seno)

 

KEKERASAN di dunia pendidikan terus muncul berulang kali. Mulai dari tingkat sekolah dasar hingga level perguruan tinggi. Pelakunya pun mulai dari tenaga pendidik, siswa, dan bahkan orangtua. Sudah banyak contoh kasus yang terjadi.

Fakta yang jelas patut disesalkan karena menggambarkan ketidakberdayaan lembaga pendidikan untuk menghapus sekaligus melawan aksi-aksi kekerasan. Tewasnya seorang santri di Pondok Pesantren Darussalam Gontor 1 seolah meneguhkan fenomena puncak gunung es aksi kekerasan di institusi pendidikan.

Disebut puncak gunung es karena ada indikasi kekerasan semacam itu kerap terjadi, dan lebih banyak yang tidak terungkap daripada yang mencuat di publik.

Ditambah lagi terungkap fakta ada kesan pihak pesantren menutupi penyebab kematian, yang kian menguatkan indikasi bahwa aksi kekerasan ini telah merasuk hingga ke sistem satuan pendidikan.

Santri asal Palembang, Albar Mahdi bin Rusdi, dipulangkan ke rumahnya dengan tubuh yang sudah terbujur kaku. Jenazah diantar oleh perwakilan pondok yang awalnya menyebut penyebab kematian Albar karena terjatuh akibat kelelahan.

Pengakuan bahwa penyebabnya karena aksi kekerasan baru diutarakan setelah keluarga memaksa untuk membuka keranda dan kain kafan. Keluarga menemukan sejumlah luka lebam yang menjadi indikasi kuat Albar bukan meninggal karena terjatuh saat mengikuti kegiatan perkemahan Kamis-Jumat.

Yang lebih menyakitkan bagi keluarga korban, dugaan adanya tindak kekerasan yang menyebabkan kematian itu pun tidak disikapi dengan upaya hukum. Tidak ada laporan polisi yang dilayangkan oleh Gontor.

Kementerian Agama baru bereaksi setelah kasus ini menjadi viral karena mendapat perhatian pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Setelah viral, akhirnya manajemen Gontor menyampaikan permohonan maaf.

Menjadi ironi, pondok pesantren yang merupakan lembaga pendidikan untuk menuntut ilmu dengan nyaman, aman, dan menyenangkan justru menjadi petaka bagi santrinya.

Mesti ada solusi konkret untuk memutus segala bentuk kekerasan semacam ini. Jika di lembaga pendidikan saja masih terjadi kekerasan, tidak perlu heran kalau di tengah-tengah kehidupan masyarakat, kekerasan masih mewarnai interaksi sosial.

Dalam konteks kasus tewasnya Albar Mahdi, tentu keadilan mesti ditegakkan. Penegak hukum harus segera mengusut tuntas tewasnya santri kelas 5i tersebut agar para pelakunya diganjar hukuman setimpal demi memberikan efek jera bagi publik.

Polisi juga harus cermat menyelidiki kemungkinan adanya tindak pidana upaya menghalangi penegakan hukum, obstructions of justice, yang dilakukan pihak-pihak terkait yang ingin menutupi penyebab kematian Albar Mahdi.

Tentu yang paling utama, inilah saatnya mengevaluasi ekosistem pendidikan sehingga benar-benar nirkekerasan. Tanggalkan segala bentuk potensi kekerasan. Jangan beri ruang sedikit pun, bahkan kendati itu bertujuan menempa mental peserta didik.

Bukan dengan kekerasan, mendidik dengan kedisiplinanlah yang dapat membentuk pribadi siswa menjadi pribadi tangguh. Semua pasti sepakat bahwa kekerasan bukanlah watak peradaban modern yang mengutamakan solusi damai di setiap persoalan.



Berita Lainnya
  • Jangan Gembos Hadapi Tannos

    17/6/2025 05:00

    GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

  • Berebut Empat Pulau

    16/6/2025 05:00

    PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.

  • Bertransaksi dengan Keadilan

    14/6/2025 05:00

    KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.

  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

  • Gaji Tinggi bukan Jaminan tidak Korupsi

    12/6/2025 05:00

    PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.

  • Upaya Kuat Jaga Raja Ampat

    11/6/2025 05:00

    SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.

  • Vonis Ringan Koruptor Dana Pandemi

    10/6/2025 05:00

    UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.

  • Membagi Uang Korupsi

    09/6/2025 05:00

    PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.

  • Jangan Biarkan Kabinet Bersimpang Jalan

    07/6/2025 05:00

    DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.

  • Jangan Lengah Hadapi Covid-19

    05/6/2025 05:00

    DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.

  • Merawat Politik Kebangsaan

    04/6/2025 05:00

    PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.

  • Obral Nyawa di Tambang Rakyat

    03/6/2025 05:00

    JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.

  • Melantangkan Pancasila

    02/6/2025 05:00

    PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.

  • Penegak Hukum Tonggak Kepercayaan

    31/5/2025 05:00

    CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.

  • Palestina Merdeka Tetap Syarat Mutlak

    30/5/2025 05:00

    PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.

  • Keadilan Pendidikan tanpa Diskriminasi

    29/5/2025 05:00

    SEMBILAN hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi membuat geger. Kali ini, mereka menyasar sistem pendidikan yang berlangsung selama ini di Tanah Air.