Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
INVESTASI paling besar dan berharga yang mestinya dilakukan negara ialah investasi membangun sumber daya manusia. Bangunannya memang tak kasatmata, seperti halnya infrastruktur, tetapi sejatinya investasi SDM ialah fondasi paling kukuh dari semua pembangunan fisik itu. SDM yang berkualitas juga menjadi prasyarat untuk membawa bangsa ini menyongsong kemajuan.
Namun, bukan hal mudah membangun manusia. Bahkan dalam penyiapan SDM itu, Indonesia masih menghadapi tantangan mendasar bernama stunting dan gizi buruk. Stunting ialah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga tinggi anak terlalu pendek untuk usianya. Bahkan, ini yang mesti lebih diwaspadai, pengaruhnya juga kepada kemampuan otak.
Memang ada progres positif yang ditunjukkan dengan turunnya jumlah kasus stunting dari tahun ke tahun. Data terbaru memperlihatkan angkanya berkurang dari 27,7% pada 2019 menjadi 24,4% pada 2021. Namun, itu berarti satu dari empat anak balita di Indonesia masih mengalami stunting. Pun Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan prevalensi stunting balita tertinggi di dunia.
Jelas ini sebuah persoalan besar dan serius. Karena itu, penanggulangannya pun mesti serius, baik dari sisi regulasi, strategi penanganan, intervensi, hingga eksekusi, maupun dari sisi anggaran. Jika memandang penanganan stunting sebagai investasi SDM masa depan, seharusnya pemerintah tak perlu ragu mengucurkan dana besar.
Apalagi pemerintah punya target menurunkan prevalensi stunting hingga angka 14% pada 2024. Boleh jadi itu hanya akan menjadi mimpi yang tak pernah terealisasi kalau tidak ada upaya luar biasa demi memutus rantai persoalan yang menyebabkan stunting dan gizi buruk terus bertahan di Tanah Air.
Stunting sesungguhnya tidak berdiri sendiri. Ia multidimensi. Betul ada faktor penyebab internal yang berhubungan langsung dengan kondisi tumbuh anak, seperti pola asuh, pola pemberian ASI, imunisasi, dan faktor penyakit infeksi atau genetik. Namun, akar persoalan stunting terkait amat erat dengan isu mendasar lain seperti kemiskinan, tingkat pendidikan, dan pendapatan keluarga.
Karena itu, masalah stunting mesti ditanggulangi dengan pendekatan secara menyeluruh dengan cakupan daya jelajah yang lebih luas. Tidak cukup hanya diselesaikan pada sektor kesehatan, misalnya, karena sesungguhnya kita juga mesti menyelesaikan persoalan di aspek sosial dan ekonomi.
Presiden Joko Widodo saat berada di Desa Kesetnana, Kecamatan Mollo Selatan, Soe, Nusa Tenggara Timur, kemarin, juga mengingatkan lagi tentang perlunya negara membenahi problem stunting ini dengan cara holistik. Dia menegaskan pemerintah, termasuk pemerintah daerah dan kepala daerah untuk tetap mengintervensi gizi anak melalui pemberian makanan tambahan dan lain-lain.
Namun, di sisi lain, Presiden juga menyadari pemerintah mesti intervensi dari sisi ekonomi. Setidaknya tiga isu yang ia sebut perlu diintervensi setelah melihat kondisi di Nusa Tenggara Timur, yakni pembenahan rumah yang tidak layak huni, penyediaan akses air bersih dan peningkatan pendidikan.
Meski demikian, political will dan kesadaran presiden saja tidak cukup bila tidak dapat diterjemahkan melalui kebijakan-kebijakan yang cepat dan tepat. Kita punya Strategi Nasional untuk Percepatan Pencegahan Stunting yang mesti dimaksimalkan lagi gerak dan lajunya demi membangun SDM Indonesia berkualitas.
Stunting ialah persoalan yang sudah menahun, tak elok kiranya kalau kita masih berlambat-lambat. Tidak malukah bangsa ini punya deretan jalan dan gedung tinggi menjulang di perkotaan, sedangkan di bagian Nusantara yang lain masih terdapat anak-anak dengan badan pendek karena gizi buruk?
Kebijakan itu berpotensi menciptakan preseden dalam pemberantasan korupsi.
ENTAH karena terlalu banyak pekerjaan, atau justru lagi enggak ada kerjaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir puluhan juta rekening milik masyarakat.
KASUS suap proses pergantian antarwaktu (PAW) untuk kader PDI Perjuangan Harun Masiku ke kursi DPR RI masih jauh dari tutup buku alias belum tuntas.
Intoleransi dalam bentuk apa pun sesungguhnya tidak bisa dibenarkan.
KEPALA Desa ibarat etalase dalam urusan akuntabilitas dan pelayanan publik.
KONFLIK lama Thailand-Kamboja yang kembali pecah sejak Kamis (24/7) tentu saja merupakan bahaya besar.
NEGERI ini memang penuh ironi. Di saat musim hujan, banjir selalu melanda dan tidak pernah tertangani dengan tuntas. Selepas banjir, muncul kemarau.
Berbagai unsur pemerintah pun sontak berusaha mengklarifikasi keterangan dari AS soal data itu.
EKS marinir TNI-AL yang kini jadi tentara bayaran Rusia, Satria Arta Kumbara, kembali membuat sensasi.
SEJAK dahulu, koperasi oleh Mohammad Hatta dicita-citakan menjadi soko guru perekonomian Indonesia.
MUSIBAH bisa datang kapan pun, menimpa siapa saja, tanpa pernah diduga.
MEGAPROYEK pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada awalnya adalah sebuah mimpi indah.
PROSES legislasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Acara Pidana menunjukkan lagi-lagi DPR dan pemerintah mengabaikan partisipasi publik.
DIBUKANYA keran bagi rumah sakit asing beroperasi di Indonesia laksana pedang bermata dua.
AKHIRNYA Indonesia berhasil menata kembali satu per satu tatanan perdagangan luar negerinya di tengah ketidakpastian global yang masih terjadi.
BARANG oplosan bukanlah fenomena baru di negeri ini. Beragam komoditas di pasaran sudah akrab dengan aksi culas itu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved