Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
MASALAH kesehatan dan ekonomi berkait seperti dua sisi dari sekeping mata uang. Wabah penyakit di suatu negara tentunya bakal menggerogoti perekonomian dan menghambat laju pembangunan di negara tersebut.
Ketika pandemi covid-19 merebak pada pertengahan 2020, laju pertumbuhan ekonomi global pun melambat lantaran hampir semua negara menjadikan kesehatan warganya sebagai prioritas. Selain itu, hampir tiap negara membatasi mobilitas secara ketat.
Banyak negara menerapkan lockdown (penguncian) yang menyebabkan perekonomian mereka merosot tajam. Pertumbuhan perdagangan dunia, yang biasanya mencapai dua digit, tahun itu (2020) mengalami kontraksi hingga minus 8,3%.
Indonesia, sebagai salah satu negara yang juga terdampak pandemi covid-19, ikut terpukul. Covid-19, seperti dipaparkan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Seminar Nasional Ikatan Sarjana Ekonomi (ISEI) Tahun 2021, telah membuat perekonomian Indonesia mengalami kemerosotan pada kuartal kedua 2020, hingga GDP riil mengalami kontraksi dan nilainya menjadi Rp2.590 triliun. Padahal, pada kuartal yang sama tahun sebelumnya (2019), jumlahnya ialah Rp2.735 triliun.
Namun, perlahan tapi pasti, perekonomian Indonesia mampu bangkit. Pada kuartal kedua 2021, GDP sudah mencapai Rp2.773 triliun. Menkeu menyebut angka ini lebih tinggi bahkan dari sebelum krisis.
Kita patut optimistis karena pemulihan ekonomi berjalan baik. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Media Group Network Summit 2022 di Jakarta, Kamis (27/1), mengatakan pemulihan ekonomi nasional berjalan dengan baik setelah pemerintah berhasil mengendalikan penyebaran covid-19.
Pemerintah yang pada tahun ini menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%, mesti tetap waspada, terlebih dengan makin meningkatnya jumlah orang terpapar dengan munculnya varian omikron belakangan ini. Ketidakpastian kapan covid-19 berakhir, munculnya varian baru, dan vaksinasi yang tidak merata antarnegara, tentunya berpotensi menahan pemulihan ekonomi global yang pada akhirnya juga memengaruhi perekonomian nasional.
Olah karena itu, langkah terpenting yang tetap harus dilakukan ialah menggencarkan vaksinasi, termasuk vaksin booster. Pada saat bersamaan, pemerintah juga perlu memperhatikan tantangan global akibat krisis energi, disrupsi rantai pasok, kenaikan inflasi, normalisasi kebijakan moneter, ketidakpastian geopolitik, dan perubahan iklim.
Di dunia yang kian terhubung, persoalan-persoalan itu mau tidak mau harus jadi perhatian pemerintah. Kondisi geopolitik yang memanas antara Rusia dan Ukraina, misalnya, juga patut dicermati karena dapat menganggu aktivitas perekonomian global. Begitu pun strategi penurunan emisi karbon dan transisi bahan bakar fosil, perlu disiapkan sebagai bagian dari upaya mengantisipasi perubahan iklim dan kenaikan suhu bumi.
Di dalam negeri, pengendalian pandemi dengan disiplin tinggi juga harus terus dilakukan, terutama selalu mengingatkan kesadaran warga masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, dukungan perbaikan sistem ketahanan kesehatan juga mutlak diperlukan, seperti memperbaiki fasilitas di sejumlah rumah sakit dan puskesmas.
Terus terang, dalam dua tahun terakhir, kita relatif berhasil mengendalikan pandemi kendati belum betul-betul sepenuhnya keluar dari krisis ini. Semua langkah yang dilakukan ditambah perbaikan di sana-sini, tentunya bisa menjadi bekal bangkit bersama untuk kemajuan negeri ini.
Kunci keluar dari krisis ialah implementasi dari kebijakan stimulus yang diberikan pemerintah. Sebaik-baiknya kebijakan tanpa implementasi yang apik tidak akan efektif untuk keluar dari krisis.
Kebijakan itu berpotensi menciptakan preseden dalam pemberantasan korupsi.
ENTAH karena terlalu banyak pekerjaan, atau justru lagi enggak ada kerjaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir puluhan juta rekening milik masyarakat.
KASUS suap proses pergantian antarwaktu (PAW) untuk kader PDI Perjuangan Harun Masiku ke kursi DPR RI masih jauh dari tutup buku alias belum tuntas.
Intoleransi dalam bentuk apa pun sesungguhnya tidak bisa dibenarkan.
KEPALA Desa ibarat etalase dalam urusan akuntabilitas dan pelayanan publik.
KONFLIK lama Thailand-Kamboja yang kembali pecah sejak Kamis (24/7) tentu saja merupakan bahaya besar.
NEGERI ini memang penuh ironi. Di saat musim hujan, banjir selalu melanda dan tidak pernah tertangani dengan tuntas. Selepas banjir, muncul kemarau.
Berbagai unsur pemerintah pun sontak berusaha mengklarifikasi keterangan dari AS soal data itu.
EKS marinir TNI-AL yang kini jadi tentara bayaran Rusia, Satria Arta Kumbara, kembali membuat sensasi.
SEJAK dahulu, koperasi oleh Mohammad Hatta dicita-citakan menjadi soko guru perekonomian Indonesia.
MUSIBAH bisa datang kapan pun, menimpa siapa saja, tanpa pernah diduga.
MEGAPROYEK pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada awalnya adalah sebuah mimpi indah.
PROSES legislasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Acara Pidana menunjukkan lagi-lagi DPR dan pemerintah mengabaikan partisipasi publik.
DIBUKANYA keran bagi rumah sakit asing beroperasi di Indonesia laksana pedang bermata dua.
AKHIRNYA Indonesia berhasil menata kembali satu per satu tatanan perdagangan luar negerinya di tengah ketidakpastian global yang masih terjadi.
BARANG oplosan bukanlah fenomena baru di negeri ini. Beragam komoditas di pasaran sudah akrab dengan aksi culas itu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved