Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
DALAM konteks apa pun, kabar atau informasi bohong nan menyesatkan alias hoaks ialah penyakit. Dalam konteks kebangsaan, misalnya, hoaks ialah kanker demokrasi, menggerogoti pilar-pilarnya sehingga hancur seluruh bangunannya.
Dalam konteks pandemi pun sama, hoaks yang terus berlalu-lalang terutama di dunia digital ialah virus kemanusiaan. Keberadaannya tak hanya menyamarkan fakta, tetapi juga sekaligus menihilkan rasa dan empati. Bahkan, dalam beberapa kasus, hoaks punya andil menyebabkan kematian pasien positif covid-19.
Celakanya, hoaks justru tumbuh teramat subur di masa pandemi. Jika merujuk data Kementerian Komunikasi dan Informatika, total isu hoaks selama pandemi covid-19 sebanyak 1.763 hingga 18 Juli 2021. Sepanjang 4 Oktober 2020 hingga 18 Juli, terdapat 252 hoaks terkait dengan vaksinasi. Sepanjang 4 Juli hingga 18 Juli 2021, telah ditemukan 25 isu hoaks PPKM darurat.
Informasi yang salah itulah salah satu penyebab masyarakat menjadi abai terhadap ancaman covid-19. Kalaupun tidak abai, sebagian publik yang termakan hasutan hoaks setidaknya menganggap remeh bahaya virus yang kini sudah menjangkiti hampir 193 juta orang di dunia tersebut.
Padahal, kenyataan hari ini memperlihatkan sebaliknya. Virus semakin beringas, penyebaran semakin cepat dan luas, lingkaran orang-orang yang terpapar covid-19 kian dekat dengan kita, dan kabar kematian pun semakin akrab di telinga.
Sejujurnya sangatlah aneh melihat hoaks masih bisa tumbuh, bahkan seakan tanpa halangan, di tengah-tengah fakta yang memiriskan itu. Tapi itulah yang terjadi. Kondisi psikologis masyarakat maupun negara yang tengah goyah akibat pandemi seolah malah menjadi ekosistem yang pas bagi mereka untuk tumbuh subur.
Karena itu, peperangan kita saat ini tak sekadar melawan keganasan virus SARS-CoV-2 dengan berbagai variannya, tapi juga mesti menahan serbuan hoaks-hoaks yang tak kenal henti. Menghentikan penyebaran si virus sekaligus menyetop peredaran hoaks, tentu sebuah pekerjaan yang tak ringan.
Sesungguhnya hoaks serupa virus itu sendiri. Virus penyebab covid-19 mungkin tak akan bisa hilang dari bumi ini. Begitu pula hoaks, tak akan bisa diberangus karena produsen dan penyebarnya akan selalu ada. Yang bisa kita lakukan ialah meredam. Kita harus yakin keduanya bisa diredam.
Bagaimana caranya? Di satu sisi, pemerintah mesti lebih aktif, persuasif, dan membumi dalam menyampaikan apa pun informasi terkait dengan covid-19. Salah satu problem saat ini ialah informasi pemerintah kepada publik terlalu kaku. Narasinya tidak cair, tak mudah dicerna. Sementara itu, di seberang sana, hoaks tampil dengan isi yang mudah dipahami karena memang dipilih narasi-narasi yang memengaruhi.
Di lain sisi, melihat fakta hoaks lebih banyak menyebar melalui media sosial berbasis digital, pekerjaan rumah bangsa ini ialah meningkatkan literasi digital rakyatnya. Pemerintah mesti punya peta jalan jelas dalam rangka menyadarkan publik agar bijak dan cerdas dalam bermedia. Modali masyarakat dengan pengetahuan dan kemampuan untuk memilah, memilih mana berita yang sehat, dan mana yang sampah.
Pengelola platform media sosial mesti ikut bertanggung jawab. Harus lebih aktif membersihkan ruang digital Indonesia dari dampak persebaran kabar menyesatkan terkait dengan covid-19 atau fenomena infodemi yang masih terus terjadi.
Itu cara ideal meredam hoaks yang meresahkan di masa depan. Kalau untuk sekarang, di masa darurat pandemi ini, cara terefektif barangkali dengan memberi tindakan tegas kepada produsen atau penyebar hoaks. Mereka musuh kemanusiaan, tak layak diberi ampun.
GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.
ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.
PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.
SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.
UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.
PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.
DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.
DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.
PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.
JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.
PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.
CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.
PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.
SEMBILAN hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi membuat geger. Kali ini, mereka menyasar sistem pendidikan yang berlangsung selama ini di Tanah Air.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved