Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
DALAM konteks apa pun, kabar atau informasi bohong nan menyesatkan alias hoaks ialah penyakit. Dalam konteks kebangsaan, misalnya, hoaks ialah kanker demokrasi, menggerogoti pilar-pilarnya sehingga hancur seluruh bangunannya.
Dalam konteks pandemi pun sama, hoaks yang terus berlalu-lalang terutama di dunia digital ialah virus kemanusiaan. Keberadaannya tak hanya menyamarkan fakta, tetapi juga sekaligus menihilkan rasa dan empati. Bahkan, dalam beberapa kasus, hoaks punya andil menyebabkan kematian pasien positif covid-19.
Celakanya, hoaks justru tumbuh teramat subur di masa pandemi. Jika merujuk data Kementerian Komunikasi dan Informatika, total isu hoaks selama pandemi covid-19 sebanyak 1.763 hingga 18 Juli 2021. Sepanjang 4 Oktober 2020 hingga 18 Juli, terdapat 252 hoaks terkait dengan vaksinasi. Sepanjang 4 Juli hingga 18 Juli 2021, telah ditemukan 25 isu hoaks PPKM darurat.
Informasi yang salah itulah salah satu penyebab masyarakat menjadi abai terhadap ancaman covid-19. Kalaupun tidak abai, sebagian publik yang termakan hasutan hoaks setidaknya menganggap remeh bahaya virus yang kini sudah menjangkiti hampir 193 juta orang di dunia tersebut.
Padahal, kenyataan hari ini memperlihatkan sebaliknya. Virus semakin beringas, penyebaran semakin cepat dan luas, lingkaran orang-orang yang terpapar covid-19 kian dekat dengan kita, dan kabar kematian pun semakin akrab di telinga.
Sejujurnya sangatlah aneh melihat hoaks masih bisa tumbuh, bahkan seakan tanpa halangan, di tengah-tengah fakta yang memiriskan itu. Tapi itulah yang terjadi. Kondisi psikologis masyarakat maupun negara yang tengah goyah akibat pandemi seolah malah menjadi ekosistem yang pas bagi mereka untuk tumbuh subur.
Karena itu, peperangan kita saat ini tak sekadar melawan keganasan virus SARS-CoV-2 dengan berbagai variannya, tapi juga mesti menahan serbuan hoaks-hoaks yang tak kenal henti. Menghentikan penyebaran si virus sekaligus menyetop peredaran hoaks, tentu sebuah pekerjaan yang tak ringan.
Sesungguhnya hoaks serupa virus itu sendiri. Virus penyebab covid-19 mungkin tak akan bisa hilang dari bumi ini. Begitu pula hoaks, tak akan bisa diberangus karena produsen dan penyebarnya akan selalu ada. Yang bisa kita lakukan ialah meredam. Kita harus yakin keduanya bisa diredam.
Bagaimana caranya? Di satu sisi, pemerintah mesti lebih aktif, persuasif, dan membumi dalam menyampaikan apa pun informasi terkait dengan covid-19. Salah satu problem saat ini ialah informasi pemerintah kepada publik terlalu kaku. Narasinya tidak cair, tak mudah dicerna. Sementara itu, di seberang sana, hoaks tampil dengan isi yang mudah dipahami karena memang dipilih narasi-narasi yang memengaruhi.
Di lain sisi, melihat fakta hoaks lebih banyak menyebar melalui media sosial berbasis digital, pekerjaan rumah bangsa ini ialah meningkatkan literasi digital rakyatnya. Pemerintah mesti punya peta jalan jelas dalam rangka menyadarkan publik agar bijak dan cerdas dalam bermedia. Modali masyarakat dengan pengetahuan dan kemampuan untuk memilah, memilih mana berita yang sehat, dan mana yang sampah.
Pengelola platform media sosial mesti ikut bertanggung jawab. Harus lebih aktif membersihkan ruang digital Indonesia dari dampak persebaran kabar menyesatkan terkait dengan covid-19 atau fenomena infodemi yang masih terus terjadi.
Itu cara ideal meredam hoaks yang meresahkan di masa depan. Kalau untuk sekarang, di masa darurat pandemi ini, cara terefektif barangkali dengan memberi tindakan tegas kepada produsen atau penyebar hoaks. Mereka musuh kemanusiaan, tak layak diberi ampun.
PEMERINTAHAN di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka mulai menyentuh bola panas, yakni mengutak-atik bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
BEA cukai dan pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara. Dari sanalah roda pemerintahan dan negara mendapatkan bahan bakar untuk bergerak.
Jika dihitung secara sederhana, gaji bupati Rp5,7 juta per bulan selama lima tahun masa jabatan hanya menghasilkan sekitar Rp342 juta.
NEGERI ini agaknya sudah berada pada kondisi normalisasi bencana. Banjir setinggi perut orang dewasa? Normal. Tanah longsor menimbun satu kampung? Normal.
BANJIR lagi-lagi merendam Jakarta dan daerah penyangganya, Bekasi dan Tangerang.
PENCABUTAN izin 28 perusahaan membuka peluang bagi pemulihan lingkungan pascabencana Aceh dan Sumatra.
PELEMAHAN nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam beberapa bulan terakhir bukan sekadar fenomena singkat.
Korupsi tersebut adalah gejala dari penyakit sistemik yang belum juga disembuhkan, yakni politik berbiaya tinggi.
PEMBERANTASAN korupsi di Republik ini seolah berjalan di tempat, bahkan cenderung mundur.
PERTENGAHAN minggu ini, satu lagi kebijakan agresif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mulai berlaku. Mulai 21 Januari, Trump menghentikan proses visa dari 75 negara.
PASAR keuangan Indonesia sedang mengirimkan sinyal bahaya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami tekanan hebat sejak pergantian tahun.
SECERCAH harapan tentang akan hadirnya undang-undang tentang perampasan aset kembali datang.
TATANAN dunia yang selama puluhan tahun menjadi fondasi hubungan antarnegara kini berada dalam ujian terberat sejak berakhirnya Perang Dunia II.
POINT of no return, alias maju terus meski tantangan dan risiko yang akan dihadapi sangat besar.
KEBEBASAN berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi menghadapi tantangan serius akhir-akhir ini.
BELUM dua pekan menjalani 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah dua kali unjuk taring.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved