Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat
mengingatkan warga tidak berhak mencabut alat peraga kampanye (APK) yang dipasang. Jika melanggar, mereka terancam bisa dipidana.
Memasuki tahapan kampanye Pemilu 2024, berbagai atribut peserta pemilu
bertebaran di sejumlah titik dan dipasang tidak sesuai aturan, seperti di pepohonan hingga stiker yang ditempel tanpa izin di properti milik warga. Banyaknya APK yang melanggar aturan ini dikeluhkan sejumlah warga.
Ketua Bawaslu Bandung Barat, Riza Nasrul Falah menyatakan, secara hukum, pencopotan APK oleh warga termasuk delik pidana karena menghalang-halangi kampanye. Pihak yang punya wewenang untuk menurunkan adalah Satpol PP didampingi Bawaslu.
"Sebelumnya, kita sudah mengingatkan secara verbal kepada setiap parpol
bahwa ada hal-hal yang tak boleh dilakukan. Kita tekankan juga bahwa
kewajiban secara mandiri untuk menurunkan APK adalah parpol," terang Riza, Senin (18/12).
Menurut dia, jika warga merasa terganggu dengan APK bisa dilaporkan kepada Bawaslu agar bisa segera dicabut atau dilepas. Nantinya pihaknya akan memberikan imbauan kepada tim sukses atau calon yang bersangkutan agar menurunkan APK tersebut.
"Warga bisa melaporkan kepada kami atau pengawas di tingkat kelurahan
maupun kecamatan. Jadi nanti merekalah yang akan mencabutnya dan
berkoordinasi dengan yang bersangkutan," ujarnya.
Ia memastikan, dalam tempo 1x24 jam atau maksimal 3 hari masalah itu akan terselesaikan disesuaikan dengan letak geografis. Bawaslu akan memanggil pihak yang memasang atau tim suksesnya agar melepaskan APK secara mandiri.
"Kalau terjangkau cukup sehari juga selesai. Atau paling lama 3 hari jika terkendala wilayah," ungkapnya.
Lebih jauh, Riza mengimbau, warga sebaiknya langsung mendatangi kantor
Bawaslu untuk melaporkan APK bermasalah agar lebih cepat ditangani. Bawaslu akan bertindak adil dan menjaga privasi pihak pelapor.
"Lebih baik datang langsung, bisa juga via media sosial tapi kami khawatir itu akun bodong. Sebaiknya langsung dibuktikan bahwa benar pemilik rumah merasa terganggu. Sudah kita beri mandat pada Panwascam terkait penertiban APK ini," katanya.
Sejak masa kampanye dimulai, jajarannya banyak sekali menerima keluhan
terkait pemasangan APK yang tersebar di 16 kecamatan. Sebelum dilakukan
tindakan, Bawaslu akan menginventarisasi APK yang melanggar dan dipasang di tempat terlarang.
"Laporan sekarang masih dihimpun, ditampung dan ditelusuri. Insya Allah akan segera dieksekusi pada bulan ini," jelasnya. (SG)
Bencana dipicu hujan deras yang terjadi dalam waktu cukup lama.
Turnamen Esport ini bukan sekedar kompetisi namun juga bentuk apresiasi terhadap generasi muda yang aktif dan kreatif di dunia digital.
GPM merupakan salah satu upaya pemkot memberi akses pangan terjangkau kepada warga Bandung.
Koperasi Merah Putih Cikole sebagai contoh nyata perubahan pola pikir dan budaya kerja di tingkat desa
Penghargaan langsung diberikan oleh Kapolres Purwakarta, Ajun Komisaris Besar Lilik Ardhiansyah di Lapangan Mapolres Purwakarta, Rabu (9/7).
Pemerintah Kota Bandung sudah melakukan penghitungan nilai dari Teras Cihampelas. Appraisalnya sudah keluar senilai Rp80 miliar.
Kerusakan jalan sudah lama. Lebih dari sepuluh tahun
Keterangan yang bersangkutan sangat penting karena pengadaan PJU tersebut terjadi di masa Dadan Ginanjar masih menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan.
WALI Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan pihaknya membutuhkan media massa untuk mengoptimalkan penginformasian kepada publik.
FORUM Kepala SMA Swasta (FKSS) Jawa Barat (Jabar) tengah menyiapkan tim hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan Gubernur (Kepgub) Jabar Nomor: 463.1/Kep.323-Disdik/2025.
Melalui kesepahaman ini kedua pihak akan menjalankan kolaborasi strategis untuk mengoptimalkan peluang bisnis properti yang masih terbuka luas di berbagai daerah di Indonesia.
PEMERINTAH melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mendorong perkembangan e-sport di Tanah Air.
Pemberian beasiswa ini merupakan bagian dari program strategis yang diselenggarakan oleh Aperti BUMN.
Kebijakan itu berdampak kepada SMA Pasundan Tasikmalaya yang baru menerima enam calon siswa baru.
Kegiatan ini merupakan bagian dari Kontes Robot Indonesia (KRI) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemdiktisaintek RI).
DPD PDI Perjuangan Jawa Barat mengambil langkah tegas dengam memecat Yudiansyah dari jabatannya
Sepekan menjelang masa pembelajaran dimulai, SMK Bina Budi hanya mendapat 7 siswa baru, sedangkan SMK Farmasi 13 Siswa.
Tidak hanya PKL, penertiban juga menyasar parkir liar, baik yang di kiri maupun kanan jalan masuk ke lokasi wisata Batik Trusmi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved