Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
Nur mengungkapkan dalam RUU Cipta Kerja, jam lembur buruh semakin panjang.
"Data hasil sensus penduduk ini sangat penting, informasi yang kita isi akan menentukan kebijakan pembangunan ke depan."
Senyum juga tampak mengembang di wajah mereka dan ketika Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan bahwa mereka sehat dan terbukti bebas dari COVID-19.
Empat orang yang dilantik terdiri dari dua orang hasil lelang jabatan, satu pergeseran dan satu lagi hanya dikukuhkan kembali karena nomenklatur baru.
Menurut dia, para difabel mampu bangkit dan berdaya untuk mandiri. Mereka tidak akan tertinggal dengan orang lain bila bersemangat tinggi.
Anggota Komisi IX DPR Obon Tabroni menambahkan, upaya mempermudah investasi tidak akan mengorbankan hak para pekerja.
Kakak Yusuf, Cik Dan mengatakan, wabah virus korona di Tiongkok tidak akan menghentikan adiknya untuk kembali menempuh pendidikan di Wuhan.
Saat ini sedang dipersiapkan upaya pengecekan whole body counting kepada warga, untuk mengetahui dampak kontaminasi.
Suharso menjelaskan pada Pemilu 2009, partainya mendapatkan 5,7 juta suara yang kemudian dikonversi menjadi 38 kursi DPR.
Selama MM sakit, lanjut Yusri, tindakan aborsi dilakukan oleh bidan berinisial RM.
Ia mengingatkan bangsa ini memiliki falsafah hidup yang mulia berupa Pancasila.
Gereja Katolik membantah menerima opsi relokasi dan gereja dijadikan menjadi cagar budaya
Menurut Ganjar, ada satu sekolah luar biasa di Kabupaten Purworejo yang dapat menampung siswi korban perundungan itu.
Wapres mengatakan, sistem khilafah, yang menerapkan Islam sebagai ideologi bernegara, secara otomatis akan tertolak di Indonesia
Menurut Wapres Ma'ruf, khatib harus memiliki pemahaman agama Islam yang benar, baik dari segi pelafazan maupun pemaknaan terhadap ayat-ayat Alquran.
Helmy Yahya menunda langkah hukum terkait pemberhentian dirinya oleh Dewan Pengawas TVRI.
"Secara pribadi, saya akan bergerilya. Kalau Dewas TVRI tidak mau berdiskusi dengan kami, saya akan meminta juga Fraksi PDIP untuk mengeluarkan rekomendasi untuk memecat Dewas."
"Siapa pun gurunya, harus jadi guru yang ngeunaheun (asyik) bagi siswa. Bisa jadi tempat curhat bila siswa sedang ada masalah,"
Kalau dia kan punya uang, saya punya palu. Kalau palu itu enggak saya ketok, enggak akan terjadi apa-apa. Saya akan seperti itu. Kalau dia keras, saya juga akan keras," kata Prasetyo.
Kegiatan yang akan diselenggarakan di Bireuen, Aceh, Sabtu (22/2), adalah bagian dari konsolidasi kebangsaan yang digagas oleh Sura Paloh.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved