Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) menginginkan agar metode penghitungan perolehan jumlah kursi di DPR dapat diubah.
Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mengatakan raihan kursi parlemen PPP di Pemilu 2019 turun karena perubahan metode perhitungan. Dari 38 kursi pada Pemilu 2014 menjadi 19 di DPR.
Baca juga: Ambang Batas Parlemen Naik, Parpol Resah
Hal itu ia sampaikan dalam Pembukaan Workshop Anggota DPRD Partai Persatuan Pembangunan (PPP) se-Indonesia di Jakarta, Sabtu (15/2) yang juga dihadiri oleh Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin.
Baca juga: Dilema Ambang Batas Parlemen
Suharso menjelaskan pada Pemilu 2009, partainya mendapatkan 5,7 juta suara yang kemudian dikonversi menjadi 38 kursi DPR. Pada Pemilu 2014, perolehan suara PPP naik menjadi 6,3 juta suara akan tetapi perolehan kursi DPR turun menjadi 19.
"Kami berharap cara penghitungan sistem pemilu ke depan bisa berubah agar lebih adil untuk umat," tuturnya.
Baca juga: Koalisi akan Bahas Ambang Batas Parlemen
Sistem konversi suara di DPR diubah pada Pemilu 2014 dari sistem hare menjadi Sainte Lague murni. Hal itu yang membuat kursi PPP di parlemen berkurang.
Perhitungan konversi suara menggunakan metode Sainte Lague, yakni jumlah kursi ditentukan lewat pembagian suara sah tiap parpol dengan bilangan ganjil secara berurutan. Pembagian diurutkan berdasarkan jumlah terbanyak. Nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, begitu seterusnya hingga semua kursi dewan di daerah pemilhan habis.
Sementara, kuota hare yang dipakai pada Pemilu 2009 merupakan metode konversi suara dengan cara membagi jumlah total suara yang sah dengan jumlah kursi yang tersedia di daerah pemilihan. Metode ini membuat partai politik yang meraih suara signifikan mendapatkan jumlah kursi yang tidak jauh berbeda dengan partai politik yang mendapatkan suara di bawahnya. (X-15)
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sukses menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional di Bali, pada 13–14 Februari 2026.
DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Riau menunjukkan soliditas organisasi dengan sukses menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) IX,
Ketua Umum PPP Mardiono melakukan silaturahmi ke kediaman Din Syamsuddin
Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengajak Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) ikut mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memperkuat kemandirian ekonomi
Muhamad Mardiono mengatakan ada orang baik yang memfasilitasi rekonsiliasi PPP antara kubunya dengan kubu Agus Suparmanto.
Lebih lanjut Supratman menjelaskan bahwa Presiden Prabowo selalu mengatakan partai politik harus menyelesaikan masalahnya sendiri bila memiliki persoalan.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan partai politik.
Alih-alih memperkuat efektivitas kerja parlemen, skema tersebut justru bisa memicu konflik internal.
Penerapan ambang batas fraksi merupakan opsi yang lebih adil dan ideal karena tidak menghilangkan kursi partai politik serta tidak membuang suara rakyat.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menyatakan pihaknya terbuka untuk menampung berbagai usulan terkait pembentukan skema ambang batas fraksi dalam revisi UU pemilu
Komisi II DPR RI menegaskan pembahasan dan pencarian formula parliamentary threshold atau ambang batas parlemen dalam Revisi UU Pemilu masih berlangsung
Pembentuk undang-undang tetap wajib tunduk pada rambu-rambu konstitusional yang telah ditegaskan MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved