Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) menginginkan agar metode penghitungan perolehan jumlah kursi di DPR dapat diubah.
Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mengatakan raihan kursi parlemen PPP di Pemilu 2019 turun karena perubahan metode perhitungan. Dari 38 kursi pada Pemilu 2014 menjadi 19 di DPR.
Baca juga: Ambang Batas Parlemen Naik, Parpol Resah
Hal itu ia sampaikan dalam Pembukaan Workshop Anggota DPRD Partai Persatuan Pembangunan (PPP) se-Indonesia di Jakarta, Sabtu (15/2) yang juga dihadiri oleh Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin.
Baca juga: Dilema Ambang Batas Parlemen
Suharso menjelaskan pada Pemilu 2009, partainya mendapatkan 5,7 juta suara yang kemudian dikonversi menjadi 38 kursi DPR. Pada Pemilu 2014, perolehan suara PPP naik menjadi 6,3 juta suara akan tetapi perolehan kursi DPR turun menjadi 19.
"Kami berharap cara penghitungan sistem pemilu ke depan bisa berubah agar lebih adil untuk umat," tuturnya.
Baca juga: Koalisi akan Bahas Ambang Batas Parlemen
Sistem konversi suara di DPR diubah pada Pemilu 2014 dari sistem hare menjadi Sainte Lague murni. Hal itu yang membuat kursi PPP di parlemen berkurang.
Perhitungan konversi suara menggunakan metode Sainte Lague, yakni jumlah kursi ditentukan lewat pembagian suara sah tiap parpol dengan bilangan ganjil secara berurutan. Pembagian diurutkan berdasarkan jumlah terbanyak. Nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, begitu seterusnya hingga semua kursi dewan di daerah pemilhan habis.
Sementara, kuota hare yang dipakai pada Pemilu 2009 merupakan metode konversi suara dengan cara membagi jumlah total suara yang sah dengan jumlah kursi yang tersedia di daerah pemilihan. Metode ini membuat partai politik yang meraih suara signifikan mendapatkan jumlah kursi yang tidak jauh berbeda dengan partai politik yang mendapatkan suara di bawahnya. (X-15)
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
Jokowi menilai PPP memiliki lebih banyak calon ketua umum menjelang Muktamar yang akan digelar pada September mendatang
Jokowi mengaku lebih memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Muktamar kali ini harus menjadi kesempatan emas bagi PPP untuk membesarkan partai dengan memilih sosok ketua umum yang tepat.
Ray menegaskan bahwa PPP memenuhi sarat itu. Maka, jika haji Isam masuk, kemungkinan Jokowi akan didapuk sebagai caketum terbuka lebar.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
Founder Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, Dian Permata, mengusulkan adanya pemberlakuan parlemen threshold atau ambang batas parlemen khusus di daerah.
FOUNDER Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, Dian Permata, mengusulkan adanya pemberlakuan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen khusus di daerah.
Perdebatan soal perlu dan tidaknya ambang batas parlemen ini dihapus menekankan dua aspek utama, yakni inklusivitas demokrasi dan efektivitas pemerintahan.
Sikap parpol besar dan parpol kecil berbeda dalam menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.
Adanya fraksi kecil di DPR RI menjadi sebuah problem karena saat mengambil sebuah keputusan diperkirakan tidak bisa bulat.
Menurut Eddy, ada 16 juta suara pemilih yang hilang karena partai yang dicoblos gagal melewati ambang batas parlemen 4%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved