Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Selatan melantik empat pejabat pratama atau eselon 2 menjelang tengah malam.
Pelantikan dilangsungkan pada Jumat (14/2) pukul 21.30 Wita di Ruang Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel.
Empat orang yang dilantik terdiri dari dua orang hasil lelang jabatan, satu pergeseran dan satu lagi hanya dikukuhkan kembali karena nomenklatur baru.
Baca juga: KASN Rekomendasikan Sanksi Berat pada 15 Camat di Makassar
Mereka yang dilantik berdasarkan hasil lelang jabatan ialah Andi Irawan Bintang yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan menjadi Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Lalu Andi Ardin Tjatjo yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, menjadi Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.
Baca juga: Pansus DPRD Usul Gubernur Diberhentikan dan Wagub Sulsel Dibina
Adapun yang dilantik karena pergeseran jabatan adalah Andi Parenrengi, yang sebelumnya Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menjadi Kepala Dinas Kehutanan.
Dan satu dikukuhkan, yaitu Abdul Malik Faisal kembali menjadi Kadis Koperasi dan UKM Sulsel.
Sekprov Sulsel Abdul Hayat Gani menjelaskan, pelantikan yang digelar malam hari lantaran ada dua pejabat yang ikut lelang jabatan yang segera pensiun, yaitu Andi Irawan Bintang dan Andi Ardin Tjatjo.
"Hasil konsultasi KASN, meminta pelantikan keduanya dipercepat karena itu adalah hari terakhir masa tugasnya, di usia 58 tahun. Keduanya dilantik jadi eselon 2 jadi bertambah dua tahun menjadi 60 tahun," terang Abdul Hayat.
Sebelum pelantikan, Abdul Hayat mengaku sempat bertemu dan berkonsultasi dengan komisi aparatur sipil negara (KASN), untuk mengurus rekomendasi pelantikan para pejabat tersebut.
Selain itu, masih ada tujuh jabatan lainnya hasil lelang jabatan yang masih menunggu gilirab pelantikan. (X-15)
KPK menanggapi peluang pengembalian 57 mantan pegawai yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) 2021 setelah Komisi Informasi Pusat memerintahkan BKN membuka hasil tes.
TERNYATA fenomena honorer tidak hanya terdapat di lingkungan guru di persekolahan, di lingkungan perguruan tinggi pun telah lazim terjadi.
Kejagung menggeledah 16 lokasi terkait dugaan korupsi ekspor CPO, menyita dokumen, alat elektronik, dan mobil mewah. 11 tersangka ditahan 20 hari.
PENDIDIKAN bermutu tidak pernah lahir dari ruang hampa. Ia tumbuh dari tangan-tangan guru yang bekerja dengan dedikasi, ketenangan batin, dan rasa aman dalam menjalani profesinya.
Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan sekadar pemindahan pusat pemerintahan,
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp14 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved