DPR: Usul Pilkada Lewat DPRD Cermin Kegelisahan Publik dan Elite

Sebagaimana pernyataan Prabowo, kata dia, negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia pun sukses menyelenggarakan pilkada tidak langsung.

Istana Tegaskan Tidak Ada Rencana Moratorium IKN

Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.

KPK: Kasus Google Cloud Beda dengan Kasus Chromebook

Asep menjelaskan kasus Chromebook terkait dengan pengadaan perangkat keras, sedangkan Google Cloud merupakan pengadaan perangkat lunak.

Pimpinan DPR Izinkan Komisi III Bahas KUHAP saat Reses

Dia menegaskan bahwa DPR RI akan mengedepankan partisipasi publik yang banyak dalam pembahasan revisi KUHAP, maupun revisi undang-undang lainnya.

Kejagung: Riza Chalid Tidak Hadir Panggilan Pertama

Terkait apakah Kejagung akan melakukan upaya paksa untuk menghadirkan Riza Chalid, Anang mengatakan bahwa saat ini penyidik masih menjadwalkan pemanggilan

Tiga Lokasi Penting Kematian Diplomat Arya Daru Telah Ditelusuri

Ketiga lokasi itu telah ditelusuri penyidik Polda Metro Jaya. Maka itu, ia mendorong polisi segera merilis kasus kematian Diplomat Arya Daru ke publik.

Bahlil Tegaskan Tidak Ada Moratorium IKN

Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons soal usulan moratorium atau penundaan sementara pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Perancang Logo: Angka 8-0 Lambangkan Kesatuan-Kedaulatan

Logo HUT Ke-80 RI secara resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, yang menampilkan dengan jelas angka “80” berwarna merah putih.

Pemprov DKI Tegaskan tak Menutupi Proses Penyelidikan Food Station

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka suara terkait persoalan dugaan beras oplos milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Food Station Tjipinang Jaya.

NasDem Minta Presiden Prabowo Segera Terbitkan Keppres IKN

Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres

Koalisi Sipil Kritik RKUHAP Lemahkan Penyadapan dalam Ungkap Korupsi

RKUHAP berpotensi melemahkan upaya penyadapan dalam pengungkapan tindak pidana korupsi. Ia menjelaskan saat ini, penyadapan yang dilakukan oleh KPK didasarkan pada UU KPK.

Ketua Komisi III: Revisi KUHAP Justru Perkuat KPK

Dalam Pasal 7 Ayat 5 draf revisi KUHAP, secara eksplisit menyebutkan bahwa penyidik pada KPK dikecualikan dari koordinasi dan pengawasan oleh penyidik Polri.

DPR akan Panggil Basuki Bahas Kesiapan IKN

Komisi II DPR RI akan menggelar rapat bersama OIKN selepas masa reses DPR RI yang dimulai pada 25 Juli hingga 15 Agustus 2025.

Ijazah SMA dan Sarjana Milik Jokowi Disita Polisi

Penyidik menyita ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk pemeriksaan lebih lanjut sebagai buntut tudingan ijazah palsu yang menimpanya beberapa waktu lalu.

DPR Diminta Berhenti Persoalkan Putusan MK, Segera Bahas Revisi UU Pemilu

Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI 2012-2017 itu menilai, putusan MK relevan dengan kebutuhan demokrasi.

Kompolnas: Hasil Autopsi Diplomat Kemlu Belum Keluar

Ia juga menyebutkan tempat yang dilacak tidak hanya satu TKP di kosan, tetapi ada beberapa tempat berdasarkan jejak digital dan kesaksian beberapa orang.

DPR Tak Mau Buru-buru Sikapi Putusan MK karena Pemilu Masih Lama

Hal tersebut diperlukan agar jalannya perhelatan pemilu mendatang terselenggara dengan lebih baik dan berkualitas demi perbaikan demokrasi Indonesia ke depan.

RKUHAP Dinilai Potensial Melemahkan Pemberantasan Korupsi dan KPK

Banyak juga pasal yang mewajibkan penyerahan berkas ke penuntut umum harus melalui penyidik Polri. RKUHAP berpotensi menggerus kewenangan KPK dalam menangani perkara.

DPR Bakal Kaji Usulan Moratorium Pembangunan IKN

Hal itu disampaikan Bahtra merespons usulan Partai NasDem agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara pembangunan IKN.

KPK Surati Presiden dan Ketua DPR Minta Audiensi RUU KUHAP

KPK memutuskan bersurat kepada Presiden dan Ketua DPR RI karena lembaga antirasuah tersebut tidak mengetahui perkembangan pembahasan RUU KUHAP.

IGK Manila Berpolitik dengan Gagasan

Membangun Platform Fiskal Zakat-Pajak: dari Retorika ke Kebijakan

Malabahasa di Hari Merdeka