Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyatakan upaya pemberhentian dirinya tidak sah secara prosedural. Pernyataan itu disampaikan setelah beredarnya sebuah dokumen yang diklaim sebagai keputusan resmi, namun menurutnya tidak memenuhi ketentuan administratif maupun konstitusional organisasi.
Gus Yahya menjelaskan, dokumen yang beredar luas tersebut sebenarnya hanya draft tanpa legalitas. "Walaupun draft sudah dibuat, tapi tidak bisa mendapatkan stempel digital, dan apabila dicek di link di bawah surat itu, itu akan diketahui bahwa nomor surat yang dicantumkan di situ tidak dikenal, sehingga surat itu memang tidak memenuhi ketentuan, dengan kata lain tidak sah," ujarnya dalam konferensi pers yang disaksikan secara daring, Rabu (26/11).
Menurutnya, sistem administrasi digital PBNU sudah dirancang memastikan hanya dokumen valid yang bisa terbit dan langsung dikirim ke penerima melalui platform resmi. Ia menambahkan bahwa dokumen resmi seharusnya diterima melalui platform Digdaya NU, bukan via pesan berantai seperti WA.
Gus Yahya juga menolak keputusan rapat harian Syuriyah yang disebut-sebut menjadi dasar pemberhentian dirinya. Ia mengkritik keras proses rapat tersebut. "Prosesnya tidak dapat diterima karena hanya melontarkan tuduhan-tuduhan dan melarang saya untuk memberikan klarifikasi, tapi kemudian langsung menetapkan keputusan," ucapnya.
Menurutnya, keputusan itu bukan hanya cacat prosedur, tetapi juga melampaui kewenangan. "Keputusan untuk memberhentikan itu juga melampaui wewenang rapat harian Syuriyah. Karena itu tidak bisa memberhentikan siapa pun, apalagi memberhentikan Ketum," jelasnya.
Ia menekankan bahwa jabatan dirinya hanya dapat diganti melalui mekanisme tertinggi organisasi. Gus Yahya juga mengingatkan bahwa tidak ada satu pun pejabat NU yang memiliki kekuasaan tanpa batas.
"Tugas dan wewenangnya diatur oleh konstitusi organisasi, jadi tidak bisa sembarangan," ujarnya. (Mir/P-1)
Najib menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah meredakan ketegangan dan mendorong tercapainya islah atau rekonsiliasi di tubuh PBNU.
Lili Romli menekankan bahwa konflik yang berlarut-larut ini harus segera diakhiri karena tidak elok bagi organisasi yang dihuni oleh para kiai dan ulama.
Gus Yahya menegaskan bahwa satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikan dinamika internal organisasi adalah melalui permusyawaratan tertinggi, yakni muktamar.
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) merespons rapat pleno yang diinisiasi oleh Syuriyah PBNU di Hotel Sultan, Jakarta, pada Selasa (9/12)
Persoalan internal yang muncul di tubuh PBNU, perdebatan mengenai tata kelola, serta polemik yang melebar ke ruang publik telah menimbulkan kegaduhan yang merugikan organisasi.
Ia menyebut, dalam forum tersebut ia memberikan penjelasan serta dilengkapi dengan dokumen. Pihaknya berharap dari hasil pertemuan ini menjadi awal yang baik.
rekonsiliasi dinilai rasional untuk mengakhiri konflik PBNU. Pengamat politik dari UIN Jakarta Adi Prayitno menilai, kesepakatan menggelar Muktamar PBNU bersama dua kubu
Rapat Konsultasi Syuriyah PBNU bersama Mustasyar PBNU di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Kamis (25/12), menyepakati penyelenggaraan Muktamar PBNU ke-35
KEMELUT di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) hingga kini masih menjadi perbincangan.
KONFLIK dualisme PBNU kian meruncing menyusul penetapan Zulfa Mustofa sebagai Pejabat (Pj) Ketua Umum
Lili Romli menekankan bahwa konflik yang berlarut-larut ini harus segera diakhiri karena tidak elok bagi organisasi yang dihuni oleh para kiai dan ulama.
Gus Yahya menegaskan bahwa satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikan dinamika internal organisasi adalah melalui permusyawaratan tertinggi, yakni muktamar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved