Headline
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
Sekitar 6.198 calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari berbagai instansi pemerintahan mengikuti acara Presidential Lecture bersama Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Istora Senayan Jakarta, Rabu (24/7). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menggelar Presidential Lecture II setelah sebelumnya di 2018, dengan tema ‘Sinergi untuk Melayani’ di Istora Senayan, Jakarta (24/07).
Pada kegiatan Presidential Lecture II, Kementerian PAN-RB memberikan beberapa penghargaan bagi CPNS. Salah satunya diberikan kepada CPNS Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yakni Siti Riza Azmiyati, Penyuluh Keluarga Berencana, Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah.
Siti Riza Azmiyati mendapatkan penghargaan sebagai CPNS dengan nilai tertinggi SKD (Seleksi Kompetensi Dasar) nasional dengan nilai 444. Perempuan kelahiran Tegal, 22 Januari 1991 tersebut adalah sarjana strata 1 lulusan Universitas Negeri Semarang tahun 2014 yang mendaftar seleksi CPNS BKKBN melalui formasi umum. Ia juga merupakan wisudawan terbaik jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang tahun 2014.
”Dari awal saya memang berniat utk menjadi PNS, karena saya melihat PNS adalah jalan hidup yang mulia, mengabdikan dan mendedikasikan diri bagi masyarakat, dan saya ingin jadi bagian dari orang-orang hebat tersebut,” ungkap Riza saat dihubungi Humas BKKBN Kamis, (25/07).
“Jauh-jauh hari sebelum proses seleksi, saya mempelajari tes SKD, baik dari buku maupun internet. Saya membiasakan diri dengan tipe-tipe soal SKD, seperti TIU (Tes Intelegensi Umum) yg biasanya mempunyai pola-pola soal tertentu dan menguji logika serta analisis," kata Siti Riza.
"Dan juga TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) yg diharuskan memahami tentang sejarah bangsa, falsafah bangsa, Pancasila dan UUD 1945, dan sistem kepemerintahan, serta TKP (Tes Karakteristik Pribadi) yg menguji apakah karakter kita sesuai dengan karakter seorang PNS yang berjiwa melayani,” tambah Siti Riza yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara.
Siti Riza yang juga seorang PNS yang bertugas di RSUD Slawi, Tegal, menyampaikan, “Saya memilih penyuluh KB karena saya senang bertemu orang baru, lebih senang lagi jika bisa membantu mereka, saya bahagia bila bisa sharing dengan rekan, mendengarkan masalah-masalah mereka,"
"Saya juga berdiskusi solusi-solusi yang kira-kira bisa mereka pilih, dan apabila mereka telah memutuskan dan merasa pilihannya tepat, saya juga merasa lega karena bisa membantu. Itu yang saya lihat di posisi penyuluh KB..” Tegas Riza yang selama kuliah di Universitas Negeri Semarang (UNNES) aktif di organisasi KSR (Korps Sukarela) PMI UNNES.
“Menurut saya menjadi Penyuluh merupakan pekerjaan mulia dan mengasyikan, mengasyikan karena bisa langsung bertemu masyarakat, mengetahui sisi berbeda dari suatu perilaku masyarakat yang mungkin perlu diperbaiki, dan bersama dengan masyarakat," papar Siti Riza.
"Kami juga memperbaiki hal tersebut dengan pendekatan-pendekatan personal maupun komunitas, mulia karena bisa terjun langsung menemui masyarakat, memberi edukasi tentang kesehatan dan mendorong masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidupnya.” tambah Siti Riza yang sebelumnya pernah bekerja hingga tahun 2017 di sebuah klinik vaksinasi di Jakarta Pusat.
Penyuluh KB adalah ujung tombak Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di lini lapangan. Saat ini diseluruh Indonesia jumlahnya hanya 14.169 orang, jumlah ini masih kurang ideal karena seharusnya seorang Penyuluh KB maksimal membawahi 2 Desa.
Tantangan Program KKBPK saat ini masih tinggi. Meskipun angka Total Fertility Rate (TFR) sudah mengalami penurunan dari 2,6 menjadi 2,4 pada tahun 2017 setelah mengalami stagnansi selama 10 tahun terakhir, namun tantangan-tantangan lainnya seperti capaian pemakaian kontrasepsi modern, kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan pada akhir tahun 2019 nanti.
Selanjutnya tantangan-tantangan para Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB sebagai sumber informasi dan edukasi untuk Pasangan Usia Subur (PUS), keluarga dan masyarakat tentang Program KKBPK juga masih tinggi, seperti tingkat pengetahuan dan pemahaman PUS tentang jenis metode kontrasepsi modern, Pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga, remaja yang mengakses Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan seterusnya juga perlu didorong agar tercapai sesuai target. (OL-09)
Kehadiran UU No 20 Tahun 2023 sebagai UU ASN baru mencabut UU ASN lama, yaitu No 5 Tahun 2014.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pemerintah akan mengumumkan keputusan percepatan pengangkatan CPNS dan CPPPK.
Merespons itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengeklaim bahwa sudah memiliki solusi terkait permasalahan tersebut.
PENGAMAT Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah mengemukakan tidak ada urgensi dari pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan CPNS 2024.
BKN membuka peluang untuk membantu calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 yang terlanjur mengundurkan diri atau resign agar kembali bekerja secara sementara di perusahaan lamanya.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf meminta pemerintah untuk mencari solusi untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 terlanjur resign
KB pascapersalinan penting karena memiliki peran strategis dalam membantu ibu menjaga kesehatan reproduksinya setelah melahirkan.
"Apa yang dikerjakan pemerintah hari ini adalah semangat keadilan dan membuka ruang juga untuk laki-laki dalam partisipasi (keluarga berencana),"
Budi mengatakan tren #KaburAjaDul hanya sekadar luapan sesaat. Banyak masyarakat belum mengetahui prosedur panjang yang perlu ditempuh apabila ingin menjadi penduduk tetap di luar negeri
Salah satu kunci keberhasilan yang membawa Bali, termasuk Bangli, terdepan dalam penanganan stunting adalah gotong royong.
Rebranding logo baru, menurut menteri Wihaji, mengikuti perubahan nomenklatur BKKBN menjadi Kemendukbangga/BKKBN berdasarakan Peraturan Presiden Nomor 180 dan 181 Tahun 2024.
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemenpora, serta Kementerian Komdigi mengkampanyekan peringatan Hari AIDS Sedunia dan gerakan antijudi online.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved