Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Tahun lalu, pemerintah melalui Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) turut menyalurkan dana bantuan untuk pekerja film. Total dana yang digelontorkan adalah Rp116, 881 miliar. Dana tersebut disalurkan ke 125 rumah produksi dan komunitas perfilman baik untuk film panjang, pendek, dokumenter panjang dan pendek.
Dari jumlah tersebut, pemerintah membuat tiga skema bantuan dana PEN film, yang terdiri dari promosi untuk 22 rumah produksi film panjang layar lebar (Rp22 miliar), skema produksi untuk 26 rumah produksi atau komunitas film pendek, dan 27 rumah produksi atau komunitas dokumenter pendek (Rp12,9 miliar). Dan terakhir adalah skema praproduksi yang disalurkan ke 50 rumah produksi untuk 88 proyek film fiksi panjang dan dokumenter panjang (Rp69 miliar).
Tahun ini, dana PEN film pun masih akan tetap hadir. Hal itu terkonfirmasi melalui penuturan Direktur Musik, Film, dan Animasi Kemenparekraf Mohammad Amin di salah satu gelar wicara Akatara 2022. Namun, anggaran yang digelontorkan pun tidak sebanyak tahun lalu.
Tahun ini pemerintah menyediakan Rp75 miliar untuk pekerja film dan hanya melalui satu skema, yaitu promosi. Sementara itu, dua skema yang sebelumnya hadir kini dihilangkan. Media Indonesia pun mengonfirmasi kepada Amin mengapa anggaran tersebut turun dan cuma tersedia satu skema bantuan.
“Pengajuan dari Kemenparekraf ke Kemenkeu itu kan butuh waktu. Sehingga yang paling mudah untuk dilakukan itu ya skema promosi. Karena filmnya juga sudah ada, tinggal kemudian pemerintah mendukung promosinya,” kata Amin seusai gelar wicara kepada Media Indonesia di forum pasar film (film market) Akatara 2022 di The Westin Hotel, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, (29/3).
Amin melanjutkan, dengan besaran anggaran Rp75 miliar, setiap rumah produksi akan mendapatkan jatah Rp1,5 miliar. Artinya hanya akan ada kuota untuk sekitar 50 rumah produksi yang bisa mengakses bantuan tersebut. Lalu bagaimana persyaratan dan pengajuannya?
“Sementara ini sedang kami godok. Tentu akan ada submit di website tertentu yang akan kami buat. Nanti akan ada persyaratannya juga, ini sedang digarap. Tentu juga harus sepengetahuan dirjen anggaran. Terkait teknisnya juga akan dibicarakan dengan BPI (Badan Perfilman Indonesia). Mereka kan baru saja punya pengurus baru, jadi nanti akan diatur juga mengenai ini,” lanjut Amin.
Di samping skema bantuan Dana PEN Film yang ditujukan untuk pekerja film komersial, Amin menambahkan saat ini pemerintah juga masih akan mengeluarkan skema bantuan untuk komunitas film di daerah. (M-2)
Pameran ini merefleksikan bagaimana gagasan mahasiswa mulai bergema di luar ruang kuliah dan memasuki industri, komunitas, dan budaya yang lebih luas.
Menurutnya, ada lima hal yang ditekankan bagi peserta yakni multimedia dan broadcasting, mikrotik, psikologi pendidikan, teknologi artificial intelligence (AI), dan jurnalistik.
Sebuah lembaga vokasi perfilman, B Film School, berkomitmen melahirkan banyak sumber daya manusia (SDM) di bidang industri perfilman.
PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) terus menunjukkan komitmennya dalam menjangkau generasi muda Indonesia melalui dukungan pada industri kreatif, khususnya musik.
Kehadiran hasil karya program PKW Tekun Tenun ini sekaligus menunjukkan dukungan nyata Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi PKPLK dalam pengembangan industri kreatif nasional.
Konser ini bagian dari Dvisvara Annual Recital Series, platform eksklusif bagi mahasiswa UIC College dalam menampilkan pencapaian artisitik dan akademik mereka.
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
apresiasi keberhasilan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan anggaran negara sebesar Rp300 triliun dari potensi penyelewengan
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved