Platform Streaming belum Bisa Gantikan Bioskop

SURAT Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) tentang Panduan Teknis Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Bidang Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif yang dikeluarkan pada 2 Juli 2020 menjadi angin segar bagi sektor perfilman. SKB tersebut mencakup protokol beroperasinya bioskop hingga protokol produksi audio visual.

Sejurus dengan SKB itu, Dewan Pengurus Pusat Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) memutuskan untuk membuka serentak bioskop di Tanah Air pada 29 Juli 2020. Ketua Asosiasi Produser Film Indonesia (Aprofi), Edwin Nazir, menyambut baik dua kebijakan itu karena menyangkut dua hal amat penting bagi bangkitnya perfi lman, yakni kegiatan ekshibisi yang mendatangkan revenue dan kegiatan syuting.

Namun, seberapa jauh kebangkitan itu dapat mengembalikan target-target industri perfilman dan mengapa pula perfilman kita masih sangat bergantung pada bioskop? Berikut petikan wawancara Media Indonesia dengan Edwin di Jakarta, Selasa (7/7):

Sejauh mana pandemi ini mengubah target-target dari industri film, potensi kerugian ekonominya seperti apa?

Dua tahun belakang ini penonton kita selalu di atas 50 juta. Maka itu, awalnya (sebelum pandemi) prediksi tahun ini lebih besar lagi, bisa mencapai 60 juta penonton. Jika katakanlah angka itu dibagi 12 bulan, sampai pertengahan Juli ini, kasarnya bisa jadi kita kehilangan potensi 17,5 juta penonton.

Penonton kita pada Januari-Februari lalu bagus sekali jika dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya. Setidaknya ada tiga fi lm yang mencapai lebih dari satu juta penonton. Sekarang berubah semuanya. Dari yang seharusnya tayang, jadi tertunda. Yang sedang berproduksi, terpaksa terhenti.

Soal jumlah judul film?

Jika dua tiga tahun terakhir ini jumlah judul film yang beredar ada sekitar 120-125-an judul film, dengan asumsi pandemi, tigaempat bulan ini ada 30-40 judul yang terkena efek. Bisa jadi, film akhir nya tertunda, mundur hingga tahun depan. Teman-teman di Aprofi dan asosiasi lain, kemarin, juga fokus mencoba fundraising untuk teman yang terdampak. Sebagian besar pekerja film ialah pekerja lepas, jadi saat pandemi ikut berhenti pekerjaannya.

Selain dampak ekonomi, juga bisa dikatakan film-film menjadi kehilangan momentum. Seperti fi lm-fi lm yang mau tayang menjelang Idul Fitri kemarin, akan repot mencari momentumnya lagi.

Sumber: filmindonesia.or.id

 

Bagaimana dengan proses kembali syuting karena sudah ada SKB dua menteri?

Tapi kondisinya belum seperti sebelumnya. Ada potensi kenaikan bujet produksi sekitar 5%-10%. Secara, ada syarat tes kesehatan, pembatasan penumpang kendaraan, dan kalau ada hotel. Lalu, misal ada swab test untuk satu produksi, dengan perumpamaan 100 orang kru, dengan biaya swab test Rp900 ribu per orang, itu sudah Rp90 juta untuk tes.

Selain menjalankan beberapa protokol kesehatan, yang menjadi perhatian juga ialah kesiapan mental agar semua kembali nyaman saat bekerja. Memang adaptasi dan kebiasaan baru harus dicoba dijalankan. Ini tantangan, kita lihat sambil berjalan.

 

Untuk penayangan film di bioskop bagaimana, apakah mengikuti daftar antrean film saja?

Ini seperti memulai tahun baru lagi, restart. Misal, fi lm yang tadinya ingin tayang pada Agustus, sekarang sudah tidak mau lagi. Bisa jadi karena momentumnya sudah berbeda. Jadi, kami lakukan penjadwalan ulang.

Bioskop juga kooperatif dengan para produser untuk susun bareng jadwal. Dengan protokol bioskop hanya 50% penonton dari jumlah kursi, ini juga berdampak pada jumlah film yang tayang. Jadi, dari diskusi kami beberapa waktu lalu, direncanakan jumlah film tidak sebanyak dulu di setiap periodenya. Ada juga usulan jumlah tayang sebuah fi lm yang dulunya bisa lima kali per hari, kini belum tentu.

Dampak positif dari ini ialah kita jadi saling solider, tidak bisa lagi menggunakan ego karena perhatian utama kami ialah mengembalikan kepercayaan penonton ke bioskop. Itu harus dimunculkan kembali dengan prosedur yang benar dan para pelaku usaha bioskop juga menyiapkan fasilitasnya agar sesuai protokol.

Mengapa masih sangat bergantung dengan bioskop? Mengapa tidak menggunakan platform daring over the top (OTT) sebagaimana sudah sangat lumrah di luar negeri?

Secara revenue, OTT memang belum sebanding dengan film rilis dan beredar di bioskop. OTT menggantikan peran dvd atau seperti home video. OTT menjadi jendela kedua, jendela utama tetap bioskop. Memang ada beberapa fi lm yang penayangannya lngsung ke OTT. Ini biasanya film yang memang secara kalkulasi targetnya di bioskop tidak terlalu besar.

Potensi pendapatan bioskop, katakanlah untuk satu tiket, produser dan filmnya mendapat pembagian Rp18 ribu. Kalau 100 ribu penonton, sudah Rp1,8 miliar. Itu untuk 100 ribu penonton, tentu akan semakin baik kalau jumlah penontonnya mencapai box office. Jadi, dengan hitungan meraih penonton dengan angka minimal saja, potensi mengembalikan uang produksi dan promosi cukup baik. Sementara itu, OTT, meski range-nya berbeda-beda, tidak sebesar potensi pendapatan dari penjualan tiket di bioskop.

Ke depan, bagaimana adaptasi di era pandemi ini mengubah konten film?

Kalau untuk konten filmnya, menurut saya, akan tetap sama. Mungkin, untuk beberapa kasus, film dibuat dengan minim ansambel. Namun, pasti teman-teman produser punya cara kreatif untuk tetap mempertahankan konsep dari cerita mereka. Justru penyesuaiannya ialah berada pada skema produksinya.

Bagaimana sebenarnya selama ini peta kekuatan investor industri perfilman Indonesia?

Industri film belum bankable. Tidak bisa mendapatkan pendanaan dari institusi keuangan, seperti bank, karena dianggap berisiko tinggi. Maka itu, mayoritas pendanaannya ialah investasi swasta (private capital), yakni perusahaan atau perseorangan.

Sumber pendanaan lain, untuk beberapa jenis tertentu, ada sponsor, tapi ini tidak bisa menutupi semua biaya produksi. Lalu ada juga venture capital untuk film. Ini memang belum banyak, tetapi ke depannya akan tumbuh.

Kerja sama antara studio besar, ini sekarang juga sudah lazim dilakukan. OTT juga membuka peluang kerja sama di awal, bahkan sebelum produksi untuk berinvestasi di suatu produksi film. Dari hibah juga biasanya masih jadi incaran film-film yang berlaga di festival. Sekarang, sejak industri film tidak lagi di daftar negatif investasi, masuk investasi asing di film. Bentuknya bisa production company atau studio, seperti yang dilakukan Fox dengan Wiro Sableng, atau CJ (asal Korea) yang beberapa kali ikut memproduksi film Indonesia. Petanya sejauh ini masih seperti itu, paling dominan memang masih berasal dari private capital.

Selain tadi sudah ada SKB dua menteri, apa lagi yang diharapkan dari pemerintah untuk membantu industri film bertahan di masa pandemi?

Misalnya nanti setelah pulih kembali, pajak yang didapat dari film sebagian besar difokuskan untuk pengembangan. Dikembalikan untuk pengembangan industri filmnya. Misalnya, seperti pajak tontonan itu kan perdaerah. DKI Jakarta yang sudah menerapkan melalui pergub. Jadi, dengan pajak hiburan 10%, diambil 50%-nya untuk dikembalikan ke produser supaya terus produksi lagi.

Itu pola yang bagus. Pajak untuk film dipakai untuk fi lm lagi. Pola itu yang perlu diterapkan di daerah-daerah lain. Bisa digunakan untuk grant, pendidikan film, atau seperti keringanan sewa lokasi. Pola ini juga yang dilakukan di banyak negara lain.

Lalu, jika wacana dana perwalian (endowment fund) oleh pemerintah jadi dijalankan, ini bagus banget. Contoh lainnya ialah Korea yang punya dana untuk diberikan kepada produser asing yang ingin syuting di Korea. Sinopsis dan skenarionya dikurasi dulu dan kalau layak, akomodasi ditanggung Korea. Imbal baliknya, ya pasti promosi.

Itu kan pemikiran yang sangat maju. Dananya dapat dari mana? Ya, itu termasuk dari pajak juga filmnya akan berputar. Di kita, perlu ada terobosan seperti itu. (M-1)

_________________________________________________

BIODATA EDWIN NAZIR

Tempat, tanggal lahir
Jakarta, 11 September 1974

Jabatan
Ketua Asosiasi Produser Film Indonesia (Aprofi) 2019-2022

Jabatan sebelumnya
Komisioner Badan Perfilman Indonesia (BPI) 2014-2017

Film
The Science of Fictions (2019), Dreadout (2019), dan 9 Summers 10 Autumns (2013).