Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
Untuk mendorong daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Bentoel Group meluncurkan program Bangun Karya, sebuah inisiatif sosial yang berada di bawah payung program Bentoel Bangun Bangsa. Program tersebut dimulai di Nusa Tenggara Timur, pada akhir Mei lalu dan berlangsung hingga dua bulan ke depan.
Program Bangun Karya menyasar UMKM yang bergerak di industri makanan dan minuman olahan. Melalui kerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) setempat, Bentoel Group memberikan serangkaian pelatihan cara produksi yang baik kepada para peserta. Pendampingan dilakukan sampai peserta mendapatkan lisensi dari BPOM.
Sosialisasi tahap pertama diikuti lebih dari 400 peserta dari berbagai kota di Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, akan dilakukan penyaringan untuk diambil 30 UMKM utama yang akan mendapatkan sesi pelatihan dan pendampingan intensif.
Baca juga : Pembinaan UMKM Wujud Dukungan KPP untuk Tingkatkan Ekonomi Warga
Dengan adanya pelatihan dan asistensi sertifikasi BPOM, Bentoel Group berharap kualitas UMKM di NTT bisa meningkat sehingga produk mereka mendapatkan kepercayaan lebih besar dari konsumen.
"Pada akhirnya, itu membantu mereka memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan," ujar Head of Corporate and Regulatory Affairs Bentoel Group Dian Widyanarti melalui keterangan ertulis, Minggu (3/6).
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melkiades Laka Lena, yang hadir pada pembukaan program Bangun Karya, menyampaikan apresiasi. Ia menilai program itu dapat memberikan dampak
positif bagi kemajuan UMKM di NTT. Melki pun berharap kegiatan tersebut dapat direplikasi di daerah lain.
“Saya sangat mengapresiasi program inisiatif sosial ini. UMKM sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional perlu didukung dan diarahkan supaya produk yang dihasilkan dapat berkembang optimal dan memiliki daya saing yang tinggi. Saya berharap program ini dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain untuk turut serta dalam pengembangan UMKM di Indonesia,” ucap Melki. (Z-11)
GUBERNUR NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengungkap potensi dampak serius terhadap sekitar 9 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemprov NTT.
KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) mengawal proses pemulangan 13 korban dugaan TPPO asal Jabar yang ditemukan di Kabupaten Sikka.
Dalam perkara ini, penyidik Polres Belu menerapkan Pasal 473 ayat (4) KUHP sebagaimana disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
Sulianto Indria Putra, melalui komunitas TWS, menginisiasi bantuan finansial dan dukungan materi yang dirancang untuk bersifat jangka panjang, bahkan seumur hidup bagi para guru tersebut.
Polres Belu ungkap kronologi kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di Atambua, NTT.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat akan mendampingi 12 warga Jabar dalam menghadapi kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Langkah strategis ini diambil guna menangkap peluang investasi global dan mendorong transformasi kawasan menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Wisudawan ini juga dibekali dengan pendalaman berupa integritas, kepedulian, dan kemampuan beradaptasi untuk menghadapi dunia profesional.
Wamen UMKM Helvi Moraza menegaskan pentingnya penguatan ekosistem usaha, konektivitas rantai pasok, serta digitalisasi layanan agar UMKM
Sertifikasi yang merupakan syarat fundamental guna memasuki pasar kerja global, akan dimaksimalkan supaya bisa dilakukan di dalam negeri.
AI telah berevolusi dari teknologi pendukung menjadi fondasi strategis dalam membangun daya saing brand.
Survei ini juga menunjukkan lebih dari 80% pelaku UMKM menilai layanan pengiriman on-demand dengan harga terjangkau berperan penting dalam menjaga efisiensi dan daya saing bisnis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved