Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
BAGI banyak pelancong, internet menjadi sumber utama dalam merencanakan perjalanan—mulai dari mencari tiket pesawat terbaik, rekomendasi hotel, hingga mengetahui persyaratan visa suatu negara. Namun, bagi komunitas LGBTQ+, merencanakan perjalanan tidak hanya soal kenyamanan, tetapi juga soal keselamatan.
Biasanya, warga Amerika Serikat dapat mengakses situs web Departemen Luar Negeri AS untuk melihat status keamanan negara tujuan mereka, dengan kategori mulai dari "Level 1: Lakukan Tindakan Pencegahan Normal" hingga "Level 4: Jangan Bepergian." Namun, sistem peringatan ini juga berlaku sebaliknya.
Kini, sejumlah negara telah mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warganya yang ingin mengunjungi Amerika Serikat, khususnya bagi mereka yang berasal dari komunitas LGBTQ+.
Pada 2023, setelah berbagai insiden kekerasan senjata api di AS, negara-negara seperti Jepang, Australia, dan Kanada memberikan peringatan kepada warganya terkait risiko keamanan.
Kini, sejumlah negara Eropa mulai memperingatkan warganya—terutama mereka yang transgender, non-biner, atau memiliki paspor dengan kategori gender ketiga—tentang potensi diskriminasi dan hambatan hukum yang bisa mereka hadapi saat bepergian ke Amerika Serikat.
Di bawah pemerintahan Donald Trump, beberapa kebijakan baru telah diterapkan yang berdampak langsung pada komunitas LGBTQ+, antara lain:
Dengan perubahan kebijakan ini, wisatawan LGBTQ+ perlu mempertimbangkan beberapa faktor sebelum mengunjungi Amerika Serikat:
Denmark tengah berselisih dengan Amerika Serikat setelah Presiden Trump menyatakan keinginannya untuk mengambil alih Greenland, wilayah yang berada di bawah kendali Denmark. Pemerintah Denmark memperingatkan warganya bahwa perjalanan ke AS bisa menjadi tantangan.
"Jika Anda memiliki penanda gender X di paspor atau telah mengubah gender, disarankan untuk menghubungi Kedutaan Besar AS sebelum bepergian untuk mendapatkan panduan lebih lanjut."
Bulan lalu, pemerintah Finlandia mengeluarkan peringatan perjalanan ke AS, menyatakan bahwa: “Jika gender yang tertera di paspor pemohon tidak sesuai dengan gender saat lahir, otoritas AS mungkin akan menolak permohonan izin perjalanan atau visa.”
Selain itu, warga Finlandia diperingatkan memiliki visa atau ESTA yang valid tidak menjamin akses masuk ke AS, karena keputusan akhir berada di tangan petugas perbatasan.
Pada Januari lalu, Jessica Brösche, seorang seniman tato asal Jerman, ditahan di perbatasan AS saat masuk dari Meksiko dan akhirnya dideportasi setelah beberapa minggu. Kasus ini menjadi berita besar di Jerman, terutama karena Friedrich Merz, kandidat kuat Kanselir Jerman berikutnya, telah menyatakan Eropa perlu “memerdekakan diri” dari pengaruh AS.
Namun, dalam peringatan perjalanan terbarunya, Jerman lebih menyoroti isu identitas gender daripada masalah terkait perjalanan melalui Meksiko. “Wisatawan yang memiliki tanda gender ‘X’ atau yang gendernya saat ini berbeda dari gender saat lahir harus menghubungi kedutaan AS di Jerman sebelum berangkat untuk mengetahui persyaratan masuk yang berlaku.”
Pemerintah Irlandia mengeluarkan peringatan bagi warganya yang ingin mengajukan visa waiver ESTA ke AS. “Otoritas AS telah menyatakan gender yang dicantumkan dalam formulir harus sesuai dengan jenis kelamin biologis saat lahir.”
Pemerintah juga menyarankan warga Irlandia yang gendernya di paspor berbeda dari gender lahir mereka untuk menghubungi Kedutaan Besar AS di Dublin guna mendapatkan informasi lebih lanjut.
Meski belum ada laporan warga Belanda yang ditolak masuk AS, pemerintah telah mengeluarkan peringatan bahwa: “Saat mengajukan ESTA atau visa, Anda harus mencantumkan gender yang sesuai dengan jenis kelamin saat lahir.”
Selain itu, catatan di laman perjalanan Belanda untuk AS menyebutkan sejumlah negara bagian telah mengesahkan undang-undang yang berdampak negatif bagi komunitas LGBTQ+, termasuk pembatasan akses layanan kesehatan.
Bagi warga Portugal yang ingin bepergian ke AS, pemerintah mereka mengingatkan: “Memiliki ESTA atau visa tidak menjamin hak masuk otomatis ke AS. Keputusan akhir selalu berada di tangan petugas perbatasan saat tiba di wilayah Amerika Utara.”
Untuk menghindari masalah komunikasi, wisatawan disarankan untuk menyiapkan bukti tiket pulang dan menghindari pernyataan yang tidak benar tentang tujuan perjalanan mereka.
Selain itu, pemerintah Portugal juga menekankan warga non-biner hanya dapat memilih ‘laki-laki’ atau ‘perempuan’ dalam formulir imigrasi, sehingga mereka harus mencantumkan jenis kelamin yang diberikan saat lahir.
Bagi wisatawan dari negara-negara tersebut, menghubungi kedutaan AS sebelum perjalanan kini menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran masuk ke Amerika Serikat. (CNN/Z-2)
perluasan kesempatan kerja ke luar negeri amat penting. Namun, pendekatan pemerintah seharusnya lebih manusiawi dan berkeadilan.
Kesepakatan ini diharapkan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global serta membuka akses lebih luas ke pasar Eropa.
Tungkot menjelaskan salah satu aspek penting dalam EUDR adalah penetapan batas waktu (cut-off date) deforestasi yaitu tahun 2020.
Presiden Emmanuel Macron menyerukan agar negara-negara Eropa mengurangi ketergantungan ganda terhadap Amerika Serikat dan Tiongkok.
Gelombang panas ekstrem melanda Eropa. Spanyol dan Inggris mencatat rekor suhu tertinggi.
Gelombang panas ekstrem melanda sebagian besar wilayah Eropa. Shun mencapai pertengahan 40 derajat celsius.
Militer AS mengumumkan pemimpin senior ISIS Dhiya’ Zawba Muslih al-Hardani dan kedua putranya tewas dalam serangan di Suriah.
Prancis jadi negara berkekuatan besar pertama di Eropa yang menyatakan secara terbuka niatnya mengakui Palestina.
AS menuduh Hamas tidak menunjukkan keseriusan dalam merespons proposal gencatan senjata yang telah dibahas selama lebih dari dua pekan.
Skema kerja sama merupakan bagian dari kesepakatan tarif timbal balik antara kedua negara.
PEMERINTAH Indonesia dan Amerika Serikat telah sepakat untuk menyusun protokol keamanan dalam menjaga data pribadi warga negara Indonesia (WNI)
Hingga kini Amerika Serikat belum memiliki undang-undang perlindungan data pribadi yang setara dengan regulasi Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved