UNDP Sebut Indonesia Perlu Indeks Inklusivitas Digital yang Andal

UNITED Nations Development Programme (UNDP) Indonesia merilis publikasi kebijakan (policy volume) baru yang berjudul “Bright Prospect, Lingering Shadows: Towards an Inclusive Digital Transformation in Indonesia (Prospek Cerah, Dibayangi Ketimpangan: Menuju Transformasi Digital Inklusif di Indonesia).” 

Laporan tersebut menyoroti tiga tantangan kritis yang, jika tidak ditangani, dapat memperburuk ketimpangan dan kesenjangan sosial masa depan digital Indonesia. Ketiga tantangan tersebut meliputi kesenjangan digital, isu seputar hak dan etika digital, serta risiko polarisasi.

Seiring dengan upaya Indonesia untuk mencapai masa depan digital yang lebih inklusif dan berkeadilan, ketiga tantangan ini harus segera diatasi. 

Baca juga : Membangun Masa Depan Keuangan Digital Indonesia yang Aman dan Inklusif

Publikasi kebijakan ini menawarkan sejumlah rekomendasi bagi semua pemangku kepentingan terkait, mulai dari pemerintah hingga mitra pembangunan, think tank, dan kelompok masyarakat sipil untuk menangani dan mengatasi berbagai permasalahan tersebut.

Rekomendasi yang diberikan termasuk mempersempit kesenjangan akses digital di provinsi-provinsi di Indonesia bagian timur dan wilayah-wilayah yang kurang terlayani, menjaga keamanan data pribadi dan memastikan penggunaan algoritma yang etis, menyediakan program literasi digital yang tepat sasaran bagi komunitas-komunitas yang termarjinalisasi, memberdayakan kaum muda dan masyarakat umum untuk melawan disinformasi, serta menetapkan Indeks Inklusivitas Digital yang dapat membantu merangkum berbagai dimensi transformasi digital, termasuk akses digital, literasi, perlindungan data, dan kriteria lain yang memerlukan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan.

Pada acara peluncuran publikasi ini, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria membahas visi pemerintah dan tantangan yang sedang dihadapi dalam mencapai inklusivitas digital. 

Baca juga : Bekali UMKM Kecakapan Digital Turunkan Kesenjangan

Nezar mengatakan, “Transformasi digital bukan sekadar pilihan; ini adalah jalan menuju masa depan digital Indonesia. Indonesia telah menetapkan target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, dan salah satu cara untuk mencapainya adalah melalui investasi yang signifikan di sektor Teknologi dan Informasi. Itulah sebabnya kami berkomitmen penuh dalam mencapai tujuan ini. Namun, tantangan tetap ada, khususnya
kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan." 

"Menanggapi hal ini, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital, telah mengembangkan strategi digital komprehensif yang berfokus pada ekonomi digital, masyarakat digital, tata kelola digital, dan infrastruktur digital. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi saya kepada UNDP yang telah meluncurkan publikasi kebijakan ini, yang kami yakini juga akan berkontribusi pada rencana pemerintah Indonesia,” lanjutnya.

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono lebih lanjut menekankan pentingnya transformasi digital yang inklusif di sektor kesehatan, dengan menyoroti contoh-contoh seperti keberhasilan kolaborasi yang sedang berlangsung dengan UNDP tentang Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik (SMILE), yang telah memanfaatkan kekuatan digitalisasi untuk memantau suhu vaksin secara real-time, meningkatkan jangkauan distribusi, dan memastikan pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Baca juga : Kebutuhan Data Center di Indonesia Terus Meningkat

Kepala Perwakilan UNDP Indonesia Norimasa Shimomura menggarisbawahi pesan utama dari publikasi kebijakan. 

“Kita perlu mengatasi kesenjangan digital, memperkuat standar etika, dan melawan polarisasi dengan memanfaatkan transformasi digital bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pemberdayaan perempuan di ruang digital juga penting untuk mempercepat kemajuan Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Meskipun kesenjangan gender dalam akses digital semakin menyempit, perempuan lanjut usia dan mereka yang berpendidikan rendah masih menghadapi tantangan signifikan untuk mendapatkan akses dan literasi digital. Kita perlu memastikan perempuan dapat berpartisipasi dan memberikan kontribusi dengan lebih berarti terhadap transformasi digital di Indonesia,” ujar Shimomura.

Rekomendasi yang disajikan berdasarkan pada temuan utama yang dihasilkan dari kolaborasi UNDP dengan para ahli bidang transformasi digital untuk mengungkap berbagai tantangan kritis, termasuk:

Baca juga : Menteri Luhut Kunjungi PERURI, Tinjau Area Kerja INA DIGITAL Sebagai Tempat Berkumpulnya Talenta Digital Anak Bangsa

Kesenjangan Akses Digital 

Pada 2022, penggunaan internet di Jakarta mencapai 84,7% untuk penduduk berusia lima tahun ke atas, dibandingkan dengan hanya 26,3% di Papua, yang menunjukkan adanya kesenjangan antar-wilayah yang besar. 

Rumah tangga perkotaan memiliki tingkat penetrasi internet sebesar 90,9%, sementara daerah perdesaan tertinggal di 80,5%.

Kesenjangan Gender dan Usia 

Pada 2022, kesenjangan akses internet antara laki-laki dan perempuan berkurang, 63,8% untuk laki-laki dan 63,5% untuk perempuan. Namun, perempuan lanjut usia yang tinggal di daerah perdesaan, dan perempuan dengan pendidikan formal yang lebih rendah masih menghadapi hambatan yang signifikan terhadap akses digital.

Risiko Disinformasi (Hoaks) 

Diperkirakan 82 juta penduduk Indonesia rentan terhadap propaganda digital terutama dalam masa pemilu 2024, khususnya Gen Z yang jumlahnya mencapai 27,94% dari total jumlah penduduk Indonesia.

Polarisasi dan Efek Ruang Gema (Echo Chambers) 

Platform daring dapat memperkuat echo chamber politik, mengisolasi pengguna dalam kelompok yang memiliki pemikiran yang sama,berpotensi memperdalam kesenjangan sosial dan membatasi terciptanya ruang dialog. (Z-1)