Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan Bisman Bakhtiar mengungkapkan PT Vale Indonesia sangat terlambat merealisasi komitmen investasi, terutama di sisi hilirasi nikel.
Pengamat Energi dan Pertambangan, Kurtubi, mendesak pemerintah segera menguasai mayoritas saham PT Vale Indonesia atau bahkan mengambil alih kendali perusahaan secara keseluruhan.
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menilai kepemilikan saham Vale Indonesia sebesar 51% oleh pemerintah Indonesia melalui badan usaha tidak dapat ditawar alias harga mati.
Pemerintah harus berhasil menjadi pemegang saham pengendali di PT Vale Indonesia demi memacu hilirisasi nikel di dalam negeri.
Rencana divestasi saham PT Vale Indonesia kepada pemerintah masih terus bergulir seiring akan berakhirnya Kontrak Karya (KK) perusahaan tersebut pada 2025 mendatang.
MIND ID akan terus melakukan negosiasi dengan pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan mematuhi peraturan yang berlaku.
WAKIL Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Hariyadi menuding mayoritas 20% saham publik PT Vale Indonesia Tbk (INCO) dikuasai oleh perusahaan cangkang atau afiliasi dari Sumitomo Metal Mining Co. Ltd
divestasi 51% saham Vale Indonesia akan menjadi catatan sejarah di era Jokowi karena berhasil ‘membawa pulang’ nikel tanah air
Ini dilakukan dalam rangka mengkonsolidasikan tambang nikel tersebut menjadi milik Indonesia.
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong MIND ID bisa mencaplok lebih banyak lagi saham di perusahaan Vale Indonesia
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved