Pemerintah Harus Kuasai Saham Vale untuk Pacu Hilirisasi Nikel

Pemerintah harus berhasil menjadi pemegang saham pengendali di PT Vale Indonesia demi memacu hilirisasi nikel di dalam negeri.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan kesempatan pemerintah mengendalikan Vale akan berpengaruh pada integrasi antara sektor tambang nikel dengan smelter di Indonesia, khususnya melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Dengan proses tersebut, apabila pemerintah mampu mengendalikan Vale, akan ada integrasi yang memunculkan rantai pasok utuh dari nikel," katanya, Selasa (11/7).

Baca juga: Divestasi Saham Vale Indonesia Harus sesuai Undang-undang

Saat ini, pemerintah masih menyusun rencana terkait upaya divestasi Vale Indonesia seiring dengan berakhirnya Kontrak Karya (KK) perusahaan itu pada 2025. Untuk menjaga kelangsungan bisnisnya, emiten tambang itu perlu memperbarui KK menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari negara.

Pemerintah melalui holding tambang MIND ID baru memegang saham Vale sebesar 20%. Sedangkan pengendali Vale, yakni Vale Canada Limited, mengiasai dengan 43,79%.

Baca juga: MIND ID Pertahankan Komitmen Jadi Pemegang Saham Pengendali Vale

Selanjutnya, Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. memiliki saham sebesar 15,03%. Vale juga telah melepas 20,37% sahamnya ke Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham INCO.

Menurut Bhima, saat ini proses hilirisasi nikel masih belum tuntas. Sebagian besar bijih nikel hanya mampu diolah di dalam negeri menjadi bentuk setengah jadi seperti feronikel dan nikel pig iron. Kemudian, produk tersebut diekspor ke negara tujuan.

Padahal, pemerintah telah menargetkan agar bijih nikel alias nickel ore dapat diolah di Indonesia hingga menjadi barang jadi. Salah satunya sebagai bahan utama produk baterai.
Langkah tersebut diiringi dengan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel pada 2020.

Larangan ekspor tersebut seketika meningkatkan nilai ekspor komoditas tersebut. Pada 2022, misalnya, ekspor produk turunan nikel mencapai US$33,8 miliar. Sebanyak US$14,3 miliar di antaranya dihasilkan dari ekspor besi dan baja.

"Ini adalah kesempatan bagi pemerintah untuk mengintegrasikan hulu dan hilir nikel," tandasnya. (RO/Z-11)