Vale Indonesia Lambat Investasi, Pemerintah Harus Ambil Alih

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bakhtiar mengungkapkan PT Vale Indonesia sangat terlambat merealisasi komitmen investasi, terutama di sisi hilirasi nikel. Vale tercatat sudah melakukan eksplorasi di Tanah Air sejak 1968, namun realisasi investasi secara besar-besaran baru dilakukan beberapa tahun terakhir.

"Vale termasuk yang sudah lama beroperasi. Namun, jika dikatakan terlambat dalam memenuhi komitmen dalam kontrak karya, iya," ujar Bisman kepada wartawan, Rabu (19/7).

Menurutnya, pemerintah perlu tegas dalam menagih komitmen perusahaan pertambangan yang tercantum dalam kontrak karya. Langkah itu diperlukan agar negara dapat memperoleh manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

Baca juga: Komisi VII: Kepemilikan 51% Saham Vale Indonesia oleh Pemerintah Jadi Harga Mati

Bisman menganjurkan agar pemerintah segera mengambil alih Vale melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dalam hal ini Mind Id. Pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk bisa menjadi pengendali emiten berkode INCO tersebut.

"Termasuk bagaimana kesiapan dan kemampuan BUMN untuk mengakuisisi saham Vale atau jika memungkinkan tidak diperpanjang kontrak dengan Vale dan beralih kelola ke BUMN. Jadi lebih baik BUMN fokus dan serius mempersiapkan diri untuk secara penuh mengelola tambang agar kembali ke Ibu Pertiwi," tambahnya.

Baca juga: Pemerintah Harus Kuasai Saham Vale untuk Pacu Hilirisasi Nikel

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir sempat mengungkapkan Vale Indonesia tidak mempercepat investasinya meski telah beroperasi selama puluhan tahun.

Perusahaan baru memperbesar investasi pada pertambangan nikel dalam beberapa tahun terakhir.

"Vale sudah berkecimpung lama di Indonesia, namun tidak mempercepat investasinya, baru sekarang ketika nikel meledak," katanya saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin, (17/7).

Erick menyayangkan langkah Vale memperbesar investasi pada hilirisasi nikel baru dijalankan saat komoditas itu naik daun. Padahal, hilirisasi diperlukan untuk menambah nilai produk ekspor Tanah Air.

"Hilirisasi kita ini terhambat puluhan tahun. Kita mengirim barang mentah ke seluruh dunia. Kapan kita menjadi kaya? Nah, jangan sampai kembali ketika momentum ini besar, baru berlomba-lomba. Ya tidak ada komitmen. Kita harus memiliki target-target untuk kemajuan bangsa kita," terangnya.

Dia mengaku ingin BUMN memiliki porsi saham yang lebih besar di Vale Indonesia. Itu akan membuat pemerintah bisa mengembangkan potensi secara maksimal sehingga Indonesia punya perusahaan tambang besar, yang setara dengan negara-negara lain.

"Kita ingin, jika memungkinkan, BUMN memiliki porsi yang lebih besar di Vale, dan ada relinquish, sehingga juga setara dengan perusahaan-perusahaan pertambangan lain. Namun, ini masih dalam proses negosiasi," jelas Erick.

Ia percaya diri BUMN dapat mengambil alih saham Vale seiring dengan kemampuan keuangan badan usaha plat merah yang sangat mendukung.

"BUMN punya duit, loh. Jangan dibilang BUMN tidak punya duit sekarang. Kita punya net income kurang lebih Rp250 triliun. Jadi ada uangnya," tandasnya. (RO/Z-11)