Berita Terbaru Undang Undang Hari Ini

Pakar Hukum : Khawatir UU Ciptaker Sengsarakan Rakyat Tak Berdasar

Ahli hukum dari Universitas Padjajaran Profesor Romli Atmasasmita menilai kekhawatiran masyarakat terhadap UU Cipta Kerja dinilai tidak berdasar.

Setop Demo, Buruh Siap Ajukan Gugatan UU Cipta Kerja ke MK

KSPI akan mengalihkan konsentrasi ke Mahkamah Konstitusi. KSPI akan mengajukan gugatan terhadap UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Perhutanan Sosial di UU Cipta Kerja Wujud Keberpihakan Pemerintah

Masuknya perhutanan sosial dalam Undang-undang Cipta Kerja (UU CK) atau yang biasa disebut UU Omnibus Law merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah pada masyarakat.

Ratusan Perusuh Aksi Buruh Ditangkap

Massa pun semakin beringas. Aksi lempar-lemparan batu dan bom molotov tak bisa terhindarkan. Di lokasi bentrokan, aparat membalas dengan water cannon dan menembakkan gas air mata

UU No 2/2020 Wujud Kehadiran Negara

Pandemi covid-19 membuat perekonomian menurun tajam pada kuartal II 2020, yakni minus 5,32%. Seluruh komponen perekonomian, dari konsumsi rumah tangga hingga kegiatan ekspor dan impor

Kebut 35 PP dalam Sebulan

Amdal tidak dihapuskan dalam UU Cipta Kerja. Prosesnya bahkan dibuat lebih sederhana sehingga waktu dan biaya yang menjadi lebih efisien.

Pengelolaan Jamsos Terbuka bagi Pembuat UU

Bentuk sistem jaminan sosial merupakan kewenangan sepenuhnya DPR dan presiden untuk menentukan mengaturnya. Model yang akan dikembangkan dapat memilih dari berbagai model yang ada

Investor Sambut UU Cipta Kerja

Undang-Undang Cipta kerja akan memungkinkan masuknya lebih banyak proyek investasi asing langsung.

Kemenag Uji Publik Regulasi Turunan Undang-Undang Pesantren

Uji publik ini akan menjadi dasar pembuatan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) dan Rancangan Peraturan Menteri Agama (RPMA).

UU Cipta Kerja Dorong Perekonomian

Kapolri melarang unjuk rasa menolak pengesahan UU Ciptaker demi mencegah terjadinya kerumunan massa yang berisiko menularkan covid-19.

Kolektor Gugat UU Jaminan Fidusia ke MK

Menurut pemohon, sudah menjadi suatu keharusan bahwa ketika cedera janji atau wanprestasi, pemberi hak fidusia (debitur) menyerahkan objek jaminan fidusia kepada pihak penerima hak fidusia

Senator asal Banten Minta Hentikan Lelang Jabatan Sekjen DPD RI

Anggota DPD asal Banten, Habib Ali Alwi, mengatakan proses lelang jabatan Sekjen DPD RI telah melanggar undang-undang dan tata terib yang berlaku.  

Undang-undang akan jadi Solusi Atas Klaim Hutan Adat

Namun, sebelum RUU disahkan seharunya pemerintah punya peran mengedukasi dan memberikan kesepahaman terkait keberadaan masyarakat hukum adat.

Kepala BPHN : Omnibus Law, Reformasi Penataan Perundang-undangan

 Prof Benny Riyanto mengatakan pembangunan nasional seringkali terhambat tembok regulasi, khususnya di sektor ekonomi, tembok regulasi menjadi momok yang menghambat masuknya investasi.

Berpotensi Lemahkan Hakim, UU MK Digugat

Ada suatu yang bukan tuduhan lagi. Jabatan 15 tahun dikasih ke generasi (hakim MK) yang sekarang, maka itu adalah suatu barter politik.

DPR Ingin Revisi UU BI, Faisal Basri: Akibat Pemahaman Keliru

Dia berpendapat DPR RI memiliki pemahaman yang keliru terkait krisis akibat pandemi covid-19. Ketika perekonomian melambat, persoalannya berada di sektor fiskal dan kementerian teknis

DPR Sahkan RUU MK Menjadi UU

Sebanyak lima poin revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disetujui menjadi UU  pada rapat paripurna DPR.

Ini Tanggapan ATVSI Soal Gugatan RCTI

Ketua Umum Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Syafril Nasution menyebut bahwa perlu adanya kesetaraan perlakuan antara TV konvensional dan TV internet.

Candra Darusman Tegaskan Perlunya Sosialisasi Hak Cipta

Pemahaman mengenai hak cipta sehingga yang dilakukan warganet justru melanggar hak cipta.

DPR Hadiri Sidang Gugatan UU KUP di Mahkamah Konstitusi

Politikus Fraksi Partai Golkar ini menambahkan, jangan sampai kemudian pemerintah merasa sendirian pada saat proses persidangan tersebut.

Mengembalikan Integritas Perguruan Tinggi

Jurus "Bodoh" agar Tidak Terjerat Kasus Hukum dalam Jabatan Publik

Lima Hal Makan Bergizi Gratis

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia