Berita Terbaru Undang-Undang Hari Ini

Menaker: UU Ciptaker Tetap Menjamin Pekerja Outsourcing

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, mengatakan dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja tetap menjamin hak setiap pekerja alih daya/outsourcing.

Kemendikbud Imbau Mahasiswa tidak Ikut Unjukrasa

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud terbitkan Surat Imbauan Pembelajaran Secara Daring dan Sosialisasi UU Cipta Kerja untuk pimpinan perguruan tinggi.

Pembuat Undang-Undang Selalu Perlakukan MK Sebagai Tong Sampah

Tidak bijak sekiranya pembentuk undang-undang terus menjadikan MK sebagai kanal pembuangan terhadap undang-undang yang mendapat penolakan publik.

Jangan Korbankan Diri dan Keluarga

Sebelum vaksin covid-19 selesai diuji coba dan terbukti efektif, tidak ada upaya lebih baik daripada protokol kesehatan.

Jokowi Luruskan Disinformasi UU Ciptaker

Presiden membantah isu penghapusan UMP, cuti pekerja, hingga amdal di dalam UU tersebut.

UU Cipta Kerja tidak Berlaku Bagi Pekerja yang Miliki PKB

Undang-undang Cipta kerja tak akan berlaku bagi pengusaha dan pekerja yang telah memiliki Perjanjian Kerja Besama (PKB) atau peraturan perusahaan (PP).

Pakar Hukum : Khawatir UU Ciptaker Sengsarakan Rakyat Tak Berdasar

Ahli hukum dari Universitas Padjajaran Profesor Romli Atmasasmita menilai kekhawatiran masyarakat terhadap UU Cipta Kerja dinilai tidak berdasar.

Setop Demo, Buruh Siap Ajukan Gugatan UU Cipta Kerja ke MK

KSPI akan mengalihkan konsentrasi ke Mahkamah Konstitusi. KSPI akan mengajukan gugatan terhadap UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Perhutanan Sosial di UU Cipta Kerja Wujud Keberpihakan Pemerintah

Masuknya perhutanan sosial dalam Undang-undang Cipta Kerja (UU CK) atau yang biasa disebut UU Omnibus Law merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah pada masyarakat.

Ratusan Perusuh Aksi Buruh Ditangkap

Massa pun semakin beringas. Aksi lempar-lemparan batu dan bom molotov tak bisa terhindarkan. Di lokasi bentrokan, aparat membalas dengan water cannon dan menembakkan gas air mata

UU No 2/2020 Wujud Kehadiran Negara

Pandemi covid-19 membuat perekonomian menurun tajam pada kuartal II 2020, yakni minus 5,32%. Seluruh komponen perekonomian, dari konsumsi rumah tangga hingga kegiatan ekspor dan impor

Kebut 35 PP dalam Sebulan

Amdal tidak dihapuskan dalam UU Cipta Kerja. Prosesnya bahkan dibuat lebih sederhana sehingga waktu dan biaya yang menjadi lebih efisien.

Pengelolaan Jamsos Terbuka bagi Pembuat UU

Bentuk sistem jaminan sosial merupakan kewenangan sepenuhnya DPR dan presiden untuk menentukan mengaturnya. Model yang akan dikembangkan dapat memilih dari berbagai model yang ada

Investor Sambut UU Cipta Kerja

Undang-Undang Cipta kerja akan memungkinkan masuknya lebih banyak proyek investasi asing langsung.

Kemenag Uji Publik Regulasi Turunan Undang-Undang Pesantren

Uji publik ini akan menjadi dasar pembuatan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) dan Rancangan Peraturan Menteri Agama (RPMA).

UU Cipta Kerja Dorong Perekonomian

Kapolri melarang unjuk rasa menolak pengesahan UU Ciptaker demi mencegah terjadinya kerumunan massa yang berisiko menularkan covid-19.

Kolektor Gugat UU Jaminan Fidusia ke MK

Menurut pemohon, sudah menjadi suatu keharusan bahwa ketika cedera janji atau wanprestasi, pemberi hak fidusia (debitur) menyerahkan objek jaminan fidusia kepada pihak penerima hak fidusia

Senator asal Banten Minta Hentikan Lelang Jabatan Sekjen DPD RI

Anggota DPD asal Banten, Habib Ali Alwi, mengatakan proses lelang jabatan Sekjen DPD RI telah melanggar undang-undang dan tata terib yang berlaku.  

Undang-undang akan jadi Solusi Atas Klaim Hutan Adat

Namun, sebelum RUU disahkan seharunya pemerintah punya peran mengedukasi dan memberikan kesepahaman terkait keberadaan masyarakat hukum adat.

Kepala BPHN : Omnibus Law, Reformasi Penataan Perundang-undangan

 Prof Benny Riyanto mengatakan pembangunan nasional seringkali terhambat tembok regulasi, khususnya di sektor ekonomi, tembok regulasi menjadi momok yang menghambat masuknya investasi.

Mengharap Keampuhan Desain Olahraga Daerah

Nasib Guru Non-ASN dan Upah Minimum Provinsi

Konstitusionalitas Pilkada Langsung

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia