Jumat 09 Oktober 2020, 16:28 WIB

Pakar Hukum : Khawatir UU Ciptaker Sengsarakan Rakyat Tak Berdasar

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Pakar Hukum : Khawatir UU Ciptaker Sengsarakan Rakyat Tak Berdasar

ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Pakar hukum dari Universitas Padjajaran Profesor Romli Atmasasmita.

 

AHLI hukum dari Universitas Padjajaran Profesor Romli Atmasasmita menilai kekhawatiran masyarakat terhadap UU Cipta Kerja dinilai tidak berdasar. Apalagi jika disebut UU yang bertujuan menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya itu dianggap menyengsarakan rakyat.

“Kekhawatiran UU Cipta Kerja menyengsarakan rakyat sangat absurd, tidak memiliki justifikasi filosofis, yuridis, dan sosiologis,” tegas ahli hukum dari Universitas Padjajaran Profesor Romli Atmasasmita, Jumat (9/10).

Sebaliknya, menurut Profesor Romli Omnibus Law RUU Cipta Kerja justru akan berdampak positif. Sebab bisa mengubah budaya buruk korupsi, kolusi, dan nepotisme yang kental dengan jaman orde baru.

“Bahwa UU Cipta Kerja dibentuk justru merujuk pada pengalaman buruk masa lalu sejak orde baru yang masih terjadi sampai saat ini seperti korupsi, maladministrasi, abuse of power, dan suap serta suburnya mafia-mafia berbagai sektor kehidupan bangsa,” kata Prof. Romli.

Selain itu, kata Prof Romli, di dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja juga telah menghilangkan ego sektoral yang selama 75 tahun Indonesia merdeka selalu menghambat efisiensi administrasi.

"Pelayanan di semua sektor kehidupan semuanya (saat ini) telah diterapkan sistem e-govermnent,” ujarnya. (RO/OL-09)

Baca Juga

MI/ M Irfan

Duet Jaksa Agung dan Erick Thohir Wujudkan Komitmen Jokowi Beratas Korupsi

👤Mediaindonesia.com 🕔Kamis 18 Agustus 2022, 20:24 WIB
Dalam pidatonya, Jokowi mengungkapkan bahwa pemberantasan korupsi terus menjadi prioritas...
Dok MI

Bawaslu: Sudah Ada Partai Ajukan Sengketa Proses

👤Indriyani Astuti 🕔Kamis 18 Agustus 2022, 20:23 WIB
Partai yang mengajukan permohonan sengketa, ujar Lolly adalah Partai Berkarya. Terhadap laporan itu, imbuhnya, Bawaslu akan mendalami dan...
ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Lembaga Survei Harus Terdaftar, KPU Siapkan Mekanisme

👤Kautsar Widya Prabowo 🕔Kamis 18 Agustus 2022, 20:22 WIB
Aturan teknis pendaftaran lembaga survei untuk bisa terverifikasi akan diatur di dalam Rancangan PKPU yang kini tengah dimatangkan dengan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya