Headline

Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.

Fokus

Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.

Pakar Hukum : Khawatir UU Ciptaker Sengsarakan Rakyat Tak Berdasar

Mediaindonesia.com
09/10/2020 16:28
Pakar Hukum : Khawatir UU Ciptaker Sengsarakan Rakyat Tak Berdasar
Pakar hukum dari Universitas Padjajaran Profesor Romli Atmasasmita.(ANTARA FOTO/M Agung Rajasa )

AHLI hukum dari Universitas Padjajaran Profesor Romli Atmasasmita menilai kekhawatiran masyarakat terhadap UU Cipta Kerja dinilai tidak berdasar. Apalagi jika disebut UU yang bertujuan menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya itu dianggap menyengsarakan rakyat.

“Kekhawatiran UU Cipta Kerja menyengsarakan rakyat sangat absurd, tidak memiliki justifikasi filosofis, yuridis, dan sosiologis,” tegas ahli hukum dari Universitas Padjajaran Profesor Romli Atmasasmita, Jumat (9/10).

Sebaliknya, menurut Profesor Romli Omnibus Law RUU Cipta Kerja justru akan berdampak positif. Sebab bisa mengubah budaya buruk korupsi, kolusi, dan nepotisme yang kental dengan jaman orde baru.

“Bahwa UU Cipta Kerja dibentuk justru merujuk pada pengalaman buruk masa lalu sejak orde baru yang masih terjadi sampai saat ini seperti korupsi, maladministrasi, abuse of power, dan suap serta suburnya mafia-mafia berbagai sektor kehidupan bangsa,” kata Prof. Romli.

Selain itu, kata Prof Romli, di dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja juga telah menghilangkan ego sektoral yang selama 75 tahun Indonesia merdeka selalu menghambat efisiensi administrasi.

"Pelayanan di semua sektor kehidupan semuanya (saat ini) telah diterapkan sistem e-govermnent,” ujarnya. (RO/OL-09)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Deri Dahuri
Berita Lainnya