Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota.
BADAN Legislasi DPR RI memastikan akan menyerahkan naskah final Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) ke presiden besok. Hal tersebut mengingat batas waktu maksimal 7 hari pasca DPR mengesahkan RUU Ciptaker melalui Sidang Paripurna.
"Iya besok akan diserahkan ke presiden," ungkap Wakil Ketua Baleg dari Fraksi NasDem Willy Aditya saat dihubungi di Jakarta, Minggu (11/10).
Ketentuan batas waktu maksimal penyerahan naskah RUU yang sudah disahkan ke pemerintah diatur dalam pasal 164 Tata Tertib DPR yang mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
Dihubungi terpisah, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat ini DPR masih melakukan perbaikan redaksional RUU Ciptaker sebelum diserahkan ke presiden. Ketika sudah diserahkan ke presiden, Sufmi menyebut bahwa naskah RUU tersebut dapat dijadikan patokan bagi masyarakat dalam memahami RUU Ciptaker.
Baca juga : Draf RUU Cipta Kerja yang Beredar belum Final
"Kita nanti akan akan minta itu di upload ke website DPR. Sehingga publik bisa mengakses naskah yang asli. DPR transparan. Ngapain kita ga buka ke publik. Ini kan UU nya masyarakat," ujarnya.
Keberadaan naskah final RUU Ciptaker menjadi perbincangan di publik. Pasalnya, enam hari sejak disahkan oleh DPR melalui Sidang Paripurna, hingga saat ini belum ada satupun naskah RUU Ciptaker yang beredar di publik yang bisa diyakini kebenarannya.
Bahkan, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Achmad Baidowi menyebut, naskah RUU Ciptaker yang sudah terlanjur beredar ke masyarakat bukanlah naskah final.
"Bukan (draf final), apalagi versinya beda-beda," kata Baidowi. (OL-2)
Baleg DPR RI resmi memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) yang masuk Prolegnas 2025
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
(Baleg) DPR RI Bob Hasan menyebut surat usulan Forum Purnawirawan TNI yang mendesak pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming, belum memiliki dasar hukum.
Supratman menuturkan proses pembentukan undang-undang harus melalui mekanisme politik dengan persetujuan berbagai partai politik khususnya yang berada di legislatif.
INDONESIA merupakan negara dengan jumlah koperasi terbanyak di dunia. Perkembangan jumlah koperasi dan anggota koperasi dari 2013 hingga 2018 mengalami peningkatan signifikan.
PERGUARUAN tinggi dipastikan hanya menerima manfaat dari pengelolaan hasil tambang. Sementara, pengelolaannya bakal diserahkan kepada BUMN, BUMD dan swasta yang ditunjuk pemerintah
Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya.
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menyelenggarakan Focus Group Discussion ( FGD) bersama Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved