Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
BADAN Legislasi DPR RI memastikan akan menyerahkan naskah final Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) ke presiden besok. Hal tersebut mengingat batas waktu maksimal 7 hari pasca DPR mengesahkan RUU Ciptaker melalui Sidang Paripurna.
"Iya besok akan diserahkan ke presiden," ungkap Wakil Ketua Baleg dari Fraksi NasDem Willy Aditya saat dihubungi di Jakarta, Minggu (11/10).
Ketentuan batas waktu maksimal penyerahan naskah RUU yang sudah disahkan ke pemerintah diatur dalam pasal 164 Tata Tertib DPR yang mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
Dihubungi terpisah, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat ini DPR masih melakukan perbaikan redaksional RUU Ciptaker sebelum diserahkan ke presiden. Ketika sudah diserahkan ke presiden, Sufmi menyebut bahwa naskah RUU tersebut dapat dijadikan patokan bagi masyarakat dalam memahami RUU Ciptaker.
Baca juga : Draf RUU Cipta Kerja yang Beredar belum Final
"Kita nanti akan akan minta itu di upload ke website DPR. Sehingga publik bisa mengakses naskah yang asli. DPR transparan. Ngapain kita ga buka ke publik. Ini kan UU nya masyarakat," ujarnya.
Keberadaan naskah final RUU Ciptaker menjadi perbincangan di publik. Pasalnya, enam hari sejak disahkan oleh DPR melalui Sidang Paripurna, hingga saat ini belum ada satupun naskah RUU Ciptaker yang beredar di publik yang bisa diyakini kebenarannya.
Bahkan, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Achmad Baidowi menyebut, naskah RUU Ciptaker yang sudah terlanjur beredar ke masyarakat bukanlah naskah final.
"Bukan (draf final), apalagi versinya beda-beda," kata Baidowi. (OL-2)
Supratman menuturkan proses pembentukan undang-undang harus melalui mekanisme politik dengan persetujuan berbagai partai politik khususnya yang berada di legislatif.
INDONESIA merupakan negara dengan jumlah koperasi terbanyak di dunia. Perkembangan jumlah koperasi dan anggota koperasi dari 2013 hingga 2018 mengalami peningkatan signifikan.
PERGUARUAN tinggi dipastikan hanya menerima manfaat dari pengelolaan hasil tambang. Sementara, pengelolaannya bakal diserahkan kepada BUMN, BUMD dan swasta yang ditunjuk pemerintah
MESKI terus diganjal DPR selama 20 tahun, satu-satunya solusi pengesahan UU PPRT juga ada di tangan DPR.
KETUA Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa pihaknya berencana membentuk Undang-Undang (UU) Politik dengan menggunakan metode Omnibus Law.
Badan Legislasi (Baleg) DPR akan menyepakati perubahan beleid itu untuk diambil keputusan tingkat satu.
Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya.
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menyelenggarakan Focus Group Discussion ( FGD) bersama Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved