Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
Sakti belum bisa membeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Ia mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait pagar laut ilegal itu.
1.800 personel gabungan diterjunkan untuk melakukan pembongkaran pagar laut ilegal yang berada di perairan Kabupaten Tangerang.
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono untuk mengusut tuntas
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merespons soal hak guna bangunan (HGB) terkait pembuatan pagar laut di Tangerang, Banten. HGB sudah ada sejak 2023.
KKP mengonfirmasi bahwa dua nelayan telah menghadiri pemeriksaan terkait penyelidikan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di wilayah perairan Tangerang
Hal itu lantaran ‘aktor’ tersebut Trubus menuturkan punya kontribusi besar dalam pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sejauh ini progres pembongkaran pagar laut masih sama seperti Sabtu (18/1) silam, yakni sepanjang dua kilometer.
PERINTAH pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, yang dilakukan TNI AL menuai pertanyaan. Karena terdapat bukti-bukti yang diperlukan atas keberadaan pagar laut
TNI AL akan tampil paling depan, terutama karena sudah diberikan mandat oleh Presiden Prabowo Subianto
Ppagar yang terbuat dari bambu itu disinyalir terbentang hingga 30,16 kilometer yang mencakup enam kecamatan dan 16 desa di Kabupaten Tangerang.
Tidak mungkin pembangunan pagar laut yang sangat panjang itu dibiayai masyarakat.
Berkas penetapan itu akan dibawa ke Kemendagri melalui Provinsi Banten untuk dilantik.
LEMBAGA Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyatakan pembangunan pagar laut 30,16 kilometer di pesisir utara Tangerang, Banten telah melanggar aturan yang berpotensi pada tindak pidana.
Di samping reses, dia mengutarakan bahwa DPR RI belum memanggil langsung pihak terkait ke parlemen untuk mendalami kasus pemagaran laut tersebut.
Pemerintah pusat harus segera turun tangan menyelesaikan persoalan pagar laut di perairan Tangerang yang menyita perhatian publik beberapa waktu belakangan itu.
Johan mengaku pertemuan dengan KKP masih belum ditentukan. Rencananya saat masa sidang pertama, Komisi IV akan melayangkan pemanggilan.
Belum ada informasi atau laporan langsung dari pemerintah daerah setempat hingga Pemerintah Provinsi Banten terkait pemasangan pagar laut tersebut.
KOALISI Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menilai negara abai terhadap hak nelayan dan konstitusi terkait berdirinya pagar yang membentang sekitar 30 km di laut Tangerang.
Keberadaan pagar yang membentang jauh ke laut ini tentunya telah mengganggu aktivitas nelayan tradisional dan memunculkan spekulasi adanya proyek besar seperti reklamasi
Kawasan PSN di PIK 2 tersebut juga merupakan hutan mangrove yang dahulu sangat kritis, fungsi lindungnya sudah sangat minim.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved