Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Hal itu diatur dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
PSI juga menyoroti latar belakang perusahaan pemenang tender proyek tersebut, PT. Bahana Prima Nusantara.
"Yang jelas bisa saya sampaikan bahwa pembangunan itu, revitalisasi itu belum ada izin dan memang belum pernah ada pengajuan izin."
"Persoalan alamat kantor PT Bahana Prima Nusantara ini masih simpang siur. Di mana alamat yang sebenarnya? Jika kontraktor tidak memberikan informasi yang benar saat proses lelang."
Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta Yayan Yuhanah pun enggan membicarakan soal sanksi yang akan dihadapi Pemprov DKI terkait revitalisasi Monas
PSI meminta KPK turun tangan usut kontraktor yang memenangkan proyek revitalisasi Monas, agar sesuai prosedur
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta meminta revitalisasi penataan Monas agar dihentikan.
Meski kantor kontraktor tersebut berupa virtual office, kata Blessmiyanda, sudah mengantongi izin beroperasi dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat.
menurut Direktur Utama PT Bahana Prima Nusantara, Muhidin Shaleh, sebagai kontraktor pihaknya tetap menjalankan proyek tersebut.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) mencurigai ada persengkongkolan jahat di balik proyek revitalisasi Monas dengan menunjuk PT Bahana Prima Nusantara
Monumen Nasional bukan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saja, melainkan sudah menjadi milik negara dan menjadi salah satu ikon Indonesia.
Jumlah 85 pohon tersebut, berbeda dengan yang disebut Pemprov DKI Jakarta dalam keterangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi DKI Jakarta pada 18 Januari 2020
Penghentian sementara dilakukan lantaran pelaksanaannya belum mendapat persetujuan Komisi Pengarah.
SEKRETARIS Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Setya Utama, menyatakan Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka segera membahas kelanjutan proyek revitalisasi
Kecerobohan itu menurut Anggota Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta, Eneng Maliansari terlihat dari tidak cermatnya tim seleksi menelusuri latar belakang Donny
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, menilai langkah Gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan, terkait proyek revitalisasi Monas adalah kebohongan publik.
DPRD DKI Jakarta mengadakan rapat tertutup dengan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, untuk meminta penjelasan terkait proyek revitalisasi Monumen Nasional (Monas).
Prasetyo menyampaikan apa yang ia lihat dalam sidak ke kawasan selatan Monas pada Senin (27/1), tidak ada ruang untuk resapan air.
Komisi II DPR RI mempertanyakan polemik proyek revitalisasi Monumen Nasional. Hal itu mengemuka dalam rapat kerja Komisi II dengan Mensesneg Pratikno.
Mensesneg Pratikno mengungkapkan Pemprov DKI Jakarta tidak mengajukan izin kepada Komisi Pengarah terkait proyek revitalisasi Monas.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved