Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
PermenPANRB 20/2022 memberikan ruang dan kesempatan seluasnya bagi para peserta pada seleksi PPPK 2021 tahap pertama dan kedua yang telah lulus passing grade.
Ditjen GTK baru diminta oleh DPR untuk membicarakan rekruitmen tenaga kependidikan bersama KemenPAN-RB.
GUBERNUR Jateng Ganjar Pranowo mengangkat 9.024 guru honorer di Jateng menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi I dan seleksi kompetensi II, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir paling tinggi.
Panja mendesak Kemendikbud-Ristek dan Panselnas untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap permasalahan dan kendala selama proses seleksi.
"Saya kira ini anti klimaks dari komitmen pengangkatan Guru PPPK ini," ujar anggota Komisi X DPR RI Mustafa Kamal dalam Raker Komisi X bersama Mendikbud-Ristek,
Kemendikbudristek juga menekankan bahwa gaji guru PPPK, ditransfer langsung pemerintah pusat ke daerah. Seharusnya, PPPK tidak menjadi beban pemerintah daerah.
KEPALA Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Imran Jauzi mengemukakan akan menghentikan perekrutan guru dengan jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada tahun 2022 ini.
Namun hingga saat ini, pemerintah daerah (pemda) baru mengusulkan sebanyak 17,3% atau 131.239 formasi.
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda yang memimpin rapat ini, mengatakan, persoalan rekrutmen guru PPPK masih jadi konsen Komisi X.
Secara total, kebutuhan PPPK untuk formasi guru dan tenaga kependidikan di madrasah mencapai 192.008 guru.
PGRI meminta pemerintah dalam hal ini Kemendikbud-Ristek untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan seleksi PPPK Guru tahun 2021.
Hingga April 2022 baru 17,3% atau 131.239 formasi Guru PPPK yang sudah diusulkan Pemda. Sementara total kebutuhan mencapai 758.018.
Saat ini ada 106 tenaga guru agama Hindu yang berstatus honorer, seperti honorer sekolah, ada honorer yang dibiayai dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) dan APBD atau Kontrak Daerah.
LEGISLATOR anggota Komisi IX DPR Dewi Aryani, meminta Kemenkes segera melakukan pemuktahiran data honorer tenaga kesehatan (nakes) di setiap Kabupaten/Kota secepatnya
KOMISI X DPR RI mendesak pemerintah untuk memperjuangkan kejelasan nasib guru yang telah lolos nilai ambang (passing grade) pada seleksi PPPK tahun 2021.
Aminurrokhman meminta alokasi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota Batam sesuai dengan kemampuan anggaran daerah.
Ada pula ribuan formasi yang kosong atau tidak dilamar oleh guru honorer. Iwan menyebut 117.939 formasi tidak dilamar oleh guru honorer pada tahun 2021.
Untuk memperkuat Satgas PPKS UNJ, diadakan penguatan kapasitas melalui rangkaian pelatihan pengetahuan dan ketrampilan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
Pasalnya, hal itu akan berdampak pada kekurangan guru di sekolah swasta dan tersingkirnya honorer di sekolah negeri.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved