Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) mengakui bahwa posisi Anies Baswedan masih rumit atau complicated di Pilkada 2024.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) masih belum menentukan sikap akan bergabung atau tidak dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.
PKB undang tokoh kultural NU di Muktamar-6
PKB mengibaratkan cuaca yang menunjukkan perubahan saat dikonfirmasi kepastian mendukung Anies Baswedan di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.
Sekretaris Panitia Muktamar PKB Zainul Munasichin menyebut partainya menyiapkan langkah antisipasi agar tidak terjadi hal yang dialami Partai Golkar.
Jazilul mengatakan bahwa PBNU sudah menyimpang terlihat dari upaya mengambil PKB saat ini. Padahal, kewenangan PBNU sebagai ormas sedangkan PKB adalah partai politik (parpol).
Dukungan yang diberikan adalah hasil keputusan politik kolektif dari pengurus dan kader PKB menjelang Muktamar PKB yang akan digelar pada 24 hingga 25 Agustus 2024 di Bali.
SEJUMLAH kader dan pengurus DPC PKB Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Jumat (9/8/2024).
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid turut menanggapi potensi calon tunggal melawan kotak kosong di pemilihan gubernur (Pilgub) Jakarta.
Dalam forum tertinggi tersebut, PKB akan membahassiapa yang akan kembali memimpin PKB.
Ketua DPP PKB Luluk Nur Hamidah mengatakan hingga kini partainya masih menempatkan aspirasi pengurus wilayah Jakarta untuk mengusung Anies Baswedan sebagai prioritas calon gubernur Jakarta.
PBNU menegaskan bahwa masalah yang terjadi dengan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) merupakan masalah keluarga.
Meski PKS dan NasDem sudah mendukung Anies, namun dua partai itu juga masih punya kemungkinan untuk bergabung dengan KIM
Mendamaikan dua pihak yang berseteru merupakan perintah agama. Terlebih, dirinya merupakan salah satu pendiri PKB, dan juga pernah aktif di PBNU.
Harli mengatakan proses hukum pengajuan cegah dan tangkal (cekal) itu tengah berlangsung. Hal itu diketahui dari informasi yang disampaikan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Surabaya.
Hampir setiap tahun penyelenggaraan ibadah haji memang selalu ada kekurangan.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, menyebut komunikasi dijalin dalam rangka untuk membentuk KIM ‘Plus’.
DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melaporkan Eks Sekjen PKB Lukman Edy terkait pencemaran nama baik dan ujaran kebencian.
Setelah melakukan serangkaian verifikasi administratif dan hukum, MKD menyampaikan bahwa verifikasi awal tidak menemukan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Muhaimin Iskandar.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 164 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri terbukti bahwa Cak Imin tidak melanggar ketentuan tersebut.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved