Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menggelar Muktamar pada 24-25 Agustus 2024 mendatang di Bali.
Sekretaris Panitia Muktamar PKB Zainul Munasichin menerangkan pihaknya akan mengundang pimpinan-pimpinan partai politik di dalam negeri dan juga luar negeri.
Pimpinan partai politik luar negeri yang akan diundang adalah pimpinan-pimpinan partai yang tergabung dalam Centris Demokrat Internasional atau CDI.
Baca juga : Ketum PKB dan Sekjen Gerindra Bertemu di Sela Muktamar NU Bahas Koalisi Pilpres
Zainul membeberkan PKB tak mengundang Nahdlatul Ulama (NU) secara struktural. Namun, kata Zainul, PKB akan mengundang tokoh-tokoh kultural NU ke Muktamar.
“Untuk pimpinan-pimpinan organisasi kemasyarakatan, karena ini perhelatannya adalah perhelatan partai politik, tentu yang kita undang adalah yang memang domainnya adalah domain partai-partai politik,” tegas Zainul, di kantor DPP PKB, Jakarta, Senin (12/8).
“Untuk tokoh-tokoh secara personal, secara kultural nahdlatul ulama akan kita undang,” tambahnya.
Baca juga : Soal Dukungan ke Anies, PKB: Ibarat Cuaca yang Bisa Berubah
Intinya, kata Zainul, pihaknya mempersilahkan siapapun yang cinta dengan dengan PKB untuk menghadiri Muktamar PKB 2024.
Adapun PKB kembali menggelar Muktamar pada 24-25 Agustus 2024 mendatang di Bali. Dalam forum tertinggi tersebut, PKB akan membahassiapa yang akan kembali memimpin PKB.
Ketua SC Muktamar PKB Faisol Riza mengungkapkan ada sinyal kuat bahwa Muhaimin Iskandar alias Cak Imin akan kembali memimpin PKB. Hal itu berdasarkan banyaknya permintaan dari DPW dan DPC PKB yang menyampaikan agar Cak Imin tetap menjadi ketua.
Permintaan kepada Bapak Muhaimin sebagai Ketua Umum PKB untuk memimpin kembali memang itu sudah disampaikan oleh semua cabang maupun DPW. Meminta kesediaan beliau untuk memimpin kembali PKB di pemerintahan yang akan datang dan di kepengurusan DPP yang akan datang,” ungkapnya dalam Konferensi Pers Persiapan Muktamar PKB di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (9/8). (Z-8)
PBNU berpandangan tanah yang telah dikelola oleh warga Pulau Rempang, Batam, selama bertahun-tahun, maka hukum pengambilalihan tanah itu oleh pemerintah adalah haram.
Pria yang akrab disapa Gus Yahya itu datang menemui Presiden Joko Widodo untuk melaporkan hasil Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama yang berlangsung di Lampung pada 22-24 Desember lalu.
"Gus Yahya adalah simbol kekuatan kader muda NU. Ini menjadi bukti bahwa regenerasi berjalan dengan baik," kata Rumadi.
“Hasil ini bagi pemerintah sangat menggembirakan, sangat menyenangkan karena bagi pemerintah NU selama ini dianggap dan dinyatakan sebagai mitra pemerintah yang paling setia."
TERPILIHNYA Gus Yahya menjadi Ketum PBNU, mengingatkan Gubernur Ganjar pada sosok KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved