Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) masih belum menentukan sikap akan bergabung atau tidak dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.
Hal itu terkait dinamika Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Sejauh ini, PKB menyampaikan dukungan ke Anies Baswedan yang disampaikan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jakarta.
“Yang jelas PKB belum menentukan sikap sampai hari ini, dan sejak dari awal saya cerita sama teman-teman kan, walaupun DPW sudah mengajukan, terus sudah diberikan kepada desk pilkada DPP, di desk pilkada DPP belum kita bahas ajuan dari teman-teman DPW PKB DKI Jakarta,” ungkap Wasekjen PKB, Syaiful Huda, Senin (12/8).
Baca juga : Soal Dukungan ke Anies, PKB: Ibarat Cuaca yang Bisa Berubah
Huda juga mengaku tak mungkin memberikan deadline untuk Anies mencari kawan koalisi karena PKB belum menentukan pilihan.
Huda juga mengeklaim tak sulit sejatinya untuk PKB memilih calon kepada daerah yang bakal diusung di Jakarta.
“Ini soal prioritas mana yang harus didulukan aja. Kemarin kan kita sudah mengeluarkan BK1 KWK di provinsi mana, kabupaten mana, pada gilirannya nanti jatahnya di DKI,” paparnya.
“Sekali lagi PKB belum menentukan sikap, soal DKI Jakarta. Jadi yang punya kewenangan mengusulkan adalah DPW-PKB, yang punya hak memutus adalah desk pilkada DPP,” tandasnya. (P-5)
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Menurutnya, seorang tokoh agama memikul tanggung jawab moral yang besar untuk menjadi teladan bagi umat, bukan justru terlibat dalam tindakan kekerasan.
Isu utama menuju Pemilu 2029 bukanlah sekadar penghapusan PT
Hanif diharap memenuhi panggilan. Keterangan eks Menteri itu dibutuhkan untuk mendalami aliran uang terkait kasus Hery.
Gagasan koalisi permanen dilontarkan oleh Presiden Prabowo Subianto ketika bersilaturahmi dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus
koalisi permanen yang terdiri atas gabungan partai politik pendukung pemerintah, dinilai lebih cocok diterapkan di negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer.
Koalisi permanen untuk KIM Plus diklaim untuk menjaga persatuan dan kerukunan bangsa, bukan karena aturan baru mengenai ambang batas pencalonan presiden
Surya Paloh menilai koalisi permanen yang diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan usulan yang baik dan patut untuk dipertimbangkan.
Said Abdullah mengatakan bahwa partai tersebut menghormati gagasan Presiden Prabowo Subianto soal Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus menjadi koalisi permanen.
WAKIL Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan, Prabowo Subianto akan maju kembali di Pilpres 2029.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved