Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melaporkan Eks Sekjen PKB Lukman Edy terkait pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Menyikapi laporan tersebut, Lukman Edy mengungkapkan dirinya siap apabila dipanggil dan dimintai keterangan.
"Memang, (saya menduga) Cak Imin secara sistematis bukan hanya DPP, tetapi juga DPW dan DPC untuk mengadukan saya ke polisi. Cak Imin menggeser wilayah perdebatan internal partai politik dengan melibatkan lembaga luar, lembaga kepolisian," kata Lukman di Jakarta, Selasa (6/8).
"Saya kira situasi Cak Imin ini panic situation. Sehingga melibatkan hal-hal seperti itu. Bagi saya tidak apa-apa untuk menggeser pertarungan itu di kepolisian. Kesempatan bagi saya untuk memberikan informasi sebanyak-banyaknya yang lebih konkret , lebih jelas," tambah Lukman.
Baca juga : Kiai Sepuh Perlu Turun Tangan Tengahi Konflik PBNU-PKB
Lebih lanjut, Lukman meminta agar ada kesempatan untuk beradu pendapat antara dirinya dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin soal pernyataan yang disampaikan Lukman di PBNU beberapa waktu lalu.
"Tetapi menurut saya belum habis, belum hilang waktunya. Kalau mau tarung, kita bertarung di muktamar. Ayo," ujarnya.
Dia mengaku memiliki data dan informasi yang lengkap terkait pernyataannya di PBNU, terutama soal minimnya kewenangan dewan syuro dalam langkah politik PKB.
Baca juga : PBNU Panggil Sekjen PKB untuk Dimintai Keterangan
"Apa tuduhan-tuduhan saya berkenaan dengan berkurangnya fungsi dewan syuro, tuduhan terkait tata kelola keuangan yang tidak transparan dan akuntabel, jawab di muktamar. Kita lihat respons cabang dan wilayah," kata Lukman.
"Jadi tuduhan kalau mau jantan, mari kita bertarung di muktamar. Cak Imin silakan menyalonkan diri jadi ketum lagi. Saya juga mau mencalonkan diri jadi ketum (PKB)," pungkasnya.
Diketahui, selain dilaporkan DPP PKB terkait dugaan pencemaran nama baik atau ujaran kebencian, kini Lukman Edy dilaporkan juga oleh pengurus DPW PKB Jawa Barat terkait kasus yang sama ke Polda Jabar. Mantan sekjen PKB itu dinilai telah menyebarkan fitnah kepada kader PKB dan pimpinan PKB Muhaimin Iskandar. (P-2)
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menemui Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. PBNU mendapat target dari BGN, mengelola 1.000 titik MBG
Ephorus HKBP menilai PT TPL lebih anyak mudarat ketimbang manfaat.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menguatkan kolaborasi dengan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) untuk bersama-sama mengatasi masalah bangsa yang terjadi.
KETUA Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menjelaskan soal sikap NU terhadap segala bentuk aksi yang menimbulkan kerusakan alam.
BEM PTNU membantah isu yang menyebutkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terlibat dalam aktivitas pertambangan di Raja Ampat,
Sheikh Muhammad bin Abdul Karim al-Issa mengungkapkan pujiannya kepada Nahdlatul Ulama (NU), atas peran dan kiprahnya di bidang kemanusiaan dan dunia internasional.
Polemik ini berawal dari usulan gelar pahlawan nasional kepada Guru Tua yakni Habib Idrus bin Salim Aljufri sekaligus pendiri Alkhairaat.
DALAM beberapa pekan terakhir, muncul perbincangan hangat terkait dengan keinginan warga Indonesia untuk pindah ke luar negeri
Pentingnya bagi PWNU Jawa Timur merancang program-program yang memiliki dampak nyata dan signifikan bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat.
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan mulai diberlakukan pada Senin 6 Januari 2025 dinilai memberikan banyak manfaat.
KETUA Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta Muhyidin Ishaq mengaku siap mendukung Pramono Anung-Rano Karno
Keberhasilan PKB tidak bisa hanya diukur secara kuantitatif dari perolehan kursinya di lembaga legislatif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved