Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan mulai diberlakukan pada Senin 6 Januari 2025 dinilai memberikan banyak manfaat. Apalagi program tersebut merupakan pelaksanaan amanat Pembukaan UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengimplementasikan sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) memberikan dukungan penuh dan mendorong program MBG tidak hanya menyasar siswa tetapi juga ibu hamil dari keluarga kurang mampu sebagai bagian dari upaya pencegahan masalah stunting yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia.
Apalagi, program MBG melibatkan ahli gizi dan nutrisi guna memastikan kualitas makanan yang diberikan dapat menunjang kesehatan dan kecerdasan generasi muda.
"HPN mendukung APBD (anggaran pendapatan dan belajar daerah) bisa ikut membantu pembiayaan MBG. Sebab penerima manfaatnya langsung masyarakat seperti ada balita, santri, siswa, ibu hamil, dan lain-lainnya. Soal mekanismenya bisa diatur. Dengan dukungan APBD kita berharap kualitas gizi makanan masih bisa terjaga dengan baik," tegas Sekretaris Jenderal HPN Samsul B. Ibrahim, di Jakarta, Kamis (16/1/2025).
"Program MBG juga dapat mendidik siswa untuk menjadi individu yang disiplin, memiliki semangat gotong royong, menghargai makanan, serta memahami pentingnya gaya hidup sehat," tambahnya. Terlebih, program MBG juga menggerakkan pelaku usaha ekonomi kecil menengah sekaligus penguatan ekonomi bangsa serta memunculkan optimisme terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.
Dengan anggaran sekitar Rp71 triliun pada 2025 dan akan bertambah terus di tahun berikutnya, jika melibatkan ekonomi rakyat dalam pelaksanaannya akan berdampak luas bagi ekonomi kerakyatan. Misalnya saja, melibatkan koperasi dan UMKM.
Itu akan memiliki efek berganda, yaitu menciptakan sumber daya manusia unggul, dan dapat menggulirkan ekonomi rakyat di daerah dengan catatan kebutuhan bahan bakunya diambil dari wilayah-wilayah setempat.
Lebih jauh, program MBG merupakan bagian dari upaya bangsa Indonesia untuk dapat mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Pada 2045 jumlah penduduk Indonesia usia produktifnya lebih banyak dari yang tidak produktif. Kalau kualitas SDM-nya unggul di 2045, bangsa Indonesia akan menjadi negara yang maju di dunia.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan perlunya pelibatan APBD dalam mendukung MBG untuk mempercepat capaian implementasi. "Tentu saja bisa direalisasikan dan sangat perlu untuk mempercepat implementasi program," kata Dadan Hindayana melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu.
Menurut Dadan, terdapat tiga langkah yang dapat dilakukan bersama antara pemerintah daerah (pemda) dan BGN, yakni menyiapkan infrastruktur, membina masyarakat untuk memanfaatkan potensi sumber daya lokal dalam memasok bahan baku, serta bekerja sama dalam menyalurkan bantuan kepada kelompok sasaran seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.
Terpisah, Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa juga mengusulkan agar APBD ikut membiayai program MBG. Usulan tersebut disampaikan Khofifah kepada Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Sebab, anggaran program MBG sejauh ini hanya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, tambahan biaya dari APBD untuk program unggulan itu setidaknya bisa meningkatkan gizi dan standar menu.
Adapun saat ini, anggaran makan bergizi ditetapkan rata-rata sebesar Rp10.000 per porsi per anak. Jawa Timur sudah memiliki alokasi anggaran untuk program pangan. Alokasi itu bisa digunakan jika pemerintah pusat menyetujui penggunaan APBD. Di sisi lain, ia pun menyampaikan kepada kabupaten/kota di Jawa Timur mengenai pentingnya penggunaan APBD untuk makan bergizi gratis.
"Saya ketika awal melihat, wah ini kalau ditambahin setengah telur lebih bagus proteinnya," kata Khofifah. "Yang termasuk tadi saya matur ke Pak Presiden, di luar dari Muslimat, ada juknis dari BGN. Juknis BGN itu APBN. Padahal sharing APBD menurut saya penting," kata Khofifah, Selasa. (Z-2)
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
LBH Padang menuntut payung hukum tegas seperti Keppres dalam pencabutan 28 izin lingkungan oleh Presiden Prabowo Subianto agar lahan tidak jatuh ke tangan BUMN atau aparat.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
Yusril menegaskan isu-isu teknis seperti mutasi, promosi, dan pendidikan akan tetap menjadi ranah internal kepolisian dan tidak seluruhnya dimuat dalam laporan kepada Presiden.
Pemerintah mencabut izin 28 perusahaan kehutanan dan non-kehutanan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terkait pelanggaran hukum dan kerusakan lingkungan.
Sepanjang 2025, AI tidak hanya mengubah cara manusia bekerja dan berbisnis, tetapi juga melahirkan puluhan miliarder baru di dunia teknologi.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap mempertahankan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta yang telah ditetapkan.
UPAH minimum provinsi atau UMP DKI 2026 akan diumumkan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung hari ini (24/12). Ia menegaskan bahwa kenaikan UMP DKI 2026 dapat diterima banyak pihak
Mukota bukan sekadar agenda organisasi, melainkan ruang strategis untuk menyiapkan kepemimpinan dunia usaha yang visioner dan relevan dengan tantangan global.
Kylie Jenner mengungkapkan bahwa ia menjalani terapi sel punca untuk menangani sakit punggung yang tak kunjung reda sejak melahirkan anak bungsunya.
Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DK Jakarta, Uchy Hardiman mendukung pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved