Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
KETUA Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebut ekonom senior Rizal Ramli sebagai calon presiden, seraya berpesan, Rizal harus berani memperbaiki negeri, jika jadi presiden.
KEMENANGAN pasangan calon gubernur-wakil gubernur Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (RINDU) pada Pilkada Jawa Barat (Jabar) 2018 mengubah konstelasi politik di Jabar yang selama 10 tahun terakhir. PKS yang selama ini dianggap paling kuat di Jabar gagal memenangi kontestasi pilkada.
Kemenangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (RINDU) pada Pilkada Jawa Barat (Jabar) 2018 dinilai akan berdampak positif terhadap Joko Widodo pada Pemilu Presiden 2019. Pasalnya, hampir dipastikan RINDU dan partai pengusungnya akan mendukung Presiden RI ke-7 ini untuk maju kembali dalam ajang tersebut.
Sosok tokoh atau kefiguran masih menjadi faktor kuat yang berperan dalam menarik suara pemilih pada Pilkada 2018. Meski demikian, hal itu tidak dapat dijadikan acuan dalam kontestasi Pilpres dan Pileg 2019 mendatang.
Meski kalah di Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) percaya diri karena perolehan suara pasangan calon yang mereka usung di Pilkada Jawa Barat yakni Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Asyik) menggembirakan.
Kubu Prabowo Subianto yakni Gerindra, PKS, dan PAN dinilai kalah di Pulau Jawa sehinga perlu kerja ekstra untuk Pileg dan Pilpres 2019.
Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menilai pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 27 Juni 2018, khususnya di Jawa Barat dan Jawa Timur, langkah PDIP terlalu beresiko karena salah pilih figur. Di Pulau Jawa, hanya pada satu daerah calon yang diusung PDIP yang berhasil menjadi pemenang yakni Jawa Tengah.
KEMENANGAN Partai NasDem di 11 dari 17 provinsi pada pemilihan gubernur di Tanah Air semakin menegaskan bahwa pemilihan figur yang memiliki popularitas dan akseptabilitas tinggi merupakan kunci keberhasilan. Skema yang telah diterapkan NasDem menjadi bekal positif menyongsong pilpres mendatang.
KEKALAHAN yang dialami Partai Golkar di sejumlah daerah pada Pilkda 2018, tidak membuat Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto khawatir menghadapi Pemilu 2019 mendatang.
KETUA Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengakui adanya pembicaraan koalisi dengan Partai Demokrat di Pilpres 2019 mendatang, saat pertemuan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang merupakan mantan Ketua Umum Partai Golkar dengan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan hasil Pilkada serentak 2018 yang akan dilaksanakan Rabu (27/6) besok menjadi salah satu faktor penentu PAN berkoalisi di Pilpres 2019 mendatang.
Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid sempat mengatakan bahwa saat ini mulai muncul wacana memasangkan Anies-Aher sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2019. Wacana tersebut pun datang dari sejumlah kader PKS.
Sebanyak 12 tokoh masyarakat, termasuk di dalamnya mantan pimpinan KPK dan akademisi, menilai ketentuan ambang batas pencalonan presiden yang berlaku saat ini tidak sesuai dengan amanat UUD 1945.
Belum ada pernyataan dari Prabowo maupun Zulkifli Hasan terkait pertemuan hari ini. Namun, Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengatakan pertemuan bagian dari penjajakan koalisi PAN-Gerindra.
Pemerintah dan DPR menurutnya memang boleh turut mengkritisi kebijakan KPU namun tetap utamanya kewenangan membuat aturan ada pada kemandirian KPU.
Pada Pasal 87 di UU yang sama juga ditaur soal peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
Kampanye hitam yang mulai muncul jelang masa tenang pilkada serentak 2018 menandakan demokrasi di Indonesia masih belum matang, pemilih masih emosional sehingga lebih cepat merepson terhadap isu-isu yang sifatnya personal
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (MK) kini tengah memverifikasi berkas permohonan uji materi mengenai ambang batas pencalonan presiden yang diajukan oleh 12 tokoh masyarakat.
KPU RI memastikan akan menggunakan kotak suara transparan pada Pilkada 2018, meski tidak akan secara penuh.
Dengan basis keluarga prajurit dan anak muda, terutama di luar Pulau Jawa, PKPI menargetkan perolehan suara sebesar 5% di Pilpres 2019.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved