Berita Terbaru Pilkada Dki Jakarta Hari Ini

Hentikan Kasus Pencatutan KTP, Polda Metro: Lebih Tepat Lapor Bawaslu DKI

"Disampaikan agar pelapor melaporkan ke Bawaslu sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam undang-undang."

Bawaslu Gandeng Sentra Gakkumdu Usut Pencatutan KTP oleh Dharma-Kun

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Benny Sabdo memastikan pihaknya mengusut tuntas dan menegakan hukum secara tegas dan terukur atas penyimpangan yang terjadi.

KPU Hormati Proses Hukum Pencatutan KTP Warga untuk Dukung Dharma-Kun

Polda Metro Jaya telah mengonfirmasi telah menerima laporan polisi tentang dugaan pencatutan KTP warga DKI untuk mendukung Dharma-Kun.

Partai NasDem Siap Bekerja Memenangkan Ridwan Kamil dan Suswono

Ridwan Kamil dan Suswono telah dideklarasikan. Sebanyak 12 partai politik (parpol) Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus mendukung pasangan tersebut.

KPU Diminta Tidak Terbitkan SK Calon Independen Pilkada Jakarta

KPU DKI Jakarta sendiri nanti sore pukul 16.00 WIB akan menggelar rapat pleno untuk menentukan nasib Dharma-Kun.

Pencatutan KTP, KPU DKI: Kami Hanya Menerima dan Memeriksa Data

Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partipasi Masyarakat KPU DKI Jakarta, Astri Megatari menegaskan bahwa pihaknya hanya menerima dan memeriksa data dukungan warga.

Bawaslu DKI Identifikasi dan Inventarisasi Pencatutan KTP

Benny menegaskan pihaknya akan menegakkan kepastian hukum yang adil bagi seluruh pihak. Saat ini pihaknya tengah menelusuri sekaligus pendalaman terhadap isu tersebut.

Pencalonan Dharma-Kun Cacat, Pilgub Jakarta 2024 Potensial Tidak Sah

KPU dan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta diminta menyikapi temuan-temuan pencatutan yang dialami warga secara serius.

PKS Sebut Cawagub Ridwan Kamil Mulai Ada Titik Terang

Soal pengumuman pendamping Ridwan dipastikan dihelat pada Senin (19/8).

Meskipun Sulit Maju, Elektabilitas Anies Masih Tertinggi

Anies Baswedan mendapatkan dukungan 42,8 persen dan Ridwan Kamil 34,9 persen. Survei juga menguji elektabilitas head to head antara Anies dan Ahok. Dalam head to head, Anies mendapat 37,8 persen

Pilkada Jakarta, PDIP: Tak Boleh Ada Kotak Kosong dan Calon Boneka

Upaya menciptakan calon boneka yang dimaksud itu menguak setelah KPU DKI Jakarta menyatakan Dharma Pongrekun-Kun Wardana berhak mendaftar.

NIK KTP Dicatut Dukung Paslon Independen, Begini Cara Buat Pengaduan ke Bawaslu Jakarta

Warga diminta melakukan tangkapan layar atau screenshot jika terdata memberi dukungan ke Dharma-Kun

Dugaan Pencatutan NIK, Bawaslu DKI: Sudah Masuk 70 Laporan

Dari data sementara yang masuk, sudah ada 70 warga melaporkan terkait pencatutan NIK untuk mendukung pasangan calon perseorangan.

Ridwan Kamil Benarkan akan Gandeng Suswono di Pilgub Jakarta 2024

Ridwan Kamil (RK) membenarkan akan berpasangan dengan politikus Partai Keadilan Sosial (PKS) Suswono di Pilgub Jakarta 2024.

DPS Pilkada Jakarta Ditetapkan Sebanyak 8,2 Juta Orang

Data tersebut turun bila dibandingkan data hasil sinkronisasi Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dengan DPT pemilu terakhir, yaitu sebanyak 8.315.669.

KPU DKI: Dukungan dari Putra Anies untuk Calon Independen tidak Sah

Dukungan putra Anies Baswedan kepada calon independen atau perseorangan tersebut lolos pada tahapan seleksi administrasi. Hal itu sesuai dengan data yang diberikan oleh calon independen.

Korban Pencatutan NIK Bisa Tarik Dukungan untuk Dharma Pongrekun, Ini Caranya!

KPU DKI Jakarta mempersilakan masyarakat yang keberatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP miliknya dicatut pasangan calon perseorangan bisa mendatangi KPU Provinisi atau melalui online.

KPU DKI Tunggu Rekomendasi Bawaslu soal Pencatutan NIK

KPU DKI Jakarta menunggu rekomendasi dari Bawaslu terkait pencatutan NIK KTP warga untuk mendukung calon perseorangan pada Pilkada DKI Jakarta 2024. 

Pencatutan KTP untuk Persyaratan Calon Kepala Daerah bisa Dipidana 5 Tahun

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menyampaikan bahwa pencatutan NIK KTP untuk kepentingan syarat pengajuan bakal calon gubernur melanggar UU PDP.

Pencatutan NIK Warga, Komisi II DPR Minta KPU Verifikasi Mendetail

WAKIL Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bersikap profesional dalam menyikapi Nomor Indik Kependudukan (NIK) yang dicatut.

Buku dan Peradaban Bangsa

Tantangan Hilirisasi Pertanian

Bahaya Cengkeraman Framing di Zaman Artificial Intelligence

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia