Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
"Ada 123 perusahaan yang ditutup. Sebanyak 77 perusahaan ditutup karena ada karyawan yang terpapar covid-19."
Perusahaan DKI yang mengalami masalah keuangan akibat pandemi covid-19 bisa tidak menaikkan UMP 2021.
Saat ini, penyusunan kriteria tersebut sedang dilakukan bersama dewan pengupahan DKI Jakarta, Badan Pusat Statistik (BPS), serta para pakar dan akademisi.
Penyelenggaraan sentra vaksin ini merupakan kelanjutan dari program vaksinasi yang telah dilaksanakan di awal April lalu di lokasi yang sama.
Langkah preventif tersebut diharapkan bisa mencegah terbentuknya klaster covid-19, khususnya di perusahaan atau perkantoran.
Sejauh ini, informasi yang diterima Pemprov DKI ialah Kemenkes masih membahas pelaksanaan program vaksin gotong royong dengan pengusaha dan pihak ketiga.
Abdurrahman Suhaimi mengatakan, keempat Raperda tersebut akan dibahas oleh Bapemperda DPRD DKI Jakarta mulai Juni hingga Agustus 2021 mendatang.
Bantuan ini terdiri dari beras 4,5 kg, gula pasir 1 kg, terigu 1 kg, minyak goreng 1 liter, dan mi instan 5 bungkus.
Bila ada karyawan yang merasa perusahaan tempatnya bekerja melanggar aturan PPKM, Anies meminta agar dibuatkan laporan ke aplikasi JAKI.
Satgas Penegakan Hukum siap melakukan patroli dan mengecek perusahaan non-esensial yang tetap mewajibkan karyawan bekerja di kantor.
Sebelumnya, Pemprov DKI mewajibkan pekerja di sektor esensial dan kritikal untuk mengajukan STRP, agar dapat bermobilitas selama PPKM darurat.
"Ini bukan soal untung-rugi. Ini soal nyawa. Kita ini mau nyelametin nyawa orang dan orang-orang seperti Ibu ini yang egois. Ini pekerja-pekerja ikut aja,"
Kedua perusahaan yang berkantor di Gedung Sahid Sudirman Center harus ditutup sementara. Setelah, Gubernur DKI melakukan inspeksi mendadak.
Gubernur DKI Jakarta meminta pemilik perusahaan untuk bertanggung jawab dan terlibat dalam penanggulangan pandemi covid-19.
Hal itu merupakan hasil pengamatan Anies di Stasiun Cikini dan Stasiun Gondangdia yang melihat kedatangan para pekerja.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Azis meminta pengusaha tidak memaksa para pegawainya untuk bekerja ke kantor.
Riza menekankan hanya sektor usaha esensial dan kritikal, serta unsur pemerintahan yang diperbolehkan beroperasi selama masa PPKM Darurat.
Jaris & K ikut membantu pemerintah dalam menyebarkan pesan kepada masyarakat Jakarta melalui video pendek berdurasi 30 detik ini.
Ia menambahkan semua ketentuan operasional kantor atau perusahaan wajib dipatuhi selama PPKM Daurat. Ini karena para pelanggar aturan bisa dijerat secara pidana.
Revisi Perda Nomor 2 Tahun 2020 bertujuan memberikan efek jera kepada pelanggar aturan pembatasan sosial. Sebab, sanksi saat ini masih bisa disiasati pelanggar.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved