Headline
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Di Indonesia, cukai rokok sulit sekali naik, apalagi pada tahun politik.
DI situasi bisnis global yang terus berubah, perusahaan Indonesia menghadapi tantangan kepatuhan dan manajemen risiko yang makin rumit. Regulasi dari berbagai negara, termasuk di sektor perbankan dan teknologi, menuntut perusahaan menyesuaikan diri dengan standar internasional.
Fenomena ini diperkuat dengan hadirnya regulasi seperti Foreign Extortion Prevention Act (FEPA) dari Amerika Serikat (AS).
Meski baru, undang-undang ini memberi sinyal bahwa pelanggaran etik atau praktik suap lintas negara tidak akan ditoleransi. Hal ini menunjukkan bahwa risiko hukum kini tidak lagi terbatas oleh batas geografis. Satu kesalahan dalam satu yurisdiksi bisa berdampak global.
Perusahaan dengan eksposur internasional, terutama yang terhubung ke jaringan supply chain global atau menerima investasi asing, wajib membangun kerangka kerja Anti-Bribery & Corruption (AB&C) serta Anti-Money Laundering (AML) yang kokoh.
Risiko tidak hanya datang dari praktik korupsi yang disengaja, tapi juga dari ketidaktahuan dan kelalaian dalam menjalankan fungsi kontrol internal. Oleh karena itu, pemahaman terhadap tren penegakan hukum menjadi kunci.
Salah satu fenomena yang kini banyak diperbincangkan adalah jeda sementara dalam penegakan FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) oleh AS. Meskipun terkesan sebagai pelonggaran, situasi ini justru mengharuskan perusahaan untuk semakin waspada.
Untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas perusahaan di Indonesia, acara “Strengthening Compliance & Risk Management in Indonesia” digelar pada 24 April 2025 di The Dharmawangsa Jakarta.
Acara ini dirancang untuk memberikan pemahaman praktis bagi para profesional di bidang legal, compliance, dan manajemen risiko.
Acara ini resmi dibuka oleh Marzuki Darusman, Penasihat Senior di Moores Rowland Indonesia, yang menekankan pentingnya pendekatan proaktif dalam menghadapi tantangan regulasi global.
“Kompleksitas regulasi internasional semakin meningkat. Perusahaan tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan reaktif, mereka harus proaktif membangun sistem kepatuhan,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Managing Director Internal Audit Danantara Ahmad Hidayat hadir mewakili Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani.
Ia menekankan bahwa kepatuhan bukan sekadar kewajiban, melainkan strategi kunci untuk menjaga keberlangsungan bisnis.
“Kepatuhan bukan hanya kewajiban, tetapi strategi untuk menjaga keberlanjutan bisnis,” ungkap Ahmad dalam sambutannya.
Memasuki sesi pertama, Wendy Wysong, Partner di firma hukum internasional Steptoe, mengupas berbagai regulasi penting dari Amerika Serikat, seperti Foreign Corrupt Practices Act, Foreign Prevention Act, dan Export Controls.
Ia menyoroti bahwa regulasi-regulasi tersebut dapat berdampak langsung terhadap operasional perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang perdagangan internasional.
“Kepatuhan terhadap hukum internasional bukan pilihan, ini adalah keharusan jika ingin tetap kompetitif di pasar global,” jelas Wendy.
Sesi dilanjutkan oleh Ali Burney, Partner di Steptoe, yang membahas topik tentang Sanksi Ekonomi AS, Pendanaan Terorisme, dan Hukum Anti-Pencucian Uang. Ia menekankan pentingnya kesiapan perusahaan dalam menghadapi risiko keuangan.
“Perusahaan perlu memiliki mekanisme deteksi dan pelaporan yang andal untuk mengantisipasi risiko finansial,” kata Ali.
Pada sesi berikutnya, mantan Komisioner KPK Laode M. Syarif menyoroti urgensi membangun tata kelola berbasis integritas.
Ia menekankan, “Penerapan kebijakan anti-korupsi harus menjadi bagian integral dari strategi perusahaan, bukan sekadar dokumen formalitas."
Workshop ini tidak hanya menyajikan perspektif hukum, tetapi juga menjadi wadah diskusi aktif antara pelaku usaha dan para pakar. Para peserta mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai dinamika regulasi global yang terus berkembang.
Mantan Kepala PPATK Yunus Husein menggarisbawahi pentingnya sinergi antara dunia usaha dan regulator.
“Kepatuhan finansial adalah tanggung jawab bersama antara otoritas dan pelaku usaha,” tutupnya. (Z-1)
MEMASUKI usia ke-26 tahun, PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) yang memasuki usia ke-26 tahun berkomitmen untuk terus berkontribusi bagi masyarakat dan mitra kerja.
PERUSAHAAN yang mampu membangun merek kuat yang berakar pada kekuatan karyawan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggannya.
PELAPOR khusus PBB meminta negara-negara memutus semua hubungan perdagangan dan keuangan dengan Israel. Pasalnya, hubungan itu disebutnya sebagai ekonomi genosida.
PELAPOR Khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese, menghadapi pembatalan mendadak saat dijadwalkan menyampaikan pidato publik di Bern, Swiss.
Pelapor Khusus PBB, Francesca Albanese, dalam laporannya menyebut sedikitnya 48 perusahaan yang diduga membantu operasi militer dan sistem pendudukan Israel.
SEGERA atasi tantangan struktural yang dihadapi perempuan agar mampu berperan aktif dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Permentan 15/2025 Permudah Petani Peroleh Pupuk Bersubsidi
Persoalan pembagian hasil sumber daya laut juga menjadi perhatian di daerah.
"Kami tegaskan bahwa tidak ada satu pun regulasi di Indonesia yang memperbolehkan penjualan pulau kecil."
Penyelundupan benih bening lobster lebih berdampak kepada penerimaan negara, kedaulatan, dan pengelolaan perikanan.
Pembatasan yang diatur dalam PP 28/2024 dapat menurunkan penjualan dan memicu gelombang PHK.
Pengadaan pupuk yang tidak lagi memerlukan banyak persetujuan dari pemerintah pusat maupun daerah. Dengan penyederhanaan regulasi, diharapkan produksi pertanian akan meningkat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved