Berita Terbaru Perludem Hari Ini

Kepatuhan Pajak Bagian Transparansi Peserta Pemilu Disambut Baik Perludem

Perludem menyambut baik usulan mendagri tentang kepatuhan laporan pajak calon pemimpin yang akan berkompetisi di pemilu 2024, sebagai bentuk transparansi.

Sistem Pemilu dan Pertaruhan Kredibilitas MK

SISTEM pemilu merupakan metode untuk mengonversi suara yang didapat peserta pemilu menjadi perolehan kursi.

Syarat Jeda 5 Tahun Eks Napi Korupsi juga Diperlukan Calon Senator

Hal itu ditekankan Perludem, yang tengah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait pengetatan syarat eks narapidana korupsi untuk pencalonan anggota DPD RI.

Sidang Tertutup DKPP Timbulkan Spekulasi Publik

Langkah DKPP)yang mendadak menggelar sidang dugaan kecurangan perubahan stats partai politik dinilai dapat menimbulkan spekulasi di masyarakat.

Perludem: Elite Politik Gaduh Tapi Minus Politik Gagasan

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menerangkan kegaduhan para elite politik disebabkan adanya pemenuhan syarat dukungan pencalonan presiden.

Perludem Dorong KPU Umumkan Balon DPD Eks Napi Korupsi Ke Publik

PERKUMPULAN untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan bakal calon DPD yang berstatus eks napi koruptor ke masyarakat.

Soal Dapil, KPU Tak Harus Terikat dengan Keinginan Komisi II

Peneliti Perludem Fadli mengatakan dengan dibatalkan lampiran UU Pemilu oleh MK, menyiratkan KPU diperintahkan membuat desain dapil baru. 

Perludem: Keterbukaan data Pemilu dapat turunkan tensi politik

Keterbukaan data pemilu serta para penyelenggara pemilu yang bekerja secara transparan dapat memunculkan kepercayaan publik terkait penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil.

Eks Napi Boleh Nyaleg Setelah 5 Tahun, Perludem: Keputusan Tepat

Diketahui, Mahkamah Konstitusi memutuskan eks narapidana koruptor dilarang maju sebagai calon anggota legislatif, jika belum lima tahun keluar dari penjara.

Perludem Sebut Konsinyering Draf Perppu Melebih Batas

Proses menyusun Perppu Pemilu yang kelewat batas disebut menjadi preseden buruk karena melampaui kegentingan yang seharusnya

Perludem Anjurkan KPU Beri Asuransi Bagi Badan Ad Hoc

“Saya kira itu harus ada koordinasi yang kuat antara KPU dengan rumah sakit untuk kemudian memastikan jumlah anggota yang masuk rumah sakit.”

Bawaslu Siapkan Pojok Konsultasi Hukum, Perludem: Yang Penting Efektif

Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional (PKN) Gede Pasek Suardika mengaku belum mengetahui lebih detil bentuk pojok pengawasan hukum ala Bawaslu itu seperti apa.

Perludem: KPU Harus Verifikasi Pencatutan Identitas Warga di Sipol

Perludem menegaskan bahwa KPU harus melakukan verifikasi dan menindak. Apalagi, jika ada WNI yang namanya tanpa sepengetahuan dicatut partai politik ke dalam Sipol.

Perludem Nilai Parpol yang Kampanye di Tempat Terlarang Harus Disanksi Pidana

Fadli menerangkan para penyelenggara pemilu sebenarnya tinggal menjalankan aturan yang ada di dalam UU Pemilu. 

Perludem Gugat Aturan Dapil untuk DOB dalam UU Pemilu

Fadli menyebutkan argumentasi urgensi penyusunan daerah pemilihan harus memenuhi prinsip daulat rakyat dan pemilu yang luberjurdil.

Perludem: Parpol Baru yang tak Serius, Sulit Lolos Pemilu

Tahapan pendaftaran peserta Pemilu 2024 juga rawan sengketa oleh partai politik. Jika ada partai politik yang merasa dirugikan, bisa mempersoalkan mekanisme pendaftaran ke Bawaslu.

Perludem Resmi Jadi Pemantau Pemilu 2024

Aktivitas pemantauan Perludem akan dilaksanakan terhadap seluruh tahapan Pemilu 2024. Serta, akan disampaikan kepada setiap stakeholder pemilu.

Perludem: UU Pemilu Sudah Tepat Atur Menteri Mundur Ketika Capres

Perludem menilai sudah seharusnya menteri mundur dari jabatannya saat mencalonkan diri sebagai kontestan pilpres.

Perludem: Kampanye Pemilu di Kampus belum Memungkinkan

Secara konseptual, kampanye di lingkungan kampus dapat menguji gagasan dan program peserta pemilu. Namun, wacana tersebut dinilai belum bisa dilakukan untuk Pemilu 2024.

Selamat Jalan Pak Kwik

Transformasi Kualitas Kebijakan di Indonesia: Quo Vadis Kebijakan Pemerintah?

Revisi UU P2MI: Antara Proteksi dan Patriarki

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia