Jangan Rusak Demokrasi untuk Kepentingan Politik Pragmatis

DOSEN Hukum Kepemiluan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan suara moral dari civitas academica terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi jangan dicurigai apalagi dituduh politis atau partisan. Isi seruan itu, ujar Titi, amat baik dan mestinya digunakan sebagai refleksi.

"Tidak perlu defensif apalagi berspekulasi terlalu jauh. Sikap curiga dan konspiratif merespons suara sivitas akademika kampus, justru malah memperlihatkan bahwa memang ada masalah besar dalam demokrasi kita," ujar Titi yang juga Dewan Pembina Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) ketika dihubungi, Selasa (6/2).

Seperti diberitakan, gelombang seruan keprihatinan dari sivitas akademika dari berbagai perguruan tinggi di tanah air terus bergulir. Seruan itu merespons kondisi demokrasi yang terancam. 

Baca juga : Gelombang Petisi Akademisi, Jokowi Diminta Minta Maaf Secara Terbuka

Para guru besar dan sivitas akademika turun gunung antara lain meminta agar pemilihan umum (pemilu) dapat berjalan adil, tanpa intervensi serta presiden diminta untuk netral. Titi lebih jauh menuturkan seruan tersebut merupakan bagian dari aspirasi warga negara yang berangkat dari kesadaran murni serta kekhawatiran atas masa depan demokrasi.

"Demokrasi bisa porak-poranda akibat penyalahgunaan kekuasaan demi pragmatisme politik untuk kepentingan berkuasa. Mestinya, seruan sivitas akademika itu menjadi refleksi bagi semua pihak, terutama mereka yang berada dalam kekuasaan dan pusaran elite politik untuk mengoreksi diri," tutur Titi.

Masalah etik menjadi sorotan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden 2024. Diawali dengan kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan Putera Sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden, netralitas presiden, hingga dugaan penggunaan fasilitas negara seperti bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan politik elektoral.

Baca juga : Keprihatinan Menguat, Akademisi dan Intelektual Bergerak

Menurut Titi, apabila para penguasa serta elit politik tidak memperbaiki perilaku politik mereka, dapat mengakibatkan daya rusak yang merugikan masa depan demokrasi Indonesia.

Titi juga mengajak pemilih untuk menjadikan seruan sivitas akademika itu sebagai pertimbangan dalam menilai proses pemilu 2024. Pemilih, ujarnya, perlu kritis dan berdaya sehingga tidak mudah dimanipulasi oleh tipu daya kekuasaan. Ia menekankan bahwa etika adalah sandaran penting dalam menjaga martabat pemilu dan demokrasi Indonesia.

"Ketika para cerdik pandai sudah resah dan bersuara artinya memang ada yang salah dan mengkhawatirkan untuk dikoreksi," tukasnya. (Z-7)