Sesat Pikir Pilpres Satu Putaran Bebani Negara

NARASI Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2024 satu putaran lebih baik untuk menghemat anggaran negara terus disuarakan oleh elite politik dan pemengaruh jelang hari pemungutan suara. Namun, narasi tersebut merupakan sesat pikir karena dapat berujung pada sebuah kesimpulan di tengah masyarakat bahwa pemilu itu sendiri merupakan beban negara.

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menegaskan, pilpres satu putaran maupun dua putaran sama-sama konstitusional karena dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Oleh karena itu, negara sudah mengalokasikan anggaran Pilpres 2024 hingga putaran kedua.

Menurutnya, yang terpenting dari pemilu adalah jaminan bagi pemilih untuk memberikan suaranya secara bebas, jujur, dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Titi berpendapat, narasi pilpres satu putaran untuk penghematan anggaran justru berpotensi menjadi tekanan bagi pemilih dalam memberikan suara.

Baca juga :  RTMM-SPSI Minta Tiga Paslon Pilpres 2024 Tunjukkan Kepedulian kepada Nasib Pekerja

"Seolah-olah dipaksa memilih calon yang punya elektabilitas paling tinggi agar bisa berlangsung satu putaran saja," terangnya kepada Media Indonesia, Kamis (8/2).

Ia mengatakan, hak suara pemilih melalui pemilu hanya diberikan lima tahun sekali. Oleh karena itu, sudah seharusnya suara pemilih diberikan secara jujur, adil, dan tanpa ada paksaan maupun tekanan apapun. Dengan demikian, dalam menggunakan hak pilihnya, pemilih tidak boleh terbebani soal pembiayaan pemilu.

"Karena biayanya sudah tersedia dan menjadi bagian komitmen negara untuk memfasilitasi hak rakyat untuk ikut menentukan siapa yang akan jadi pemimpin mereka," ujar Titi.

Baca juga : Berdoa tanpa Ucapan Amin Awali Debat Capres Terakhir

Bagi Titi, membenturkan kebebasan hak rakyat untuk memilih dengan diskursus pilpres satu putaran dalam rangka penghematan anggaran dan menghindari perpecahan adalah narasi yang menyesatkan. Bahkan, narasi tersebut berpotensi tereskalasi pada dorongan fatal berikutnya, yakni anggapan bahwa pilpres dianggap sebagai beban negara.

"Yang tidak perlu dilakukan dan cukup menerapkan pemilihan tidak langsung saja agar lebih hemat dan tidak mengganggu masyarakat," sambungnya.

"Padahal kalau pemimpin tidak sesuai dengan suara rakyat, justru akan lebih buruk hal itu bisa berdampak penolakan masyarakat yang bahkan bisa berujung delegitimasi pemerintahan," tandas Titi.

Baca juga : Anies Baswedan Yakin Madura dalam Barisan Perubahan

Salah satu narasi berkenaan hal itu disampaikan oleh komika Kiky Saputri lewat akun X (dulu Twitter) @kikysaputrii. Pada Sabtu (3/2) lalu, Kiky mencicit bahwa pemilu dua putaran bakal menambah anggaran negara dan juga perdebatan serta permusuhan di masyarakat.

"Pengen tenang pas bulan puasa sama Lebaran. Jadi siapapun yang menang yok bisa yok 1 putaran aja," cicitnya.

Dari tiga pasangan capres-cawapres yang berkontestasi pada Pilpres 2024, tim pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dikenal paling lantang menyuarakan kampanye pilpres satu putaran. (Tri/Z-7)