Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Saat ini keuangan perusahaan InJourney tengah mengalami pendapatan yang negatif.
Hingga akhir tahun ini, pemerintah akan terus menambah penyertaan modal secara bertahap hingga mencapai Rp75 triliun.
Terdapat peningkatan yang cukup signifikan untuk modal usaha mikro yang sebelumnya maksimal Rp300 juta menjadi Rp1 miliar.
Erick Thohir mengusulkan anggaran penyertaan modal negara (PMN) pada 2022 untuk 12 BUMN senilai total Rp72,44 triliun kepada DPR.
"Komisi VI DPR RI mendesak Kementerian BUMN RI mengalokasikan tambahan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2021 kepada BUMN Farmasi dan Pertamedika IHC."
Langkah pemerintah untuk memberikan tambahan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 72,44 triliun untuk 12 perusahaan BUMN dinilai sudah sangat tepat.
PMN juga untuk membantu struktur keuangan dan permodalan PLN dengan kondisi beban utang yang saat ini sudah cukup tinggi.
Jika tidak ada penguatan modal inti, rating BNI berpotensi diturunkan dan menjadi ancaman kinerja perbankan. Mengingat, modal inti BNI hanya sekitar 15,99%.
Saat ini, Hutama Karya tengah menggenjot penyelesaian tahap 1 Jalan Tol Trans Sumatra sepanjang 1.064 km. Pembiayaan pembangunan proyek tersebut senilai Rp152 triliun.
Adapun tujuh perusahaan BUMN yang akan mendapat suntikan PMN pada 2021, yaitu IFG, Hutama Karya, Pelindo, ITDC, PT PAL, PLN, hingga KIW.
"Artinya, ketika mendapat suntikan modal dari APBN, pemerintah punya tanggung jawab menghidupkan jalur kereta cepat sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi baru,"
Dirinya menilai, sejak awal sulit menemukan urgensi pengerjaan proyek kereta cepat, meski pemerintah selalu menjanjikan bahwa proyek ini tidak akan membebani anggaran negara.
Hutama Karya mendapatkan guyuran Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp49,05 triliun di 2021 dan 2022.
PMN senilai Rp4,3 triliun yang diberikan pemerintah pada proyek KCJB amat besar mengingat kondisi Indonesia yang baru merangkak keluar dari resesi ekonomi.
Sejak 2021, Kemenkeu mewajibkan adanya Key Performance Indicators (KPI) atau Indikator Kinerja Utama khusus bagi para penerima PMN.
LPI menerima PMN sebesar Rp60 triliun pada 2021 yang digunakan untuk meningkatkan iklim investasi dalam negeri.
Meski demikian, Meirijal belum dapat memastikan kapan PMN kepada Garuda Indonesia akan dicairkan meskipun jika nanti hasil PKPU restrukturisasi Garuda Indonesia disetujui.
"Alokasinya untuk penguatan modal dan pengembangan pariwisata sebesar Rp3,5 triliun dan pengembangan infrastruktur aviasi sebesar Rp6 triliun."
Saat ini sebanyak 347 atau 95,07% perwakilan kreditur telah menyetujui proposal Garuda dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
Selain PMN tunai, Komisi VI juga menyetujui usulan PMN nontunai 2023 sebesar Rp838,4 miliar kepada PT Len Industri dan Rp2,6 triliun kepada PT RNI.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved