Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) mengajukan penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp10 triliun pada 2024. Dana itu dibutuhkan untuk pengembangan kapasitas program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) dan penciptaan program baru yang dibutuhkan para eksportir.
"Jadi PMN yang diajukan sebesar Rp10 triliun adalah untuk menambah kapasitas lima program berjalan, yaitu trade finance kawasan nontradisional, UKM, alat transportasi, industri farmasi, dan alat kesehatan. Kami juga menyediakan empat program baru yaitu industri pangan, offshore financing, penjaminan, dan asuransi," ujar Direktur Eksekutif LPEI Riyani Tirtoso dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (1/7).
Ia mengatakan total PMN PKE yang sudah diberikan yakni Rp8,7 triliun telah teralokasi sepenuhnya sehingga diperlukan penambahan PMN khusus.
Baca juga : DPR Isyaratkan Tolak Usulan Pemberian PMN ke Bank Tanah
Berdasarkan kajian LPEI, penambahan PMN khusus sebesar Rp10 triliun selama periode 2024-2028 memberikan manfaat dengan nilai Internal Rate of Return (IRR) 6,95% dan Net Present Value (NPV) positif sebesar Rp593 miliar.
Dia menganggap penambahan PMN PKE diperlukan karena Indonesia harus memperbaiki dan meningkatkan daya saing produk di mancanegara. Eksportir memerlukan biaya produksi yang rendah sehingga dapat bersaing secara global dengan memanfaatkan tingkat suku bunga PKE.
Riyani mengaku pihaknya sudah mengumpulkan usulan dari kementerian untuk alokasi PMN PKE Rp10 triliun, mulai dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian,Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian BUMN, hingga Kementerian Luar Negeri.
"Kami yakin PMN untuk PKE ini akan memberikan manfaat, tercipta devisa negara senilai Rp119 triliun untuk kurun 2024-2028. Kami menghitungnya dengan menggunakan formula National Developmental Impact yang disusun oleh Institut Pertanian Bogor," terangnya. (Ant/Z-11)
Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan neraca perdagangan barang Indonesia mengalami surplus sebesar US$38,54 miliar atau setara Rp645,7 triliun di sepanjang Januari-November 2025.
Industri penunjang minyak dan gas (migas) dalam negeri semakin menunjukkan peran strategisnya.
Holding UMKM Expo 2025 bertema "Ekosistem Bisnis UMKM Kuat, Siap Menjadi Jagoan Ekspor” menjadi wadah yang sangat baik untuk perkembangan UMKM.
Nilai ekspor non-migas Jawa Barat pada periode Januari hingga Oktober 2025 telah menyentuh angka USD 32,01 miliar.
Delapan perusahaan asal Jawa Timur ambil bagian dalam kegiatan Pelepasan Ekspor Serentak yang dipimpin Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri.
Indonesia merupakan pasar yang sangat penting bagi produk Malaysia karena kedekatan budaya, selera, dan preferensi konsumen.
Budi mengatakan penyelewengan dana ini merupakan kerugian negara. KPK membantah mengambinghitamkan sejumlah orang dalam perkara ini.
Aset itu berkaitan dengan kasus dugaan rasuah di LPEI dengan klaster PT SMJL dan PT MAS. Areal konsensi itu milik PT Kalimantan Prima Nusantara (KPN).
KPK mengategorikan kasus korupsi di LPEI menjadi beberapa klaster. Jika ditotal semua, kerugian negara menyentuh 11 triliun.
SIDANG lanjutan perkara dugaan korupsi pembiayaan ekspor Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) pada periode 2015-2018 dengan agenda pembacaan eksepsi digelar Jumat (15/8).
Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pembiayaan ekspor LPEI pada periode 2015-2018 dengan agenda pembacaan eksepsi digelar Jumat (15/8) di Pengadilan Negeri Kelas IA Jakarta Pusat.
Indonesia Eximbank (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/LPEI) meluncurkan program Desa Devisa Tenun NTT untuk memberdayakan para penenun tradisional di wilayah NTT.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved