Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pemberian suntikan modal negara kepada sejumlah perusahaan BUMN secara tunai dan non tunai dari tahun anggaran 2023 dan 2024. Itu disetujui dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan mengenai Pengambilan Keputusan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai dan Non Tunai Tahun Anggaran 2023 dan PMN Tunai Tahun Anggaran 2024, Senin (2/10).
“Pemberian PMN non tunai dan non tunai kita setujui,” ujar Ketua Komisi XI DPR Kahar Muzakir selaku pimpinan rapat disambut persetujuan anggota Komisi XI lain diikuti dengan pengetukan palu.
Adapun PMN tunai tahun anggaran 2023 diberikan kepada, yakni, PT. Hutama Karya (Persero) sebesar Rp28,8 triliun; Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI/Airnav) sebesar Rp659,19 miliar; PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar Rp3 triliun; PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebesar Rp1,53 triliun.
Baca juga: Perluas Pasar UMKM Bangkalan, PMN Gelar Pelatihan Pemasaran Digital
Lalu PMN tunai 2023 juga diberikan kepada PT. Len Industri (Persero) sebesar Rp1,75 triliun dan PT. Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) sebesar Rp1,01 triliun.
Sedangkan PMN non tunai tahun anggaran 2023 diberikan kepada, yaitu Airnav berupa Barang Milik Negara (BMN) dengan nilai wajar sebesar Rp892 miliar; PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) berupa konversi piutang APBN sebesar Rp2,56 triliun; PT. ASDP Indonesai Ferry (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp388,56 miliar.
Baca juga: Alami Kerugian hingga Rp500 M, Airnav Ajukan PMN
Kemudian PT. Brantas Abipraya (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp211,98 miliar; PT. Sejahtera Eka Graha berupa BMN dengan nilai wajar Rp1.227,5 miliar; PT. Pertamina (Persero) berupa BMN dengan niali wajar Rp49,94 miliar; dan PT Len Industri (Persero) berupa konversi piutang APBN sebesar Rp456,25 miliar.
Sementara PMN tunai untuk tahun anggaran 2024 yang disetujui oleh Komisi XI DPR ialah kepada PT. Hutama Karya (Persero) sebesar Rp18,60 triliun; PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar Rp3,55 triliun; dan PT. Wijaya Karya (Persero) sebesar Rp6 triliun.
Kahar mengatakan, dari persetujuan antara Komisi XI dengan Menkeu, disepakati bahwa pemerintah tdak akan melaksanakan PMN tunai pada APBN 2023 kepada PT. PLN sebesar Rp10 triliun dan PT. Bina Karya (Persero) sebesar Rp500 miliar.
Selain itu, disepakati pula penambahan PMN tahun anggaran 2022 sebesar Rp3 triliun kepada PT. Waskita Karya (Persero) dibatalkan. Perseroan diwajibkan melakukan restrukturisasi dengan para krediturnya. Sedangkan penyelesaian proyek Tol Kayu Agung-Palembang-Betung dan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi dialihkan ke PT. Hutama Karya (Persero).
“Semoga pembahasan dan persetujuan dari Komisi XI akan memperkuat BUMN kita, terutama yang menjalankan berbagai tugas-tugas pembangunan nasional. Kita akan terus bersama Kementerian BUMN mengawasi pelaksanaan BUMN tersebut,” tutur Menkeu Sri Mulyani Indrawati di kesempatan tersebut. (Mir)
Saat ini keuangan perusahaan InJourney tengah mengalami pendapatan yang negatif.
Hingga akhir tahun ini, pemerintah akan terus menambah penyertaan modal secara bertahap hingga mencapai Rp75 triliun.
Terdapat peningkatan yang cukup signifikan untuk modal usaha mikro yang sebelumnya maksimal Rp300 juta menjadi Rp1 miliar.
Erick Thohir mengusulkan anggaran penyertaan modal negara (PMN) pada 2022 untuk 12 BUMN senilai total Rp72,44 triliun kepada DPR.
"Komisi VI DPR RI mendesak Kementerian BUMN RI mengalokasikan tambahan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2021 kepada BUMN Farmasi dan Pertamedika IHC."
Langkah pemerintah untuk memberikan tambahan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 72,44 triliun untuk 12 perusahaan BUMN dinilai sudah sangat tepat.
Lulus SMA, gadis itu melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia dan University of Groningen di Negeri Belanda.
Pentingnya posyandu harus mandiri, untuk memberikan contoh makanan tambahan kepada warga sebagai bagian dari edukasi.
Ayep Zaki meresmikan Jalan Pemukiman RW 01 Desa Purwasari, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Netralitas ASN menjadi salah satu hal yang terus diawasi pada konteks kepemiluan.
Terdapat dua opsi yang dipertimbangkan oleh Kementerian PUPR untuk menyelesaikan perbaikan Tol Bocimi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved