NEWSTICKER

Berita Terbaru Peninjauan Kembali Hari Ini

AHY Minta Kader Demokrat Stay Strong Hadapi PK Moeldoko
07/6/2023 18:05
Menurut AHY, sapaan akrab Agus, secara logika hukum, MA harusnya menolak PK Moeldoko.
Sudah 16 Kali Ditolak, Partai Demokrat Yakin MA Kembali Tolak PK Moeldoko
29/5/2023 21:20
Sulit dan di luar logika dan nalar bahwa peninjaun kembaloi (PK) Moeldoko itu akan dikabulkan oleh majelis hakim Mahkamah Agung (MA).
Pakar Sebut Putusan MA Bebaskan Helmut dari Pidana
13/5/2023 00:46
Ia berharap berhara putusan itu berarti tidak ada delik yang dilanggar terkait dengan masalah ini.
MK Hapus Kewenangan Jaksa Ajukan PK
14/4/2023 21:00
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan menghapus Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan sehingga, kini jaksa tidak boleh mengajukan peninjauan kembali (PK).
NasDem Dukung Demokrat Lawan Kubu Moeldoko
05/4/2023 12:50
Partai NasDem mendukung upaya Partai Demokrat melawan upaya hukum peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) yang dilayangkan kubu Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
DPC Demokrat Tangerang Minta MA Tolak Permohonan PK Moeldoko Cs
03/4/2023 22:44
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko cs mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas gugatannya yang sebelumnya ditolak.
Upaya Moeldoko Kuasai Demokrat untuk Jegal Anies
03/4/2023 17:11
Melumpuhkan partai pengusung Anies seperti Demokrat bisa menggagalkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu ikut dalam Pilpres 2024 nanti.
Kasasi Ditolak, Herry Wirawan Akan Ajukan PK
24/2/2023 17:17
TERPIDANA mati kasus pemerkosaan terhadap 13 santriwati di Bandung, Jawa Barat, Herry Wirawan akan mengajukan peninjauan kembali (PK).
MA bakal Siarkan Langsung Sidang Putusan Kasasi dan PK
27/12/2022 14:10
Penyiaran live streaming merupakan salah satu langkah konkret yang dilakukan MA agar kejadian suap hakim agung tidak terulang.
Pasca-Putusan PK Mahkamah Agung, PT BSS Siap Beroperasi
28/11/2022 21:27
Jajaran manajemen PT BSS tancap gas dengan tengah mempersiapkan berbagai hal untuk memulai tahapan produksi,
Cari Keadilan, PT SPN Ajukan Peninjauan Kembali ke MA
13/10/2022 10:05
PT Sarana Pancakarya Nusa (SPN) mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung atas Atas Putusan Pengadilan Pajak 10, Nomor Perkara tertanggal 24 Juni 2022.
Ini Alasan PT AAK Ajukan PK atas Putusan Pengadilan Pajak Jakarta
20/9/2022 17:45
PT. Atlas Anugerah Kencana ajukan Peninjauan Kembali (PK) ke MA atas Putusan Pengadilan Pajak No: PUT-000434.99/2021/PP/MXIIA Tanggal 03 Juni 2022 (putusan a Quo).
Jelang Peninjauan Kembali Sidang Etik, Polisi: Brotoseno Masih Kerja
21/6/2022 14:15
Brotoseno masih bertugas seperti biasa di Polri jelang Peninjauan Kembali (PK) sidang etik.
KPK Kaji Kemungkinan Ajukan PK atas Putusan Bebas Samin Tan
17/6/2022 16:02
Plt juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, jaksa akan merapatkan hasil putusan MA untuk mencari pertimbangan majelis hakim yang dinilai bertentangan.
Kejagung Ajukan PK Terhadap Vonis Bebas Fakhri Hilmi
11/4/2022 20:44
Fakhri divonis bebas di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung ihwal kasus korupsi Rp16 triliun Jiwasraya.
Jaksa Harus Temukan Novum untuk Ajukan PK Rennier
16/3/2022 18:29
Diketahui, hakim MA memutus lepas Rennier dalam perkara dugaan korupsi pada Danareksa Sekuritas.
DPD Minta Pemerintah Tinjau Kembali Logo Halal Terbaru
15/3/2022 18:32
DPD RI menyoroti kegaduhan publik terkait logo halal Indonesia yang baru saja dirilis. Pemerintah pun diminta meninjau kembali logo tersebut.
Anggota DPR Junimart Girsang Desak Peninjauan Permen ATR/BPN No 21 Tahun 2021
17/2/2022 19:01
Peraturan Menteri (Permen) Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional nomor 21 tahun 2021 dinilai telah menjadi alat bagi para mafia tanah dalam bermain perkara di pengadilan.
Kewenangan Kejaksaan Ajukan PK Digugat ke Mahkamah Konstitusi
03/2/2022 17:05
Ketua Panel Hakim Konstitusi Suhartoyo menjelaskan di Undang-Undang Kejaksaan ada kekhususan.
Kejaksaan Agung Diminta Ajukan PK Perkara Pembunuhan Munir
09/12/2021 18:24
"Jaksa Agung tidak boleh terjebak alasan yuridis normatif, karena ada kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan korban yang harus dipastikan dan dipenuhi oleh negara,"