Berita Terbaru penegakan hukum Hari Ini

Masyarakat Antikorupsi Dukung Kejagung Tuntaskan Kasus Ekspor CPO

Kala itu Presiden Jokowi menginstruksikan/mewajibkan perusahaan pemasok ekspor CPO dari sebelumnya 20% menjadi 30% untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Ibu Dibui Karena Terima Paket Ganja Anaknya, Legislator: Keadilan Harus Berlandaskan Hati Nurani

Kasus ini bermula saat Asfiyatun didatangi seseorang berinisial P yang mengatakan dirinya memesan paket ganja kepada Santoso yang tak lain adalah anak Asfiyatun.

Firli Ungkapkan KPK Berwenang Mengoordinasikan Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan Tipikor

KPK akan menjadi pelopor koordinasi antar penegak hukum Indonesia dalam penanganan kasus korupsi.

Erick Thohir Berjanji Tegakkan Keadilan untuk Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan

Erick Thohir mengatakan PSSI terus mendorong proses hukum atas tragedi tersebut agar para pelaku mendapatkan hukuman maksimal.

Komisi Kejaksaan Minta Kejagung Konsisten Tangani Kasus Megakorupsi

Kejaksaan Agung diminta konsisten dalam menindak tegas dan menangani kasus korupsi besar seperti Jiwasraya, Asabri, impor minyak goreng, hingga mafia tanah.

Melanie Subono Sebut Layanan Aduan Korban Kekerasan Seksual cuma Pajangan

PENYANYI Melanie Subono, 46, mengaku resah dengan banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi. Ia mengkritik layanan aduan yang tidak berfungsi.

Kejati Jawa Timur Gelar Pekan Olahraga Peringati Bhakti Adhyaksa ke-63

Kegiatan yang diikuti seluruh jajaran di wilayah hukum Kejati Jatim itu diharapkan bermanfaat untuk menyegarkan jasmani serta membangun watak dan kepribadian menjadi sportif.

KLHK Sampaikan Kebutuhan Dukungan Hukum Bidang LHK

Siti menyampaikan 11 isu prioritas dalam konteks dan kebutuhan dukungan Hukum. Pertama, sulitnya eksekusi hasil kerja Gakkum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

KPK Nilai Koordinasi Penegak Hukum Penting untuk Memaksimalkan Pemulihan Aset

KPK berharap seluruh penegak hukum diharap tidak meninggikan egonya jika diminta membantu pemulihan aset.

Massa Aliansi Rakyat Jelata Tolak Kriminalisasi Capres Anies Baswedan

Aliansi Rakyat Jelata yang berunjuk rasa mengatakan KPK sudah menjadi alat politik untuk menjegal calon presiden Anies Baswedan.

HUT Ke-77, Puan Minta Polri Jangan Tunggu Viral Saat Tangani Kasus

Polri harus mampu memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberi perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.

Kasus Asusila Petugas Rutan KPK Akan Ditangani Penegak Hukum Lain

KPK menyerahkan kasus asusila di rutan KPK ke aparat penegak hukum lain.

Peringatan Surya Paloh Dinilai Bentuk Kegelisahan Adanya Indikasi Politisasi Hukum

PENGAMAT politik Ahmad Khoirul Umam menilai, ungkapan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang meminta aparat penegak hukum (APH) tidak bermain-main dan mencari-cari kesalahan

Baik Buruknya Polri Ditentukan Tak Hanya Faktor Internal Tapi juga Masyarakat

Guru besar Universitas Bhayangkara, Jakarta, Prof. Hermawan Sulistyo, mengatakan bahwa polisi adalah cerminan baik buruknya masyarakat.

STIK akan Jadi Universitas Kepolisian Indonesia

KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) akan berubah menjadi Universitas Kepolisian Indonesia.

Pengamat: Berbahaya Jika Kewenangan Kejaksaan Usut Korupsi Dicabut

Menurut pengamat Ray Rangkuti, penindakan korupsi yang merugikan negara sebaiknya dilakukan Kepolisian dan Kejaksaan.

Komisi III DPR RI Minta Ketua PN Parigi Moutong Tak Intervensi Perkara

Achmad Dimyati Natakusumah, meminta Ketua Pengadilan Negeri (PN) Parigi Moutong Yakobus Manu tak intervensi sidang perkara istrinya,

Ahli Pidana: Kasus KSU Sejahtera Bersama Bukan Penggelapan dan TPPU 

Pakar pidana Dr.Chairul Huda menjadi saksi ahli dalam kasus KSP SB di Pengadilan Negeri Bogor, dengan terdakwa Ketua Pengawas KSP SB Iwan Setiawan dan Anggota Pengawas Dang Zeany.

Forkamri Apresiasi Penegakan Hukum Polri

Penegakan hukum yang dilakukan Polri selama ini sudah berjalan on the track yang membuat Polri makin dicintai masyarakat.

Penyidik Enggan Terapkan UU TPKS, DPR Desak Terbitkan Aturan Teknis

Aturan teknis UU TPKS disebut akan menjadi jaminan kepastian hukum dalam pengusutan kasus-kasus kekerasan seksual yang masih marak terjadi.

Pendidikan, Ruh Kemerdekaan dan Kunci Pembangunan

Nasionalisme sebagai Genetika Film Indonesia

Politik Jalan Tengah

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia