Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PENGAMAT Politik Ujang Komarudin menilai pemberantasan dan penanganan korupsi di era Presiden Joko Widodo sangat lemah.
Berbagai kasus korupsi justru dilakukan para pejabat negara yang dekat dengan lingkungan istana seperti para menteri. Apalagi, Jokowi disebut pernah menegur Sudirman Said terkait korupsi 'papa minta saham'.
"Saya sih melihat di setiap rezim pemerintahan di setiap presiden itu punya tangan untuk mengintervensi KPK walaupun memang secara hukum tidak boleh karena KPK harus independen harus dijaga marwahnya untuk bisa menjaga profesionalisme dan independensi," ujarnya kepada Media Indonesia, Minggu (3/12).
Baca juga ; Anies Baswedan Janji Lenyapkan Mafia Pangan
Intervensi pemerintah, dalam hal ini Presiden, membuat KPK atau lembaga penegak hukum lainnya tidak bisa bekerja secara profesional dan independen. Artinya ada tenang pilih dalam penanganan korupsi di tanah air.
Lemahnya penanganan korupsi juga tidak terlepas dari adanya revisi UU KPK. Pemerintahan dan DPR punya andil untuk ikut melemahkan lembaga anti rasuah. Sehingga KPK tidak mampu bekerja maksimal dan makin mudah diintervensi.
Baca juga : Pernyataan Mantan Ketua KPK soal Dugaan Intervensi Presiden Perlu Didalami
"Kalau soal penanganan korupsi sebenarnya semuanya baik pemerintah maupun DPR punya andil pelemahan pemberantasan korupsi dengan revisi UU KPK. Jadi saya sih melihat semuanya punya andil baik yang ada di pemerintahan maupun yang ada di DPR dalam pelemahan KPK tadi," jelasnya.
"Dalam konteks Sudirman Said mengaku seperti itu, ya semua punya andil melemahkan. Pemerintahan dan DPR dengan revisi UU KPK walaupun katakan lah ketika kasus itu terjadi belum revisi tetapi kita tahu presiden itu kan orang nomor satu yang harus menegakkan hukum di republik ini," tambah Ujang. (Z-5)
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Pentingnya keadilan ditegakkan tanpa diskriminasi dan tanpa memandang siapa yang menjadi subjek hukum.
KPK mengatakan belum ada pengajuan dari penyidik lembaga antirasuah tersebut untuk memeriksa Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution sebagai saksi.
KPK mendalami proses keimigrasian TKA di sejumlah pintu masuk, seperti Tanjung Priok, Batam, dan Bandara Soekarno-Hatta.
Penyidik sejatinya mau menahan beberapa tersangka dalam kasus ini, beberapa waktu lalu. Namun, rencana itu dibatalkan karena alasan kesehatan pihak berperkaranya.
KPK meyakini amnesti yang telah diberikan ke Hasto tidak dilakukan atas pertimbangan sembarangan.
Asep mengatakan, Donny dan Harun masih menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pada proses pengurusan antarwaktu (PAW) anggota DPR.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved