Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
PENGAMAT Politik Ujang Komarudin menilai pemberantasan dan penanganan korupsi di era Presiden Joko Widodo sangat lemah.
Berbagai kasus korupsi justru dilakukan para pejabat negara yang dekat dengan lingkungan istana seperti para menteri. Apalagi, Jokowi disebut pernah menegur Sudirman Said terkait korupsi 'papa minta saham'.
"Saya sih melihat di setiap rezim pemerintahan di setiap presiden itu punya tangan untuk mengintervensi KPK walaupun memang secara hukum tidak boleh karena KPK harus independen harus dijaga marwahnya untuk bisa menjaga profesionalisme dan independensi," ujarnya kepada Media Indonesia, Minggu (3/12).
Baca juga ; Anies Baswedan Janji Lenyapkan Mafia Pangan
Intervensi pemerintah, dalam hal ini Presiden, membuat KPK atau lembaga penegak hukum lainnya tidak bisa bekerja secara profesional dan independen. Artinya ada tenang pilih dalam penanganan korupsi di tanah air.
Lemahnya penanganan korupsi juga tidak terlepas dari adanya revisi UU KPK. Pemerintahan dan DPR punya andil untuk ikut melemahkan lembaga anti rasuah. Sehingga KPK tidak mampu bekerja maksimal dan makin mudah diintervensi.
Baca juga : Pernyataan Mantan Ketua KPK soal Dugaan Intervensi Presiden Perlu Didalami
"Kalau soal penanganan korupsi sebenarnya semuanya baik pemerintah maupun DPR punya andil pelemahan pemberantasan korupsi dengan revisi UU KPK. Jadi saya sih melihat semuanya punya andil baik yang ada di pemerintahan maupun yang ada di DPR dalam pelemahan KPK tadi," jelasnya.
"Dalam konteks Sudirman Said mengaku seperti itu, ya semua punya andil melemahkan. Pemerintahan dan DPR dengan revisi UU KPK walaupun katakan lah ketika kasus itu terjadi belum revisi tetapi kita tahu presiden itu kan orang nomor satu yang harus menegakkan hukum di republik ini," tambah Ujang. (Z-5)
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
Warga Pati juga berencana menggelar aksi demontrasi di depan Gedung Merah Putih di Jakarta pada 3-4 September mendatang.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Hidupkan kembali pengetatan remisi seperti PP 99. Terdapat dugaan adanya praktik jual-beli remisi. Sanksi pidana bagi Setnov cerminkan ketidakadilan.
Setyo menyebut meladeni bantahan Noel tidak penting dalam penanganan perkara. Pencarian bukti untuk memastikan kasus pemerasan ini bisa dibawa ke persidangan dinilai lebih penting.
Tersangka itu mengaku cuma memiliki satu mobil yakni Mitsubishi Pajero senilai Rp75,2 juta. Data lain yang dicatatkan yakni kas dan setara kas senilai Rp2,2 miliar.
KPK akan melakukan penelusuran aset untuk mencari barang yang diduga berkaitan dengan perkara, dan masih disembunyikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved