Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PENEGAKAN hukum kadang kala memihak orang yang mempunyai kekuatan. Pihak yang lemah tidak mendapat perlindungan hukum jika berperkara karena kalah dengan mereka yang memiliki kekuatan.
"Orang mencuri lalu dihajar habis-habisan di tengah jalan, sementara orang korupsi dilindungi. Korupsi tuh banyak loh, kelasnya miliaran (rupiah). Kalau mencuri itu enggak banyak dan kadang karena terpaksa. Orang kuat menyogok dan dibeking pejabat korup agar kasusnya ditutup. Ini bukan rahasia," tukas Cawapres Mahfud MD.
Hal itu disampaikan Mahfud saat berorasi di sela-sela Rapat Akbar Laju Indonesia #GAMA2024, di Mustikasari Convention Hall, Mustikajaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (9/12). Acara tersebut dihadiri ribuan relawan dari Laju Indonesia, Sahabat Mahfud Muda, Ikatan Keluarga Madura Jawa Barat, Gerpin, dan sejumlah elemen lainnya.
Baca juga: Anies Pilih Sita Aset Daripada Jebloskan Koruptor ke Nusakambangan
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menegaskan dirinya bersama Capres Ganjar Pranowo akan memperjuangkan penegakan hukum agar berjalan secara adil bagi semua pihak. "Ganjar-Mahfud hadir untuk memperbaiki itu semua," katanya.
Mahfud meminta para relawan untuk mengingat gaspol alias tancap gas ketika bertanya soal apa yang akan dilakukan Ganjar-Mahfud jika terpilih. "Gaspol, gandakan anggaran, anggaran diperbanyak untuk orang orang kelas menengah ke bawah, sikat korupsi, dan perbaiki birokrasi."
Menurutnya, masyarakat miskin di Indonesia tidak akan pernah bangkit jika korupsi tidak diberangus tuntas. Setelah korupsi dikikis, pemerintah bisa menghitung berapa yang bisa diberikan untuk rakyat sebagai modal kerja, subsidi listrik, menggratiskan internet, serta menggaji guru dengan layak.
"Proyek-proyek yang hanya dinikmati kelas menengah ke atas kita hentikan. Kita akan membangun dari pinggiran. Ganjar-Mahfud akan gaspol," terang dia.
Melihat antusiasme dan jengahnya rakyat pada kondisi saat ini, politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka optimitis Ganjar-Mahfud akan memenangkan Pemilu 2024. Ia menilai duet pasangan tersebut solusi atas semua persoalan yang terjadi.
"Alhamdulillah rapat akbar dihadiri langsung oleh Pak Mahfud, tokoh kita yang tegas dan berintegritas. Kita akan berusaha mengerahkan jejaring kita. Kita sosialisasiasikan Ganjar-Mahfud," ujar Rieke.
Selain sosialisasiasi Ganjar-Mahfud, Rieke memastikan pihaknya juga akan berusaha menyadarkan rakyat agar narasi yang menghancurkan nalar publik terkikis, khususnya soal bantuan dan program untuk rakyat.
"Rakyat sebagai pembayar pajak harus dapat kesejahteraan. Program dari pemerintah itu bukan bantuan dan budi baik penguasa. Memang sudah kewajibannya untuk program rakyat."
Rieke juga mengajak relawan dan pendukungya berkomitmen memberantas korupsi serta memperjuangkan terwujudnya lima bidang kesejahteraan rakyat, terpenuhinya hak konstitusional rakyat atas sandang, pangan, dan papan, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, pekerjaan yang layak dan lima jaminan sosial, kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM, serta infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik.
Selain itu, imbuh Rieke, semua program yang diusung Ganjar-Mahfud akan berbasis pada data yang akurat, yakni data desa presisi. "Jadi semua terukur dan tepat sasaran," tandasnya. (RO/J-2)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Wamenkum Sebut RUU KUHAP Berasal dari Usulan Masyarakat
Tom Lembong mengatakan perkara yang ia hadapi selama hampir 9 bulan tersebut membuatnya paham bagaimana karut-marutnya sistem penegak hukum di Indonesia.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
Dengan masih adanya praktik penyiksaan dalam proses-proses penyelidikan maupun penyidikan, maka itu tidak akan memecahkan suatu perkara
PRESIDEN Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 yang mengatur pembebasan bersyarat bagi saksi pelaku yang bertindak sebagai justice collaborator.
Namun, Listyo enggan menanggapi lebih jauh soal pembubaran satgas yang dibentuk Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu. Dia meyebut Polri kini fokus pada fungsi pencegahan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved