Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
CALON presiden (capres) Anies Baswedan tak sepakat dengan strategi capres Ganjar Pranowo untuk menjebloskan koruptor di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Anies lebih memilih untuk memiskin koruptor.
"Hukum yang menjerakan itu bukan lokasinya, tapi konsekuensinya, konsekuensinya apa jadi miskin, kita rampas seluruh asetnya," ujar Anies saat mengunjungi Vihara Dewi Welas Asih, Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (9/12).
Anies menjelaskan apabila hanya memindahkan lokasi penjara, belum mampu menjerakan koruptor. Sebab, koruptor masih dapat memanfaatkan kekayaan hasil korupsi selepas keluar penjara.
Baca juga : Anak Ganjar Pastikan Tak Terjun ke Politik Bila Ayahnya Masih Berpolitik
"Dia (bisa) menikmati semua uangnya hasil korupsi, tapi kalau dimiskinan maka konsekuensinya akan sangat berat," jelasnya.
Baca juga : Capres Anies Dukung Eyang Hasan Jadi Pahlawan Nasional
Oleh karena itu, capres nomor urut 01 itu mendukung disahkannya Rencana Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana (PA-TP). Ia meyakini regulasi itu mampu menghilangkan praktik korupsi.
"Itu akan bisa menjadi salah satu obat mujarab didalam menghadapi korupsi karena keserakahan," pungkasnya.
Capres Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo serius ingin memberantas korupsi. Ganjar ingin para koruptor ditahan di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.
"Kita harus menyeret para pelaku tindak korupsi ke Nusakambangan," kata Ganjar saat memberikan Kuliah Kebangsaan di Kampus Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC), Cirebon, Jawa Barat, Jumat 8 Desember 2023. (Z-8)
Tren tutup muka ini masih menunjukkan bahwa korupsi menjadi aib bagi para tersangka.
Ia mengaku menerima laporan bahwa masih ada hakim yang belum memiliki rumah dinas. Hakim tersebut masih mengontrak.
Memberantas mafia peradilan tak cukup dengan melakukan mutasi besar-besaran terhadap hakim seperti yang dilakukan Mahkamah Agung (MA).
ANALISIS komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto menerapkan amnesti umum bagi para koruptor yang beraksi sebelum masa kepemimpinannya.
Pembangunan lapas baru, kata Willy, bisa saja misalnya ditambah di antara 363 pulau-pulau kecil yang ada di Aceh, atau di Sumatera Utara yang memiliki 229 pulau.
PRESIDEN Prabowo Subianto berencana membuat penjara khusus koruptor di pulau terpencil yang dikelilingi hiu. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung usulan tersebut.
Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun mendesak negara untuk merampas sebanyak-banyaknya aset milik mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar.
Penting bagi DPR untuk dapat membedakan sistem perampasan aset IN REM yang ditujukan pada aset dan perampasan aset pidana yang ditujukan pada pelaku tindak pidana.
Zaenur menjelaskan bahwa konsep perampasan aset yang dilakukan tanpa melalui proses hukum pidana, akan dilakukan melalui jalur perdata.
Pemerintah maupun DPR tak kunjung mengesahkan RUU Perampasan Aset. KPK menilai calon beleid itu penting untuk penindakan kasus rasuah.
Berbagai penerapan mekanisme pendanaan parpol dapat menjadi celah korupsi jika internal parpol tidak ada komitmen yang kuat terhadap penegakan anti-korupsi.
Supratman menuturkan proses pembentukan undang-undang harus melalui mekanisme politik dengan persetujuan berbagai partai politik khususnya yang berada di legislatif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved